Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau secara langsung perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/Mei/2021) siang. Dalam kunjungannya kali itu, Bahlil mengungkapkan, perintah khusus dari Presiden RI Joko Widodo untuk mengunjungi 15 KEK, termasuk KEK Palu di Sulawesi Tengah. Di sana, dirinya melihat langsung kondisi KEK Palu dan membuat formulasi yang diperlukan untuk mendorong percepatan pengisian tenant.

“KEK jangan menjadi kawasan industri tanah. Perlu ada formulasi kebijakan untuk menarik tenant ke KEK Palu. Ini harus kita selesaikan. Bila perlu kita akan membuat kebijakan investasi yang memberikan insentif lebih dibandingkan KEK lain. Karena KEK Palu ini masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) dan strategi pengembangan kawasan timur yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” ujar Menteri Investasi.

KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Saat ini, telah ada enam tenant yang menempati 400 hektare, dari total 1.500 hektare lahan yang tersedia. Adapun enam tenant tersebut bergerak di sektor industri aspal, keramik, furnitur, pertanian, dan pengolahan.

Bahlil menyampaikan, tujuan pembangunan KEK dan Kawasan industri lainnya adalah mempermudah investor dari sisi perizinan dan implementasi. Sehingga, sambung dia, belanja modal (capital expenditure/capex) tidak mahal, dan pada akhirnya menarik minat investor untuk melakukan hilirisasi industri.

Bahlil optimistis, pengembangan KEK Palu dapat berjalan baik seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah. Salah satu formulasi yang digunakan yaitu dengan tidak meninggikan harga lahan dan memberikan insentif kepada investor.

“Jangan sampai kita berpikir menjadi kontraktor properti. Kalau kita buat kesepakatan, maka proses promosinya ditarik oleh negara, jadi tidak lagi KEK yang jalan sendiri. Caranya, tanahnya jangan dibuat mahal, izinnya diurus oleh negara, insentifnya kita kasih. Jangan investor datang, jadi merasa takut duluan,” ucap Bahlil.

Andi Mulhanan Tombolotutu, selaku Direktur Utama PT Bangun Palu Sulawesi Tengah, yang merupakan Badan Usaha Pengelola (BUP) KEK Palu, mengatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan KEK Palu adalah infrastruktur dalam kawasan. Pasalnya, terjadi kesulitan pendanaan akibat adanya pengalihan untuk pemulihan bencana yang terjadi 2018. Ditambah lagi adanya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2019 akhir.

Saat ini, pihak pengelola bekerja keras mencari mitra untuk membangun infrastruktur di dalam kawasan, seperti jalan, drainase, air, gas, listrik, dan sarana penunjang lainnya. Dari sisi geostrategis dan geoekonomis, KEK Palu sangat unggul dibanding yang lainnya.

Rencana pembangunan KEK Palu mencapai Rp8,7 triliun, dengan rencana investasi yang masuk sebesar Rp92,4 triliun. Ke depan, KEK Palu ini diproyeksikan dapat menyerap sebanyak 97.500 tenaga kerja Indonesia (TKI) hingga 2025.

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2021. Dalam keputusan tersebut dicantumkan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM daerah. Ini sejalan dengan semangat investasi, yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat dari masuknya investasi ke daerahnya.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu, Sulawesi Tengah, telah memperoleh suntikan investasi senilai Rp8,7 triliun dari perusahaan asal Kanada, Al Bader Ventures Inc (AVI). Kesepakatan investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani antara AVI dan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah (BPST), selaku otoritas pelaksanaan pembangunan KEK Palu.

KEK Palu merupakan proyek pertama AVI di Indonesia. AVI akan membiayai semua pembangunan KEK Palu yang nilainya cukup besar Rp92,4 triliun. AVI yang berkantor pusat di Kanada merupakan bagian dari Al Bader Group yang dipimpin oleh Salam Al Bader. Al Bader Group adalah perusahaan yang didirikan pada 1800 oleh keluarga Al Bader di Kuwait.

Saat ini, Al Bader telah mengembangkan bisnis operasinya di seluruh dunia dengan berbagai sektor, seperti pendanaan, perancangan dan implementasi proyek infrastruktur, dan ladang minyak dari hulu hingga hilir.

Selain Al Bader juga ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tiongkok, China First Heavy Industries (CFHI) Co Ltd. CFHI berinvestasi sebesar Rp120 triliun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang dilakukan secara bertahap mulai 2020. Tahap pertama dikucurkan senilai 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp40 triliun pada Januari 2020.

Perlu diketahui, CFHI termasuk perusahaan tua di Tiongkok yang berdiri sejak 1954 dan merupakan perusahaan manufaktur terbesar di Tiongkok. Perusahaan itu memproduksi smelter dan besi serta menguasai sekitar 70 persen pasar.

Perusahaan ini menjadi pemasok utama dan besar untuk equipment pada sejumlah industri di Tiongkok. CFHI juga juga menjadi pemasok pembangkit listrik tenaga nuklir dan menjadi manufaktur otomotif, pertahanan, serta pengelolaan air. Mereka berinvestasi di KEK Palu dengan mengelola 1.500 hektare.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, pada periode triwulan I (Januari--Maret)- 2021 Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan investasi PMA terbesar ke-3, setelah Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Total realisasi investasi di Provinsi Sulawesi Tengah untuk PMA yaitu mencapai USS577,4 juta, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp854,1 miliar.

Kawasan KEK Palu yang berada di jalur perdagangan nasional dan internasional, memiliki zona industri, logistik, dan pengolahan ekspor. Kawasan itu akan menjadi kekuatan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Kawasan KEK Palu juga berada di Teluk Makassar yang merupakan jalur padat lalu lintas laut dengan 1.000 kapal vessel yang melintas.

KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Kawasan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2014 itu akan mendukung Indonesia sebagai produsen nikel, kakao, dan rumput laut yang unggul di dunia. Terbentuknya KEK Palu juga diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari