Banjir di Kota Makassar dan sekitarnya boleh jadi segera berkurang drastis. Pasalnya, sebuah kolam besar berhasil dibangun dengan luas genangan mencapai 83,93 hektare dan berkapasitas tampung sebesar 2,74 juta meter kubik. Kolam besar itu namanya kolam regulasi Nipa Nipa.

Kolam regulasi itu akan berfungsi menyimpan air untuk sementara waktu selama puncak banjir sehingga dampaknya dapat dikurangi. Selain itu, kolam Nipa Nipa juga dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan air baku.

Kolam itu berada di wilayah Kabupaten Gowa, Maros, dan Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel). Kolam regulasi adalah kolam atau waduk penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu yang berfungsi untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air atau sungai.

Pembangunan kolam regulasi ini diharapkan dapat mereduksi puncak banjir agar dapat mengurangi terjadinya luapan banjir di ruas sungai di hilirnya. Kolam regulasi Nipa Nipa diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis, 18 Maret 2021. 

Kolam itu sebagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kolam itu awalnya dibangun pada 2015 dengan anggaran sebesar Rp320 miliar, untuk pembangunan kolam regulasi, jembatan shypon, serta rumah jaga operasi dan pemeliharaan. Termasuk juga, stasiun pompa, gedung operasi, spillway, tanggul keliling sluiceway, dan normalisasi Sungai Tallo.

Kolam regulasi Nipa-Nipa ini diharapkan mampu mereduksi banjir sebesar 157 m3/detik atau 33% dari debit banjir rencana 25 tahun (Q25) = 481,83 m3/detik. Sehingga, debit banjir yang mengalir di hilirnya mampu ditampung oleh Sungai Tallo. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas tampung Sungai Tallo, akan dilakukan normalisasi sungai dan tanggul sepanjang 3 kilometer pada 2022.

“Alhamdulillah hari ini kita resmikan dan operasikan karena telah selesai dibangun selama lima tahun. Kolam Regulasi Nipa-Nipa ini adalah kolam untuk pengaturan air, terutama banjir dan genangan yang ada di Kota Makassar,” ujar Presiden saat memberikan sambutan dalam peresmian.

Kolam regulasi Nipa-Nipa dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air BBWS Pompengan Jeneberang SNVT PJSA Pompengan Jeneberang sejak akhir 2015. Dengan selesainya pembangunan kolam Nipa Nipa, Presiden Jokowi mengatakan, bukan berarti persoalan banjir di Kota Makassar dan sekitarnya selesai. Presiden mengingatkan, masih perlu ada kolam regulasi lain yang harus dibangun, utamanya di DAS Tallo. “Sehingga Kota Makassar kita harapkan dapat bebas dari genangan dan banjir.”

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga akan menormalisasi Sungai Tallo dan pembangunan tanggul sepanjang tiga kilometer pada 2022. Melalui upaya tersebut, kolam regulasi diharapkan akan memberikan dampak dan manfaat pengurangan risiko banjir di enam kecamatan setempat, yakni Pattallassang, Moncongloe, Manggala, Panakkukang, Tallo, dan Tamalanrea.

Perlu diketahui, banjir kerap terjadi di Kota Makassar dan sekitarnya akibat luapan Sungai Tallo bagian hilir dan beberapa sungai yang lain. Menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jenebarang Supardji di laman resmi pu.go.id, Makassar memerlukan kolam regulasi karena kondisinya yang hanya satu meter dari permukaan laut.

Bangunan ini akan menyimpan air untuk sementara waktu selama terjadi puncak banjir melalui pelimpah (spillway) dan mengalirkannya kembali ke hilir Sungai Tallo melalui pintu pengatur dan atau pompa air.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari