Pandemi virus corona membuat roda pembangunan melambat, roda ekonomi terhambat. Di mana-mana begitu. Tapi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono mau membalikkan keadaan, meski dalam lingkup kecil. Pembangunan sarana air bersih di kawasan kumuh dipercepat, program bedah rumah dikebut, perbaikan saluran sekunder-tertier irigasi digas pol dan seterusnya.
Program pembangunan tak boleh semuanya terhenti. Mengacu ke instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan Program Padat Karya Tunai (PKT), guna mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang terus melemah akibat pandemi Covid-19, siap melaksanakan Program PKT/cash for work sesegera mungkin. Anggaran yang telah direncanakan Rp10,22 triliun di 34 provinsi.
Dalam situasi pandemi ini tidak berarti semua orang harus tinggal di rumah. Sebagian tetap bekerja. Namun, Menteri Basuki mengingatkan program PKT ini akan dilaksanakan sesuai dengan protokol Covid-19. “Semuanya mengenakan masker dan menghindari kerumunan,” ujar Basuki dalam acara konferensi pers di Kantor BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Jakarta, Senin (13/4/2020).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT dari Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Prioritasnya pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama Padat Karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan atau mendistribusikan uang pembangunan ke desa-desa.
Kebijakan Padat Karya Tunai itu diutamakan pada program antara lain :
1. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI),
2. Pembuatan Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH),
3. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan,
4. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW),
5. Penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU),
6. Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R),
7. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), serta Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas),
8. Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
Seluruh program tersebut berpotensi menyerap 530.796 tenaga kerja atau 26.524.525 hari orang kerja (HOK). Prioritasnya memang pada provinsi/kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam zona merah dengan kategori kerentanan tinggi COVID-19. Di daerah dengan tingkat kejangkitan tinggi, dikhawatirkan pekerja akan terpapar risiko yang lebih besar, sekalipun mengenakan masker serta menjaga physical distancing.
Salah satu yang ditekankan dalam proyek-proyek ini adalah aliran dana bagi para pekerja. ‘’Pada program ini mereka akan dibayar mingguan seperti yang biasa terjadi di daerah pedesaan. Di desa biasanya Kamisan atau Mingguan seperti di Tegal, Pekalongan, yang tenaga kerjanya dibayar tiap Kamis, ada juga yang hari Minggu," tutur Menteri Basuki.
Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan Kementerian PUPR bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengidentifikasi tempat tinggal pekerja migran yang harus pulang ke Indonesia karena kehilangan pekerjaan di negeri rantau. Setelah dipetakan asal-usul mereka, Program PKT ini akan dilakukan di daerah-daerah kantung buruh migran itu. "Jadi, setelah menjalani isolasi mandiri mereka bisa bekerja di Padat Karya yang sudah kita siapkan," Menteri Basuki menambahkan.
Bedah Rumah dan Tempat Sampah
Dari sederet PKT itu, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) adalah item yang paling masif. Program ini akan digelar di 10 ribu lokasi di seluruh Indonesia. Anggarannya Rp2,25 triliun. Saat ini, sebanyak 761 lokasi P3TGAI sudah tahap disosialisasikan, bahkan di 224 lokasi yang lain di sembilan provinsi sudah dilakukan kegiatan konstruksi fisik seperti dilakukan di Kepulauan Riau, Lampung, Jambi, dan NTT. Anggaran per lokasi sebesar Rp225 juta.
Program Pembuatan ABSAH (Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan) mencakup 94 lokasi dan tersebar di 10 Balai Wilayah Sungai. Biayanya seluruhnya Rp38 miliar, atau rata-rata Rp400 juta per unit.
Langkah percepatan juga dilakukan dalam pemeliharaan rutin jalan raya dan jembatan. Program ini dilaksanakan melalui Ditjen Bina Marga. Skala program padat karya tunai (PKT) di sini mencakup ruas jalan sepanjang 47.017 km. Pekerjaan yang ditawarkan bukan gawe besar yang membutuhkan alat berat, melainkan pekerjaan manual seperti pembersihan median jalan, pengecatan marka, berem dan rambu. Anggarannya Rp518 miliar.
Ada pula program pemeliharaan rutin jembatan dengan menggunakan skema swadaya masyarakat. Volume pekerjaannya adalah jembatan dengan total panjang 496.080 meter, dengan anggaran Rp110 miliar.
Untuk kawasan permukiman, ada Padat Karya Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di 900 kecamatan dengan anggaran Rp540 miliar. Ada pula program pembuangan sampah berbasis 3-R (reduce, reuse, recycle) di 106 lokasi dengan anggaran Rp63 miliar. Adapun program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di 4.717 lokasi, dengan dana Rp1,120 triliun dan SANIMAS (Santasi Berbasis Masyarakat) pada 1.028 lokasi dengan anggaran Rp391 miliar.
Pada lingkup permukiman adalah program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di 364 kelurahan, dengan anggaran Rp382 miliar. Di bidang perumahan akan dilaksanakan PKT peningkatan kualitas rumah swadaya (bedah rumah) sebanyak 208.000 unit dengan anggaran Rp4,354 triliun. Dalam program ini rumah warga yang tergolong tidak layak huni itu disulap, direnovasi, menjadi layak huni dengan menekankan aspek sanitasi, sirkulasi udara, keamanan konstruksi, dan keindahan.
Pada kasus lain, jika rumah warga kondisinya sangat parah, program ini membantu membangun ulang agar menjadi rumah layak huni. Targetnya 12.000 unit dengan anggaran Rp459 miliar yang dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Target untuk PKT peningkatan kualitas dan membangun baru itu melampaui target semula, sebelum wabah Corona. Pandemi tak harus membuat semua roda pembangunan melambat.
Penulis : Putut Trihusodo
Editor: Elvira
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
