Presiden Prabowo Subianto berharap segeraada perubahan besar dalam tata kelola pengadaan di Indonesia. E-Katalog V6 jadi tonggak penting dalam langkah transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Efesien, transparan dan akuntabel. Tiga fitur penting itu ada di katalog elektronik (e-Katalog) Versi 6.0. Itu merupakan sebuah aplikasi yang secara resmi diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menilai e-Katalog Versi 6.0 merupakan tonggak penting dalam langkah transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan berbagai fitur baru yang mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, e-Katalog V6 diharapkan akan membawa perubahan besar dalam tata kelola pengadaan di Indonesia.
E-Katalog V6 ini dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sejak satu tahun terakhir ini. Aplikasi ini merupakan inovasi besar dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Sistem ini dirancang dengan mengutamakan kemudahan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, terutama para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK).
Salah satu fitur utama adalah integrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Integrasi ini memberikan kemudahan dalam proses pembayaran dan mempercepat transaksi yang lebih efisien, sehingga memperlancar arus keuangan bagi UMKK.
Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan dan memperkuat industri dalam negeri. Selain itu, fitur e-audit dan monitoring real-time memastikan seluruh proses pengadaan dapat dipantau secara langsung, mengurangi potensi kesalahan dan penyalahgunaan anggaran.
Hemat Anggaran dan Cegah Korupsi
Presiden Prabowo berharap, melalui katalog elektronik, pemerintah berpotensi melakukan penghematan 20 hingga 30 persen anggaran belanja negara yang mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo bukan tanpa alasan.
Proses otomatisasi yang diterapkan dalam sistem e-Katalog V6 meminimalisasi biaya administrasi, serta mempercepat proses pengadaan, yang sebelumnya memakan waktu lama. Dengan sistem ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efisien dalam menggunakan anggaran yang ada, sekaligus mengurangi risiko pemborosan.
Lebih jauh lagi, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa transformasi digital juga memiliki peran penting dalam mencegah tindak korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan transparansi yang lebih tinggi dan persaingan yang lebih sehat antarpemasok, diharapkan praktik korupsi dapat diminimalisasi. Pengadaan yang lebih terbuka, kompetitif, dan akuntabel akan mengurangi potensi penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah.
Tingkatkan Efisiensi dan Transparansi
E-Katalog V6 hadir dengan berbagai fitur baru yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu fitur unggulannya adalah kemampuan untuk memantau harga dan spesifikasi produk secara terbuka. Masyarakat, khususnya pelaku usaha, kini dapat dengan mudah mengakses informasi terkait harga, spesifikasi produk, hingga gambar produk yang ditawarkan dalam katalog.
"Fitur ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau dengan jauh lebih baik proses pengadaan pemerintah. Harga, spesifikasi, hingga gambar produk bisa dilihat oleh siapa saja," kata Kepala LKPP Hendrar Prihadi.
Hal itu membuat seluruh proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh publik, yang pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Fitur lainnya adalah kemudahan dalam melakukan transaksi. Sistem yang lebih user-friendly memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, serta mempercepat proses pengadaan.
Terlebih lagi, integrasi dengan sistem lain seperti SAKTI dan SIPD juga membuat seluruh tahapan transaksi menjadi lebih terkoordinasi dan efisien.
Uji Coba E-Katalog
E-Katalog V6 telah melalui uji coba di lima instansi yang terpilih sebagai pilot project, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, LKPP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik sebelum diterapkan secara luas ke seluruh instansi pemerintah.
Mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/pemda) diwajibkan untuk menggunakan e-Katalog V6. Dengan peluncuran resmi itu, pemerintah berharap sistem baru ini dapat diadopsi secara serentak, menciptakan pengadaan barang/jasa yang lebih terukur, efisien, dan akuntabel di seluruh Indonesia.
Selain untuk meningkatkan efisiensi pengadaan, e-Katalog V6 juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri dalam negeri. Dengan sistem yang lebih transparan, pelaku usaha lokal, terutama UMKM, akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pemerintah berharap, sistem yang lebih terbuka ini dapat mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan memberikan peluang lebih luas bagi pengusaha domestik untuk bersaing secara sehat.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sektor UMKM menyumbang sekitar 60% total PDB Indonesia pada 2023. Dengan semakin banyaknya UMKM yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hal ini diperkirakan akan memperkuat perekonomian domestik dan menciptakan lapangan kerja baru.
Menuju Indonesia Emas 2045
Peluncuran e-Katalog V6 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diharapkan menjadi negara maju, mandiri, dan sejahtera. Dengan digitalisasi pengadaan barang/jasa, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan bebas dari korupsi, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Seiring dengan implementasi e-Katalog V6, pemerintah mengundang semua pihak untuk memanfaatkan sistem ini dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, guna membangun Indonesia yang lebih maju pada 2045.
E-Katalog V6 bukan sekadar inovasi dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, melainkan juga sebuah langkah besar menuju Indonesia yang lebih efisien, transparan, dan berintegritas. Dengan fitur-fitur terbaru yang dihadirkan, sistem ini akan mempercepat proses pengadaan, menghemat anggaran, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM. Semua ini menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, sebuah Indonesia yang lebih kompetitif dan berdaya saing di dunia global.
Redaktur: RatnaNuraini/Taofiq Rauf
Penulis: Dwitri Waluyo