Tuntutan dunia yang ramah lingkungan telah memunculkan segera dilakukan transisi energi, mengurangi ketergantungan kepada energi yang merusak lingkungan dan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.

Lahirnya butuh percepatan segera dilakukan transisi energi merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan bumi di masa depan. Tidak itu saja, melalui skema transisi energi, harapan net zero emission di setiap negara dengan sumber energi yang bersih bisa diwujudkan.

Transisi energi adalah proses perubahan penggunaan sumber energi fosil seperti batubara, minyak, dan gas kepada sumber energi baru terbarukan, seperti surya, air, dan angin. Tujuannya untuk mencapai net zero emission di setiap negara dengan menggunakan sumber energi yang bersih.

Tekad bersama dunia kembali ditegaskan di conference of parties (COP)28 di Dubai, Uni Emirates Arab, seperti dikutip dari United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC). COP28 di Dubai kembali menegaskan pentingnya dunia mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Sejumlah negara menerapkan skema transisi energi menuju tujuan bersama tersebut.

Dalam konteks Indonesia, melalui Indonesia just energy transition partnership (JETP), sebuah perjanjian untuk memobilisasi pendanaan pemerintah dan swasta, telah menganggarkan dana sebesar US$20 miliar untuk mendukung transisi energi yang adil di Indonesia. Skema pendanaan itu diikat melalui perjanjian antara Presiden Indonesia dan International Partners Group (IPG) yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Mereka menandatanganinya di Bali, di sela-sela pertemuan KTT Pemimpin G20 pada 15 November 2022.

JETP Indonesia menargetkan pada 2030 untuk membatasi total emisi sektor ketenagalistrikan sebesar 290 juta ton CO2 (karbon dioksida), mempercepat penggunaan energi terbarukan untuk berkontribusi setidaknya 34 persen dari seluruh pembangkit listrik, dan menetapkan tujuan untuk mencapai emisi nol bersih di sektor ketenagalistrikan. pada 2050.

Asian Development Bank (ADB) sebagai bagian dari IPG pun terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk menuju rencana transisi energi tersebut. Di sela-sela pertemuan tahunan ADB di Tbilisi, Georgia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program pendanaan transisi energi dengan skema energy transition mechanism (ETM) ADB untuk Indonesia dalam mendorong transisi energi dari fosil ke energi ramah lingkungan.

“Kita follow up apa yang sudah diumumkan di Indonesia waktu itu dengan JETP, ETM, mereka mulai menstrukturkan dan masih banyak pekerjaan teknis, tapi bagus bahwa kita mulai bicara yang real," ujar Menkeu Sri Mulyani, dikutip Minggu (5/5/2024).

Di pertemuan itu, Sri Mulyani menyampaikan antara lain upaya Indonesia untuk mewujudkan transisi energi dan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Pada Desember 2023, Indonesia dan ADB menyepakati komitmen percepatan pelaksanaan pensiun dini PLTU di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka ETM. ETM adalah program pembiayaan ADB untuk mengakselerasi transisi energi berkelanjutan dari energi fosil ke energi bersih, yang dikolaborasikan bersama dengan pemerintah negara-negara, investor swasta, dan filantropi.

Program ETM saat ini sedang dijalankan di lima negara, yaitu, Indonesia, Vietnam, Filipina, Pakistan, dan Kazakhstan. Program ETM ADB di Indonesia terbilang paling ambisius dan progresif.

Terkait pensiun dini PLTU, Menkeu Sri Mulyani menuturkan, salah satu hal yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya adalah bahwa ada pendapatan yang hilang ketika operasi PLTU dihentikan lebih dini sehingga perlu dicarikan sumber pendanaan untuk memberikan kompensasi.

“Kalau kita mau retire coal (hentikan penggunan batubara), itu artinya biayanya gimana, siapa yang harus bayar. Karena implikasinya seperti yang saya bilang revenue-nya akan dipotong. Jadi siapa yang harus compensate itu gitu, itu kan menjadi kerugian yang harus diperhitungkan,” ujarnya.

Dengan demikian, Sri Mulyani menambahkan diskusi mengenai ETM di Indonesia sudah semakin konkret dan teknis. Kementerian Keuangan berdiskusi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan PLN.

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden ADB berbicara mengenai langkah konkret ADB dalam memobilisasi pendanaan dari sumber-sumber dana lain untuk mendukung upaya pensiun dini PLTU. “Jadi kita sekarang bicara sampai kepada hal yang konkret dan komitmen dari ADB untuk bisa mobilizing funding juga dari yang lain,” katanya.

Sebelumnya, ADB telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt, yang seharusnya berakhir pada Juli 2042 dipercepat menjadi Desember 2035. Kesepakatan itu ditandatangani oleh ADB, PT PLN, dan PT Cirebon Electric Power (CEP) serta lembaga pengelola investasi Indonesia (INA) di sela-sela COP28 Dubai, Uni Emirat Arab pada awal Desember 2023.

Pada 2021, ADB meluncurkan ETM, sebuah program yang bertujuan membantu mengatasi isu perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca di Asia dan Pasifik. Lebih dari 50 persen emisi gas rumah kaca dunia berasal dari wilayah ini, yang masih sangat bergantung pada batubara dan bahan bakar fosil lainnya sebagai sumber energi.

ETM bertujuan untuk menggunakan modal konsesi dan komersial untuk mempercepat penghentian atau penggunaan kembali pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan menggantinya dengan energi alternatif yang ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia pun sudah menyiapkan sejumlah langkah aksi, salah satunya sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batubara (PLTU) berkapasitas 660 megawatt (MW) yang akan menjadi proyek percontohan untuk transisi energi.

“Saat ini, kami sedang dalam tahap finalisasi paket pensiun dini untuk pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 660 MW yang akan menjadi proyek percontohan kami,” ujarnya.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari