Kepala Negara saat berpidato dalam rangka Penyampaian RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dan Nota Keuangan, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023) mengatakan, telah terjadi perubahan lanskap global yang sangat cepat, khususnya karena pergeseran geopolitik. Fragmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi menegaskan, hal itu harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan ke depan.

Presiden Jokowi juga mengatakan, dunia juga dihadapkan pada potensi krisis akibat perubahan iklim. Transisi ke penggunaan energi hijau perlu dilaksanakan secara progresif, namun tetap adil dan terjangkau.  

“Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus kita manfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri,” paparnya.

Agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi, Presiden Jokowi mengingatkan, perlu didorong hilirisasi sumber daya alam. Dukungan fiskal telah diberikan berupa insentif perpajakan dan berbagai insentif fiskal lainnya.

Dalam pidato itu Presiden RI Joko Widodo juga mengungkapkan akan memberikan serangkaian insentif kendaraan listrik pada 2024. Hal itu dilakukan guna mendorong pengembangan ekosistem industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

"Pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan, baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," ungkap Jokowi.

Presiden menyebut, selama ini pemerintah telah memberikan dukungan terhadap pengembangan KBLBB. Hal itu untuk mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, dan penggunaan energi yang ramah lingkungan, sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

"Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia," tutur Kepala Negara.

Perlu diketahui, kebijakan hilirisasi industri berbasis komoditas turut meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia melalui diversifikasi ekspor yang lebih tinggi serta berkontribusi terhadap surplus neraca perdagangan Indonesia sejak Mei 2020. Potensi hilirisasi industri tersebut diimplementasikan melalui komoditas nikel.

Pemerintah melarang ekspor bijih nikel mentah sejak 2020. Meskipun mendapatkan penentangan dari berbagai negara di dunia, termasuk gugatan Uni Eropa ke WTO, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengolah komoditas nikel di dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor.

Kebijakan tersebut menghasilkan nilai ekspor produk turunan nikel yang sangat signifikan. Akhir 2022, ekspor hilirisasi nikel mencapai USD33,0 miliar atau sekitar Rp514,3 triliun. Realisasi tersebut jauh meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2021 yang mencapai USD20,9 miliar, bahkan jauh meningkat dibandingkan tahun 2018–2019 yang hanya mencetak nilai ekspor produk turunan nikel sebesar USD3,3 miliar.

Ke depan, nikel Indonesia akan semakin krusial mengingat tren penggunaan kendaraan listrik untuk mendukung transisi energi bersih. Oleh karena itu, Indonesia akan membangun ekosistem industri tersebut dari hulu hingga ke hilir dengan memanfaatkan potensi nikel dan sumber daya yang dimiliki.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari