Indonesia.go.id - Ayo Belanja dari Industri Dalam Negeri

Ayo Belanja dari Industri Dalam Negeri

  • Administrator
  • Sabtu, 7 Mei 2022 | 07:01 WIB
GERNAS BBI
  Pameran produk UMKM dalam negeri dalam Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) Presidensi G20 di Hotel Alila, Solo, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/YU
Banyak industri kecil dan menengah Indonesia yang bisa memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh kantor dan sekolah. Oleh karena itu, pilih belanja dari industri local.

Pada 22--24 Maret 2022, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan business matching kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan kabupaten/kota) dengan asosiasi dan perusahaan industri di kawasan Nusa Dua, Bali. Kegiatan itu sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi sebagai rangkaian Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Business matching tahap kedua dilaksanakan di Jakarta, pada 11--21 April 2022, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Kegiatan ini mengikutsertakan 32 perusahaan pelaku usaha binaan dalam showcase produk peralatan pertanian dan peralatan berat buatan pelaku usaha binaan Ditjen IKMA dan Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian Ditjen ILMATE Kemenperin.

Dari potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp1.071,4 triliun, Kemenperin meyakini, sebanyak Rp400 triliun akan terserap melalui belanja produk-produk dalam negeri selama 2022. Hasil simulasi yang dilakukan oleh BPS, dampak pembelian produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,67 hingga 1,71 persen.

Jika pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada 2021, ekonomi Indonesia dapat naik dengan memaksimalkan penggunaan produk lokal. Dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, ekonomi Indonesia diperkirakan akan terdongkrak hingga 5,36 persen hingga 5,4 persen.

Business matching penting untuk menumbuhkan political will pejabat pemerintah dan BUMN agar meningkatkan belanja produk dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dengan terus berlanjutnya penyelenggaraan business matching, nilai komitmennya per 25 April 2022 bertambah hingga mencapai Rp220,80 triliun, seperti yang ditunjukkan dashboard.kemenperin.go.id/bisma. Nilai komitmen tersebut terdiri atas 34.123 paket produk dalam negeri dan melibatkan 6.579 perusahaan produsen produk dalam negeri. Business matching ini ditargetkan akan selesai pada 31 Mei 2022, dengan total komitmen Rp500 triliun.

Kementerian terkait sangat proaktif mendukung industri kecil dan menengah (IKM) di tanah air untuk ambil bagian dalam program peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini salah satunya melalui pelaksanaan business matching antara industri dengan pemerintah, termasuk IKM yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Tugas Kemenperin mengidentifikasi produk dalam negeri dan kesiapan industri dalam negeri, serta mempercepat pencantuman produk dalam negeri bersertifikat TKDN di dalam katalog elektronik. Banyak produsen atau IKM Indonesia yang rupanya bisa memproduksi barang-barang yang dibutuhkan oleh kantor dan sekolah. Oleh karena itu, kita pilih belanja dari industri lokal,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita,  Senin, 25 April 2022.

Sementara itu. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita mengungkapkan, produk yang paling diminati atau paling banyak dicari saat business matching adalah paket infrastruktur, gedung, makanan, kendaraan, laptop, dan mebel.

“Tantangan bagi komoditas furnitur adalah harus adanya permintaan agar dapat masuk e-Katalog. Sehingga, IKM harus mempersiapkan banyak gambar produk untuk spesifikasi barang custom untuk produk jenis lemari, meja rapat, maupun meja kerja,” papar Reni.

Ditjen IKMA juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengidentifikasi kebutuhan belanja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yang barangnya dapat dipenuhi oleh para pelaku IKM. Selain furnitur, ada juga mesin pertanian, pakaian, serta permesinan.

Ditjen IKMA juga mendorong agar IKM segera bergabung dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), katalog sektoral LKPP, dan Bela Pengadaan, agar produknya bisa dibelanjakan oleh K/L dan pemda.  Saat ini produk IKM telah tergabung ke dalam empat kategori Katalog Sektoral LKPP, yaitu peralatan listrik, mesin peralatan lainnya, mesin/peralatan teknologi tepat guna, dan perkakas tangan.

Adapun produk potensial di sektor makanan dan minuman, yaitu berupa makanan olahan, susu, simplisia, dan minuman herbal. Selain itu, ada pula produk industri aneka seperti mainan edukatif, alat olahraga, alat tulis dan gambar, perlengkapan kebersihan, produk IKM sandang dan kulit seperti batik, pakaian jadi, alas kaki dan tas, alat pelindung diri, dan goodie bag. Sedangkan untuk produk IKM kimia dan kerajinan yang potensial dibelanjakan yaitu hand sanitizer, disinfektan, dan produk kriya untuk home decor.

“Produk utama seperti alat kesehatan, mesin pertanian dan olahan pangan, serta perkakas pertanian/perkebunan yang kebutuhannya besar, juga diharapkan dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri terutama oleh IKM. IKM juga bisa memasokkebutuhan lampu gedung/rumah sakit/sekolah, penerangan jalan raya, alat kesehatan, software lokal, dan produk inovasi industri 4.0,” ungkap Reni.

Optimisme juga dikemukakan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Ia yakin, business matching Belanja Produk Dalam Negeri 2022 Tahap II ini akan ada komitmen sebesar Rp500 triliun. Menurutnya, sesuai pertemuan di Bali, komitmen belanja PDN pemerintah terhadap produk UMKM diharapkan akan mencapai Rp483,2 triliun.

“Kita semakin dekat untuk mencapai target, karena deadline adalah 31 Mei 2022 siap semua,” kata Sandiaga Uno, dalam acara Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia, Senin 25 April 2022.

“Mari kita realisasikan komitmen-komitmen ini dari komitmen menjadi kontrak, jangan komitmen-komitmen saja, jangan sampai PHP, jangan sampai janji tinggal janji, tapi harus jadi kontrak pengadaan barjas pemerintah dan semua tercatat di kontrak e-kontrak LKPP,” tutup Sandiaga Uno.

Lebih lanjut business matching itu akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Di antaranya, dapat menciptakan 2 juta lapangan kerja baru, dan mampu membangkitkan ekonomi.

“Kami percaya Gernas BBI akan menciptakan 2 juta lapangan kerja baru. Saya garis bawahi 2 juta lapangan kerja baru akan membangkitkan ekonomi, menambah pertumbuhan ekonomi sampai 1,7 sampai 2 persen,” ujarnya.

 

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari