Ketahanan pangan bukan hanya soal perut kenyang, melainkan juga menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik sebuah negara. Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Tidak ada kedaulatan tanpa kemandirian pangan.
Di sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Omi (46), ibu dari tiga orang anak, tengah melayani pelanggan di warung makan miliknya yang sangat sederhana. Sambil melayani, Omi juga menyiapkan makan siang anaknya yang baru saja pulang dari sekolah.
Makanan sederhana yang disiapkan Omi untuk tiga anaknya diambil dari apa yang disajikan di warung. Nasi hangat, sayur bayam, ikan teri dan sambal. “Asal ada beras, kami bisa tenang,” ujar Omi sambil tersenyum.
Ungkapan Omi sesungguhnya mencerminkan hal yang jauh lebih besar, betapa pangan, terutama beras, menjadi penopang utama kehidupan masyarakat Indonesia.
Ketahanan pangan bukan hanya soal perut kenyang, melainkan juga menyangkut stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik sebuah negara. Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Tidak ada kedaulatan tanpa kemandirian pangan.
Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tujuan kita merdeka, adalah untuk merdeka dari kemiskinan, untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan.
"Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Negara kita harus berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri," kata Presiden Prabowo.
Presiden menambahkan, negara kita diberikan karunia oleh Allah SWT sumber daya yang melimpah-ruah. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan kita, agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud dalam waktu sesingkat singkatnya.
Tidak ada negara yang kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. "Oleh karena itu, Pemerintah yang saya pimpin bekerja keras untuk memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektare sawah baru di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat, di Sumatera, di Papua dan beberapa daerah lainnya," ujar Prabowo.
"Selain melakukan ekstensifikasi, kami juga melakukan intensifikasi. Kami mendorong produksi pangan di desa-desa, kami memotong birokrasi penyaluran pupuk. Kita salurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani-petani, dan beri bantuan alat pertanian kepada para petani kita," lanjut Prabowo.
"Kami juga tingkatkan harga beli gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, agar petani sebagai produsen menikmati keuntungan yang berarti. Hari ini kita surplus produksi beras. Stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton. Ini adalah tertinggi selama sejarah NKRI," ujar Kepala Negara.
Untuk pertama kali dalam puluhan tahun, Indonesia bisa kembali mengekspor beras dan jagung. "Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan mereka meningkat," kata Prabowo.
Raih Swasembada Pangan
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia siap merebut swasembada pangan dalam waktu dekat. Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia disebut menjadi tonggak penting untuk melakukan lompatan besar di sektor pertanian.
“Ini hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” kata Mentan Amran.
Mentan Amran menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan kerja keras seluruh jajaran Kementan serta petani di lapangan. “Berkat dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden dan perjuangan kita semua, target swasembada bisa kita percepat. Dari empat tahun menjadi satu tahun,” ungkapnya.
Data Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa hingga September 2025, produksi beras nasional diproyeksi surplus mencapai 4,86 juta ton. Stok beras di Perum Bulog pun menembus 4,2 juta ton. Angka ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) naik hingga 122 persen, melampaui target pemerintah.
Tak hanya itu, Kementerian Pertanian (Kementan) juga berhasil merebut kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setelah sebelumnya berada di posisi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Reformasi birokrasi di lingkungan Kementan pun mencatat lompatan signifikan dari 79,64 menjadi 85,12. Selain itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkat dari 66,79 menjadi 74,46.
Capaian ini mendapat pengakuan dari berbagai lembaga internasional, termasuk Departemeb Pertanian Amerika Serikat (USDA), FAO, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain menjaga ketahanan pangan dalam negeri, keberhasilan Indonesia juga berkontribusi terhadap stabilitas pangan dunia. Sejak Januari 2025 Indonesia berhenti impor beras. Hal ini berpengaruh terhadap harga beras dunia yang turun dari USD 460 menjadi USD 370 per ton.
“Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelas Amran.
Dengan capaian dan momentum yang ada, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk meneguhkan diri sebagai bangsa yang merdeka pangan.
“Tanpa pangan, negara bisa bermasalah. Dengan pangan yang kuat, bangsa ini berdiri tegak. Inilah makna sejati swasembada yang akan kita rebut tahun ini,” pungkasnya.
Indonesia beruntung memiliki sumber daya alam melimpah. Sawah terbentang dari Sumatera hingga Papua. Namun tantangannya tidak kecil. Perubahan iklim membuat musim tanam tak menentu, alih fungsi lahan kian masif, sementara jumlah penduduk terus bertambah.
Di sinilah pemerintah berperan penting melalui kebijakan pangan. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), diversifikasi pangan, hingga penguatan koperasi desa menjadi upaya menjaga dapur rakyat tetap berasap. Petani pun berada di garda depan. Mereka bukan sekadar produsen, melainkan penjaga kehidupan.
Pangan dan Stabilitas Negara
Sejarah menunjukkan, kelangkaan pangan bisa memicu instabilitas. Di banyak negara, protes besar pecah saat harga pangan melambung. Ketika rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, kepercayaan pada pemerintah ikut terkikis.
Sebaliknya, ketersediaan pangan yang stabil mampu menciptakan rasa aman. Pertumbuhan ekonomi juga lebih terjaga karena inflasi terkendali. Pangan murah berarti daya beli rakyat lebih kuat, konsumsi rumah tangga terjaga, dan roda perekonomian berputar.
Ketahanan pangan masa depan tidak bisa lagi hanya mengandalkan beras. Jagung, sagu, sorgum, hingga umbi-umbian perlu menjadi bagian dari pola konsumsi nasional. Selain itu, teknologi digital dan pertanian presisi semakin relevan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
Namun pada akhirnya, ketahanan pangan adalah tentang manusia. Tentang petani yang setia menanam, tentang keluarga yang bisa makan tiga kali sehari, tentang negara yang mampu melindungi warganya dari kelaparan.
Omi mungkin tidak pernah membaca teori ekonomi pangan. Tapi ia tahu, selama ada nasi di meja, hidup terasa lebih tenang. Di sinilah letak hakikat ketahanan pangan, yakni menjamin setiap warga negara bisa hidup dengan rasa aman, karena dapurnya tak pernah padam.
Penulis: Ismadi Amrin
Redaktur: Untung S
Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/sorot-ekonomi-bisnis/934759/nasi-hangat-omi-dan-cita-cita-besar-kemandirian-pangan-negeri