Pada 2025, Pemerintah Indonesia akan meluncurkan program berupa pemberian makanan bergizi gratis kepada masyarakat, sebuah inisiatif yang diusung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp71 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Meski demikian, hingga kini masih terdapat banyak pertanyaan mengenai bagaimana program ini akan diterapkan secara efektif, terutama terkait detail teknis dan sasaran dari program ini. Tentu untuk merealisasikan dan mensukseskan program makan bergizi gratis tidak mudah, apalagi program itu juga masuk beban APBN. Dengan alokasi awal sebesar Rp71 triliun, program ini harus dikelola dengan sangat hati-hati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa alokasi dana ini tidak akan membuat defisit anggaran 2025 membengkak di luar kisaran target pemerintah, yaitu antara 2,29 persen dan 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Meski begitu, masih diperlukan perencanaan yang matang untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar dapat memberikan dampak maksimal tanpa membebani keuangan negara. Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa makanan yang disediakan benar-benar bergizi dan mencapai masyarakat yang paling membutuhkan. 

Lantaran itulah, program tersebut juga memerlukan dukungan dari berbagai sektor, termasuk pertanian, peternakan, dan industri pangan, untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup dan berkualitas. Berkaitan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program makan bergizi gratis ini dengan meningkatkan produksi daging sapi, kambing, dan ayam di Indonesia. 

Hal ini dianggap sebagai langkah penting dalam memastikan ketersediaan protein hewani yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Selain itu, kementerian juga berencana untuk bekerja sama dengan pengusaha besar dalam proses hilirisasi, sehingga produksi daging dapat diolah dan didistribusikan dengan lebih efisien.

Untuk mendukung upaya ini, Menteri Pertanian juga mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp68 triliun kepada DPR. Tujuannya untuk memperluas produksi pangan dan meningkatkan infrastruktur pertanian, termasuk irigasi dan optimasi lahan. 

Berkoordinasi Bapanas

Selain itu, Kementerian Pertanian juga telah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai penyedia makanan untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini dapat berjalan lancar. Namun, meskipun dukungan dari sektor pertanian sangat penting, masih ada kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga terkait untuk memastikan bahwa setiap komponen program berjalan sesuai rencana. 

Misalnya, perlu ada upaya yang lebih besar dalam mengintegrasikan kebijakan pangan dengan kebijakan kesehatan untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan tidak hanya cukup secara kuantitatif, melainkan juga berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat.

Untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis ini tidak sekadar menjadi beban bagi APBN, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, pengelolaan anggaran yang efisien. Di mana pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dalam program ini digunakan secara efisien. 

Ini termasuk melakukan audit dan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana, serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli bahan pangan yang benar-benar bergizi dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Lalu melakukan kolaborasi dengan sektor swasta. Keterlibatan sektor swasta, terutama dalam hal produksi dan distribusi makanan, dapat membantu mengurangi beban pemerintah.  Pengusaha besar dapat memainkan peran penting dalam proses hilirisasi, memastikan bahwa makanan bergizi dapat diproduksi dan didistribusikan secara efisien dan tepat sasaran.

Kedua, optimalisasi produksi pangan lokal. Sebab diyakini, salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menekan biaya adalah dengan meningkatkan produksi pangan lokal. Ini tidak hanya berlaku untuk daging, melainkan juga untuk bahan pangan lain seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. 

Dengan memperluas areal tanam dan menggunakan teknologi pertanian yang lebih baik, Indonesia dapat meningkatkan swasembada pangan dan memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup.

Ketiga, fokus pada daerah tertentu. Hal itu mengingat, besarnya anggaran yang diperlukan untuk program ini, pemerintah mungkin perlu mempertimbangkan untuk menerapkan program ini secara bertahap, dimulai dari daerah-daerah yang paling membutuhkan. 

Ini dapat membantu mengurangi tekanan pada APBN dan memungkinkan pemerintah untuk menilai efektivitas program sebelum menerapkannya secara nasional.

Keempat, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Jadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya gizi yang baik dan bagaimana memilih makanan yang sehat. Program ini sebaiknya disertai dengan kampanye edukasi tentang gizi dan kesehatan, yang dapat membantu masyarakat membuat pilihan yang lebih baik dalam konsumsi makanan sehari-hari.

Kelima, pengembangan infrastruktur pangan. Pemerintah memang perlu untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur pangan, termasuk pengembangan jaringan distribusi yang efisien dan penyimpanan pangan yang memadai. Sebab dengan infrastruktur yang baik, bahan pangan dapat didistribusikan dengan cepat dan efisien ke seluruh penjuru negeri, sehingga mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa makanan bergizi sampai ke tangan yang tepat.

Tentu program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto pada tahun 2025 adalah langkah baik dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hanya saja untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi beban bagi APBN, diperlukan perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang efisien, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Dengan pendekatan yang tepat, program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, melainkan menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Program ini juga dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat dapat memberikan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sar