Konektivitas menjadi mantra sakti dalam pembangunan infrastruktur satu dasa warsa terakhir. Demi konektivitas, pembangunan infrastruktur secara masif dilakukan pemerintah.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah tidak hanya berkonsentrasi membangun infrastruktur  di Pulau Jawa atau kota-kota besar, melainkan juga di kawasan perbatasan maupun di pulau-pulau terdepan atau terluar Nusantara.

Contohnya, pembangunan infrastruktur berupa jalan yang dimaksudkan untuk meningkatkan konektivitas di 18 pulau terluar. Program itu mengacu pada Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tertuang di sana bahwa untuk kurun  tahun 2020--2024, mencakup pembangunan konektivitas (jalan) di 18 pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

Bentuk konkret program itu seperti apa? Dukungan infrastruktur jalan pada 18 pulau 3T, disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, tidak serta-merta dilakukan dalam bentuk jalan lingkar pulau/transpulau. Melainkan, kata dia, melalui jalan akses. "Dari 18 pulau 3T, terdapat 16 pulau yang telah didukung oleh jaringan jalan nasional eksisting dan 2 pulau (Pulau Enggano dan Pulau Kei Besar/Pulau Nuhu Yut) belum dilalui jalan nasional," kata Hedy.

Dimulai dari Provinsi Aceh, terdapat Pulau Simeme yang memiliki jalan nasional sepanjang 76,39 km dengan kondisi aspal seluruhnya dan tingkat kemantapan 99,74%. Jaringan jalan nasional di Pulau Simeulue menghubungkan Ibu Kota Kabupaten di Sinabang dengan Bandara Lasikin sampai ke Nasreuheu. Pada jalan nasional terus dilakukan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai kebutuhan dan kondisi riil lapangan.

Di Sumatra Utara, terdapat dua pulau terluar yang ditangani, yakni Pulau Nias dan Mentawai. Jaringan jalan nasional di Pulau Nias sepanjang 171,33 km menghubungkan PKW Gunung Sitoli dengan Pelabuhan Gunung Sitoli, Bandara Binaka, dan KSPN Teluk Dalam Nias. Sementara itu, di Kepulauan Mentawai, ditargetkan hingga 2024 bertahap pembangunan untuk menghubungkan Muara Siberut dengan KSPN Siberut dan Pelabuhan Sikabaluan (lintas timur Pulau Siberut) sepanjang 23,09 km.

Selanjutnya di Pulau Enggano, Bengkulu, pada 2023, diprogramkan pembangunan Jalan Banjar Sari-Malakoni-Kayu Apuh 5,64 km. Sementara itu di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, pada 2023, diprogramkan pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 26,82 km.

Di Pulau Sumba NTT, jaringan jalan nasional merupakan transpulau yang menghubungkan kabupaten-kabupaten yang ada di Pulau Sumba sepanjang 300,57 km. Pada 2023, dilaksanakan pemeliharaan jalan sepanjang 22,71 km.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat dua pulau terluar yang ditangani, yakni Pulau Muna dan Buton. Di Pulau Muna, jaringan jalan nasional mencapai sekitar 83 km dengan tingkat kemantapan 97,36% dan pada 2023 dilakukan pemeliharaan sepanjang 3 km. Sementara itu di Pulau Buton, jaringan jalan nasional sekitar 307 km dan pada 2023 dilakukan pemeliharaan sepanjang 20 km.

Sedangkan di Provinsi Maluku, terdapat delapan pulau terluar yang ditangani yakni Pulau Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, dan Wetar. Di masing-masing pulau tersebut dilakukan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai kebutuhan dan kondisi riil lapangan, terkecuali di Pulau Kei Besar yang belum didukung oleh ruas jalan nasional, terdapat jalan provinsi sepanjang 71,02 km dengan kemantapan 72,41% dan jalan kabupaten sepanjang 337,99 km dengan kemantapan 35,50%.

Pada 2023 dibangun ruas jalan sepanjang 4,56 km yakni Jalan Simpang Holat-Ohoiraut (4,5 km) dan Jembatan Elat-Simpang Ngurdu-Ohoiraut 60 meter. Lalu di Provinsi Maluku Utara, yakni di Pulau Morotai, terdapat jaringan jalan nasional sepanjang 185,68 km dan terdapat pembangunan Jembatan Ake Tiabo 30 meter pada 2023.

Terakhir di Provinsi Papua, yakni di Pulau Biak, jalan nasional menghubungkan Biak, Bandara Frans Kaisiepo, Pelabuhan Laut Biak, dan KSPN Biak sepanjang 75 km dan pada 2023 terdapat pembangunan Jalan Lingkar Biak sepanjang 6 km.

Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari