Selepas tengah hari, rombongan Presiden Jokowi tiba di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). Seluruh rombongan mengenakan masker. Hanya sejenak singgah di ruang tamu VVIP, lantas Presiden dipersilakan memasuki Ruang Sidang Paripurna. Semua serba cepat bergegas. Tanpa salam-salaman.
Mengenakan peci hitam, masker hitam, dan setelan jas biru donker, berdasi merah, siang itu Presiden Jokowi menyampaikan Nota Keuangan sebagai pengantar pengajuan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2021.
Dalam sidang tersebut, Presiden Joko Widodo mengingatkan tentang wabah Covid-19 yang merajalela. Dengan begitu, kebijakan pemerintah tak akan terlepas dari pandemi global tersebut. Tak kurang dari 215 negara kini harus bergelut dengan wabah virus Corona, termasuk Indonesia. Dalam catatan WHO, per 13 Agustus ada lebih dari 20 juta kasus Covid-19 di dunia, dengan jumlah kematian 737 ribu jiwa.
Kendati demikian, Presiden mengajak semua pihak membangun optimistis di tengah kekhawatiran yang melanda masa depan perekonomian nasional. Semangat dan optimisme harus tetap ada meski bangsa ini tengah ‘berduka’ lantaran pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. “Program pemulihan ekonomi akan terus dilanjutkan bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang,” kata Presiden saat menyampaikan RUU APBN 2021 di depan Sidang Paripurna DPR.
Pemerintah, menurut Presiden Jokowi, akan memfokuskan Rencana APBN 2021 itu ke dalam empat hal yang paling pokok. Pertama, mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kedua, mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Ketiga, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, dan keempat pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
Pada APBN 2021, pemerintah menetapkan rencana pendapatan negara Rp1.776,40 triliun dan belanja negara Rp2.747,50 triliun. Artinya, pemerintah masih membutuhkan pembiayaan Rp971,2 triliun guna menambal defisit anggaran, dengan menerbitkan surat utang negara atau bong sejenisnya.
Defisit Rp971,2 triliun itu mengambil porsi 5,5 persen atas produk domestik bruto (PDB). Hanya sedikit lebih rendah dari defisit 2020 yang melebar hingga 6,34 persen dari PDB. Namun, atas persetujuan DPR, pemerintah punya keleluasaan untuk melebarkan defisit lebih dari 3 persen (batas menurut ketentuan UU Keuangan Negara) selama tiga tahun karena pandemi.
Presiden menjelaskan, pelebaran defisit belanja itu dilakukan karena membengkaknya kebutuhan akan berbagai pembiayaan akibat dampak pandemi. Salah satunya ialah anggaran kesehatan yang menjadi Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen dari APBN. Anggaran ini, salah satunya, untuk pengadaan vaksin.
Program Pemulihan
RAPBN 2021 pun mengakomodasi kebutuhan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Jilid II senilai Rp356,5 triliun. Anggaran sebesar itu masing-masing dialokasikan untuk penanganan Kesehatan Rp25,4 triliun, perlindungan sosial (Rp110,2 triliun), sektor kementerian/lembaga dan pemda (Rp136,7 triliun), dukungan kepada UMKM (Rp48,8 triliun), pembiayaan korporasi (Rp14,9 triliun), serta insentif usaha (Rp20,4 triliun).
Dari gambaran di atas, jelas terlihat bahwa percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 ditempatkan pada tujuan paling pertama, dan menjadi prioritas. Optimisme juga terlihat dari sejumlah asumsi indikator ekonomi makro yang disampaikan.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 4,5%-5,5%. Peningkatan konsumsi domestik (konsumsi rumah tangga maupun belanja pemerintah) dan investasi disebut sebagai motor penggerak utama.
Inflasi akan tetap terjaga pada tingkat 3%, untuk mendukung daya beli masyarakat. Rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp14.600 per dolar AS. Adapun, defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun, lebih rendah dibandingkan dengan 2020 yang sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun.
Tentu, semuanya bukan hal yang mudah diwujudkan, di tengah kondisi yang masih belum pasti. Agak sulit merealisasikan target tersebut jika pandemi tetap tak terkendali. Namun setidaknya, pasar mulai merespons spirit pemerintah tersebut. Setidaknya itu terindikasi dari pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang pada penutupan perdagangan Kamis (15/8/2020) menguat 8,4 poin atau 0,16% ke level 5.247,69.
Dalam kondisi sekarang ini, optimistis pemulihan perekonomian yang terus didorong pemerintah patut diapresiasi, apalagi ditindaklanjuti dengan kebijakan dan program kerja yang nyata. Keberhasilan untuk mewujudkan sejumlah target pada tahun depan tentu akan sangat bergantung pada kesuksesan kita sekarang ini. Pasalnya, tantangan terhadap perekonomian kian nyata, ada di depan mata.
Yang terdekat ialah bagaimana menjaga agar perekonomian nasional tak terjerembab ke jurang resesi pada kuartal ketiga mendatang, mengikuti sejumlah negara lainnya. Untuk menjawab persoalan tersebut, kebijakan penanganan masalah kesehatan, yakni pandemi Covid-19, yang harus diselesaikan sudah berada pada jalur yang benar. Memang, itu semua juga bergantung dari seberapa cepat ‘penangkal’ virus bisa ditemukan.
Namun, hal itu tidak berarti kita hanya menyerah pada keadaan. Masih ada upaya lain yang bisa kita tempuh untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Mulai dari diri sendiri. Disiplin diri, itu kuncinya.
Penetapan RAPBN 2021 itu tentu patut didukung dengan semangat dan optimisme yang tinggi, juga kerja sama. Kolaborasi semua pihak tentu sangat diharapkan, apalagi di tengah suasana HUT ke-75 RI. Optimisme bukan variabel ekonomi, namun semua bisa menerima bahwa ia adalah sumber kekuatan yang nyata.
Penulis: Firman Hidranto
Editor: Putut Tri Husodo/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
