Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) optimistis, pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Optimistis itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Rabu, 22 Juni 2022.

“Bandara di Kulon Progo sebesar itu saja (selesai) 18 bulan, satu setengah tahun. Padahal tantangannya banyak. Interiornya sulit, kemudian ceiling-nya juga tinggi banget, itu bisa diselesaikan,” ujar Presiden Jokowi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menambahkan rasa optimisme tersebut dengan mengatakan bahwa pembangunan di KIPP bisa dimulai Agustus 2022. Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga menyampaikan, di titik Presiden Jokowi meninjau itu kelak akan dibangun Istana Kepresidenan. Danis juga menjelaskan, kini pihaknya telah memulai pelaksanaan pembangunan kawasan IKN secara bertahap, untuk rentang waktu 2022--2024.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi pun menjamin proyek IKN Nusantara akan tetap berlanjut. Kendati, dirinya tak lagi menjabat di 2024. Presiden Jokowi mengingatkan, Undang-Undang IKN Nusantara sudah didukung oleh mayoritas fraksi di DPR.

"Ada yang bertanya, ini nanti 2024 dilanjutkan atau tidak? Lho, sudah ada UU-nya, yang didukung oleh 93 persen di parlemen, kurang apalagi?" kata Kepala Negara dalam Kongres Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) di Kalimantan Timur, Rabu itu.

Presiden Jokowi menyebutkan, gagasan pindah ibu kota sudah ada sejak zaman mantan Presiden Soekarno yang ketika itu ingin memindahkan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Jokowi lantas menyebut, gagasan serupa selalu muncul di setiap kepemimpinan di tanah air, lantaran memang secara hitung-hitungan ibu kota harus dipindahkan. "Pulau Jawa itu bebannya terlalu berat," kata dia.

Penetapan IKN sendiri diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan memiliki visi untuk mewujudkan “Kota Dunia untuk Semua”, yakni sebuah kota ideal yang dapat menjadi role model bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi tersebut bertujuan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Ibu Kota Nusantara yang memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektare berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan dan menjadikannya sebagai economic superhub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur, melalui pengembangan enam klaster ekonomi dan dua klaster pendukung.

Keenam klaster ekonomi tersebut meliputi industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia dan produk kimia, serta energi rendah karbon. Sedangkan dua klaster pendukung adalah pendidikan abad 21 serta smart city dan pusat industri 4.0.

Dalam pembangunan IKN, Presiden Jokowi menargetkan komposisi alam nantinya sebesar 75 hingga 80 persen alias kota di dalam hutan atau forest city. Konsep forest city memerlukan setidaknya 65% tutupan hutan dari seluruh wilayah IKN yang dicapai dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah IKN seluas 58.570 ha.

Area tersebut kini dalam kondisi lahan terbuka, area bekas tambang, semak belukar, dan area konsesi. Diperlukan desain lanskap yang terintegrasi untuk memastikan capaian forest city, baik melalui penanaman, maupun perlindungan tutupan hutan yang saat ini masih baik.

Dalam konsepnya, IKN dikembangkan dengan 100% energi bersih. Seluas 75% kawasan IKN direncanakan menjadi ruang terbuka hijau, di mana 65% menjadi area yang dilindungi dan 10% untuk produksi pangan.

IKN terdiri atas berbagai zona mixed-use dan neighborhood yang mendukung konsep “10 Menit Berjalan Kaki” dan konektivitas sosial. Didesain selaras dengan alam, dengan minimal 50% ruang hijau. Kelak, 80% perjalanan dilakukan melalui transportasi publik atau mobilitas aktif penduduk, dan 100% pergantian ruang hijau untuk setiap bangunan.

Pada hari yang sama kepala negara meninjau progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang memiliki kapasitas tampung 10 juta meter kubik. Inilah salah satu bendungan yang dibangun pemerintah untuk penyiapan air baku di IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoi ini merupakan salah satu dari dua yang sudah on going untuk penyiapan air baku di IKN. Sekarang progres di Bendungan Sepaku Semoi sudah 56 persen.

Bendungan yang ditargetkan selesai awal 2023 itu bakal memberikan manfaat air baku sebesar 2.500 liter per detik. Dari kapasitas 2.500 liter per detik, sebanyak 500 liter per detik untuk Kota Balikpapan dan 2 ribu liter per detik untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan IKN.

Di Bendungan Sepaku Semoi sedang dibangun pula intake Bendungan Sepaku yang saat ini progresnya baru mencapai 13 persen. Nantinya, intake Bendungan Sepaku akan memberikan manfaat air baku sebesar 3 ribu liter per detik dan ditargetkan selesai pada Desember 2022.

Lebih jauh, Presiden Jokowi menyebut bahwa air baku dari bendungan akan diolah untuk memasok kebutuhan air bagi 1,5 juta penduduk. “Untuk air yang disalurkan adalah air siap minum,” kata dia.

Selain itu, untuk mendukung IKN, pemerintah juga akan membangun empat ruas tol sebagai akses menuju IKN Nusantara. Rencana itu sudah tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 64 tahun 2022, yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara 2022--2042.

Dalam Pasal 20 perpres tersebut disampaikan bahwa strategi pengembangan konektivitas tinggi secara regional dan internasional dilakukan dengan dukungan integrasi transportasi darat, laut, dan udara. Pembangunan jalan tol juga dilakukan sebagai sistem jaringan transportasi guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayan pergerakan orang serta barang dan jasa yang akan berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di IKN Nusantara.

Tol itu akan menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN menuju bandara udara internasional dengan waktu tempuh kurang dari 50 menit. Keempat jalan tol yang akan dibangun di kawasan IKN seperti yang tertuang dalam Pasal 36 dalam perpres tersebut adalah jalan tol Balikpapan Samarinda KM 11-Junction Pulau Balang; jalan tol Bandara Sepinggan-jalan tol Balikpapan-Samarinda; jalan tol Bandara VVIP-Outer ring road Kawasan Inti Pusat Pemerintahan; jalan tol Junction Pulau Balang-Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari