Salah satu nama lama yang kembali mengisi salah satu kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju ialah Tjahjo Kumolo. Politisi senior dari PDI Perjuangan ini kembali dipercaya oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk membantu menyelesaikan tugas pemerintahan lima tahun ke depan.
Namun kali ini bukan lagi menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, Presiden Jokowi pada periode ke-2 ini memberikan kepercayaan pada Tjahjo Kumolo untuk menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Dalam kesempatan memperkenalkan jajaran 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri yang bertugas membantu presiden, Jokowi mengatakan:
"Tjahjo Kumolo sebagai Menpan-RB. Politisi senior. Bertugas debirokratisasi dan bangun “core government” IT system."
Agenda debirokratisasi atau lebih popular dengan istilah “reformasi birokrasi” ialah mandat agenda Reformasi 1998. Bukan saja dimaksudkan sebagai upaya memperkecil potensi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang selama ini sering terjadi di birokrasi, agenda reformasi birokrasi juga diharapkan dapat membawa angin perubahan terkait tata kelola ASN/PNS menuju sistem meritokrasi dan terbangunnya profesionalisme ASN/PNS.
Sejauh ini diyakini, adopsi teknologi melalui implementasi sistem pemerintahan elektronik (e-Government) adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan agenda debirokratisasi ini. Melalui sistem pemerintahan elektronik diharapkan mekanisme birokrasi yang berbelit-belit bisa dipangkas; mendorong kuat internalisasi prinsip transparansi, efektifitas dan efisiensi ke dalam kelembagaan birokrasi; melahirkan etos profesionalisme, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, serta muara akhirnya terjadi perbaikan kualitas kinerja ASN/PNS.
Dengan demikian melalui agenda debirokratisasi bisa tercipta kinerja birokrasi yang efektif dan efisien. Sehingga bicara kualitas profesionalisme individu ASN ke depan, ia bukan saja ditempatkan sebagai role model tentang “SDM Unggul”, sekaligus secara kolektif kelembagaan juga terbangun birokrasi dengan kinerja dan etos pelayanan yang semakin baik.
Tentu, disadari mewujudkan agenda reformasi birokrasi atau debirokratisasi bukanlah pekerjaan mudah. Bukan saja dibutuhkan perubahan karakter, mentalitas atau mindset di kalangan birokrasi dan badan-badan publik, yang utama justru dibutuhkan terciptanya reformasi sistem dan pola kerja.
Tapi, tentu bukanlah Tjahjo Kumolo jika tidak berani menerima tantangan ini. Tjahjo demikian ia biasa dipanggil, sudah sejak awal dipanggil presiden di Istana Negara telah menyatakan kesiapannya, sehari sebelum Presiden Jokowi mengumumkan susunan pembantunya dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Saya menerima kabinet kerja kedua dasarnya pertama saya masih sehat walafiat, siap kerja mengikuti arahan visi misi, program-program prioritas yang sudah menjadi program Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wapres, saya siap bertugas," ungkap Tjahjo.
Selanjutnya, sebagai orang partai ia juga siap bertugas ketika diizinkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
"Kedua sebagai orang partai saya juga menyampaikan siap bertugas yang sudah diizinkan ketum partai saya untuk membantu bapak Presiden dan Wapres untuk lima tahun ke depan," tambah Tjahjo.
Dari kecil hingga lulus kuliah menghabiskan waktunya tinggal di Semarang, sosok Tjahjo adalah salah satu politisi senior yang patut diperhitungkan reputasinya. Karir politiknya bermula saat Tjahjo masih menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Undip, Semarang. Saat itu sebagai aktivis mahasiswa ia terlibat dalam organisasi kepemudaan yang sangat berpengaruh saat itu, yaitu KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), di mana nantinya Tjahjo juga berhasil menjadi orang nomor satu di organisasi ini.
Bicara karirnya sebagai politisi di Senayan telah dimulai beberapa tahun selepas lulus kuliah. Melalui Golkar, pada tahun 1987 Tjahjo terpilih menjadi anggota DPR-RI saat usianya masih 27 tahun. Menarik dicatat di sini, pada diri Tjahjo tampaknya benar-benar mengalir darah politisi. Apa pasal?
Ayahnya, Bambang Soebandiono, pernah jadi anggota DPR sebanyak lima periode. Ayahnya telah menjadi anggota dewan bahkan sejak masa DPR-GR. Tak kecuali ibunya, Toeti Slemoon, juga pernah menjadi anggota DPR, sekalipun hanya satu periode. Namun nama ibunya juga pernah tercatat sebagai Ketua Umum Presidium Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) Pusat, sebuah wadah organisasi perempuan yang memiliki nilai sejarah karena kiprahnya sejak revolusi kemerdekaan.
Ya, naga-naganya jejak ayah dan ibunya inilah kemudian mendorong Tjahjo terjun di dunia politik. Catatan kiprah organisasional Tjahjo jelas membentang panjang. Sebelum Tjahjo menjadi menteri, total jenderal sebagai anggota DPR-RI tercatat telah berkiprah selama enam periode. Pencapaian Tjahjo sebagai anggota DPR-Ri di Senayan bahkan melampaui capaian ayahnya sendiri.
Pada masa reformasi, pria kelahiran Surakarta tahun 1957 itu meninggalkan Partai Golkar dan berlabuh ke PDI Perjuangan. Dalam tubuh parpol inilah Tjahjo mulai mencatatkan capaian-capaiannya karir politik.
Suami dari Erni Guntarti ini ditunjuk sebagai Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan pada 1999-2002, dan setahun berikutnya ia menjabat sebagai sekretaris fraksi. Karier Tjahjo terus naik, pada 2004-2010 dia dipercaya sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI.
Tidak hanya di parlemen, pria yang dikaruniai tiga anak tersebut juga mendapat jabatan penting di tubuh organisasi yang berlambang banteng dalam lingkaran itu. Selama lima tahun, dari 2005-2010 Tjahjo menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan. Tak berhenti di situ, pada lima tahun berikutnya yaitu 2010-2015 sosok ini diberikan kepercayaan menjadi Sekjen PDI Perjuangan.
Pada 2014, PDI Perjuangan memenangkan pesta demokrasi. Kemenangan ini juga berarti mengantarkan salah satu kadernya menjadi presiden terpilih, yaitu Presiden Joko Widodo. Beberapa hari usai pelantikan, Presiden Jokowi mengumumkan jajaran menteri dalam Kabinet Kerja. Sejak itu, nama Tjahjo Kumolo muncul sebagai Menteri Dalam Negeri hingga berakhirnya masa jabatan di beberapa hari lalu.
Namun langkah Tjahjo belumlah surut. Kabinet Kerja periode 2015-2019 telah berakhir. Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 baru dimulai. Presiden Jokowi kembali memberikan kepercayaan kepada Tjahjo sebagai orang nomor satu di salah satu kementerian. Ia didapuk sebagai komandan di tubuh Kemenpan RB. Tugas pokok dan fungsi lembaga ini ialah mewujudkan agenda reformasi birokarasi sebagai amanat Reformasi 1998.
Mari ditunggu kiprahnya bagaimana ia nanti mendesain kualitas ASN/PNS menuju tercapainya ASN/PNS sebagai role model tentang SDM Unggul di Indonesia. Selamat bertugas, Pak Tjahjo! (W-1)
