Alhamdulillah, ada kabar baik bagi seluruh guru dan tenaga kependidikan madrasah di seluruh Indonesia. Pasalnya, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (GTK) Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menyiapkan alokasi anggaran Rp7,25 triliun pada 2025.

Dari total anggaran tersebut sebagian besar akan dialokasikan untuk kesejahteraan guru melalui beragam tunjangan. Sisanya sekitar 2 persen ditujukan untuk manajemen dan peningkatan kompetensi guru.

Data dari Pusat Layanan Simpatika Kemenag RI pada tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan, jumlah guru madrasah seluruh Indonesia mencapai 829.970, sebanyak 110.541 tidak aktif. Sedangkan tenaga kependidikan madrasah mencapai 116.303, sebanyak  5.762 tidak aktif.

Peningkatan mutu dan kesejahteraan guru menjadi salah satu aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di madrasah. Guru madrasah sebagai sumber daya manusia paling penting dan berharga perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat berperan lebih maksimal dalam memberikan warna mutu anak didik.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Abu Rokhmad menyampaikan, kesejahteraan menjadi variabel penting untuk mendorong guru lebih kreatif dan inovatif. Namun, dalam memperjuangkan kesejahteraan, ia mengingatkan kepada asosiasi guru madrasah untuk tetap realistis dan menjaga akhlaqul karimah sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang diajarkan di madrasah.

“Sekiranya harapan kesejahteraan masih belum maksimal karena banyaknya faktor yang tidak mendukung, kami minta guru madrasah tetap mengembangkan diri dengan baik dan fokus menjalankan tugas-tugas profetik. Apalagi tugas dan fungsi guru itu di bawah nabi,” jelasnya, saat membuka Simposium Nasional dan Rembuk Guru 2024 dengan tema “Mewujudkan Guru Bermutu dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Selasa (25/9/2024).

Pihak Kemenag tidak mempersoalkan jika ada guru madrasah yang memiliki keahlian lain, seperti khatib, penceramah, MC, qari dan lainnya, tetap menekuni kegiatan sesuai keahliannya, tanpa meninggalkan tugas pokok sebagai guru. “Hal ini penting selain untuk berkhidmah kepada masyarakat, juga mendapatkan tambahan kesejahteraan,” imbuh Dirjen Abu Rokhmad.

Direktur GTK Madrasah Thobib Al Asyhar menambahkan, dari total anggaran sebesar Rp7,25 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Insentif, Tunjangan Khusus, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, tambah Thobib, pihaknya sedang melakukan kajian tentang upaya bagaimana antrean panjang PPG guru madrasah dapat diakselerasi.

Adapun terkait, tunjangan khusus bagi guru madrasah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tahap kedua segera dicairkan Kemenag. “Tunjangan khusus tahap pertama sudah kami cairkan, dan saat ini sedang persiapan pencairan tahap kedua. InsyaAllah bulan ini atau awal Oktober 2024 tunjangan khusus kami cairkan,” kata Thobib.

Tidak hanya tunjangan, Kemenag juga fokus dalam meningkatkan kompetensi guru madrasah seluruh Indonesia melalui pelatihan. Terutama guru yang berasal dari 3T. Sepanjang 2024, berbagai pelatihan sudah dilakukan di wilayah 3T dari Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat. Melalui pelatihan ini kualitas pedagogik dan substansial guru serta kepala madrasah ditingkatkan.

Pada September ini, pelatihan di Ambon-Maluku menjadi putaran terakhir di 2024. Pelatihan ini diikuti 125 guru dan kepala madrasah yang datang dari berbagai wilayah kabupaten di provinsi Maluku, seperti Pulau Aru, Kepulauan Tanimbar, Pulau Buru, Kepulauan Seram hingga Provinsi Papua Barat.

Kemenag juga memberikan bantuan laptop kepada dua guru wilayah 3T yang berdedikasi dan berprestasi. Bantuan tersebut diharapkan bisa mendukung pembelajaran selama di kelas maupun peningkatan komptensi guru bersangkutan.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/TR