Situasi pagebluk membuat sebagian besar masyarakat berkurang pendapatannya. Wabah Coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang merebak di tanah air dan 200 lebih negara di dunia enam bulan terakhir membuat ekonomi suram.
Intervensi negara, mau tak mau, jadi keniscayaan. Anggaran negara jadi pengungkit utama daya beli rakyat dan perekonomian nasional. Program jaring pengaman sosial menjadi andalan untuk menyelamatkan negara dari kontraksi ekonomi.
Pemerintahan Joko Widodo sejak April 2020 sudah menggulirkan dan meningkatkan jangkauan penerima bantuan sosial (bansos) di wilayah paling terdampak pandemi Covid-19 maupun daerah lainnya.
Program perlindungan sosial ini kemudian sejak Juli 2020 diintegrasikan dalam payung Program Pemulihan Ekonomi Sosial (PEN) agar selaras dengan program penanganan kesehatan. Tujuannya agar penanganan kesehatan masyarakat terlindungi dari wabah Covid-19, seiring dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Seperti dikutip dari laporan penyerapan anggaran Kemensos, Minggu (6/9/2020), Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkapkan, dari alokasi total anggaran perlindungan sosial yang dikelola pihaknya untuk PEN sebesar Rp127,146 triliun, sudah terserap Rp83,217 triliun (65,6%).
"Kemensos memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapatkan bantuan, melalui dua program strategis, yakni Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program PEN," urai Mensos.
Selama ini melalui program JPS, Kemensos telah melaksanakan Program Bantuan Sosial Reguler. Yakni berupa perluasan Program Kartu Sembako dari 15,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menjadi 20 juta KPM selama setahun, dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM.
Di luar program reguler Kemensos ada juga Program Khusus Bansos Penanganan Covid-19 berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi 9 Juta KPM, BST Kartu Sembako non-PKH bagi 9 Juta KPM, Bantuan Presiden berupa sembako di Jabodetabek. Paling anyar program tambahan Bansos Beras 15 kg setiap bulan sampai akhir 2020 bagi 10 juta KPM PKH.
Menteri Sosial menambahkan, Program BST bagi keluarga penerima Kartu Sembako non-PKH tahap pertama sudah terealisasi 100% per 31 Agustus 2020. Bansos tunai tersebut telah menyasar sekitar 9 juta KPM dengan anggaran Rp4,5 triliun yang disalurkan melalui rekening Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Adapun program BST Kartu Sembako non-PKH tahap kedua senilai Rp500 ribu setiap bulan sampai November 2020 sudah mulai digulirkan bulan ini. Seluruh program ini diharapkan sudah tuntas sampai akhir November 2020.
Kajian Bank Dunia
Kebijakan perlindungan sosial juga menjadi sorotan Bank Dunia. Negara-negara terdampak pandemi rata-rata memakai resep menggelontorkan bansos tunai.
Kajian Bank Dunia soal Kebijakan Perlindungan Sosial dan Mengatasi Penggangguran akibat Dampak Covid-19 sampai 10 Juli 2020 menggambarkan bansos menjadi penyelamat utama daya beli masyarakat. Kajian ini dilakukan sejak Mei 2020 dan terakhir dipublikasikan 13 Juli lalu.
Dari 176 negara yang ditelisik, pemerintahan mereka paling banyak menerapkan bantuan tunai untuk kalangan miskin serta memanfaatkan dana jaminan sosial atau pensiun. Sejak Mei ada 323 kebijakan terkait bantuan tunai langsung. Sisanya dalam bentuk bantuan pangan/sembako secara langsung atau voucher serta pemberian makanan tambahan di sekolah-sekolah.
Ditinjau dari masa penyaluran bansos sejak pandemi Covid-19 merebak Maret lalu, awalnya sejumlah negara membuat kebijakan satu bulan tapi belakangan dirasakan belum cukup hingga akhirnya diperpanjang menjadi 12 bulan. Rata-rata masa bantuan berlangsung 3-6 bulan.
Dari kajian Bank Dunia, kebijakan bansos Indonesia baru menyentuh 31% dari populasi terdampak corona. Masih kalah dari negeri jiran seperti Filipina 75%, Singapura 82%, dan Malaysia 83%.
Meski demikian, cakupan Indonesia masih lebih baik dari Amerika Serikat 24%, Turki 20%, India 15%, Thailand 13%, dan Brasil 2%.
Bank Dunia menilai komitmen Indonesia cukup baik dalam penanganan Covid-19 dengan meningkatkan program perlindungan sosial reguler sebesar 28,01% menjadi 59,19%.
Memasuki bulan keenam masa pandemi Covid-19, pemerintah tidak tinggal diam. Ekspansi program pemulihan ekonomi nasional dan perlindungan sosial terus dilakukan agar seluruh masyarakat merasakan kehadiran negara. Penyerapan anggaran terus didorong.
Menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Airlangga Hartarto, berdasarkan hasil monitoring atas penyerapan dan realisasi dari total pagu anggaran program PEN Rp695 triliun, selama Juli 2020 dan Agustus 2020 perkembangannya sangat signifikan. Realisasi pada Semester I sampai 30 Juni 2020 sebesar Rp124,62 triliun, namun per 31 Agustus 2020, total realisasi sudah mencapai Rp211,60 triliun, sehingga terjadi kenaikan realisasi sebesar 30,9% (monthly growth).
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada dua program PEN terbaru yakni Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan 24 Agustus 2020 dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah bagi karyawan swasta/buruh/perawat/guru honorer yang diluncurkan 27 Agustus 2020 sudah bergulir di masyarakat.
Program BPUM sampai Jumat (4/9/2020) telah disalurkan sebesar Rp13,4 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 5,59 juta pelaku usaha mikro. Kalau dilihat per provinsi, yang paling banyak adalah di Jawa Barat sebesar 1,14 juta pelaku usaha mikro.
Sedangkan untuk program Bantuan Subsidi Gaji/Upah senilai Rp600 ribu per bulan, pada gelombang 1 sudah terealisasi untuk 2,5 juta orang dan gelombang 2 sebanyak 3 juta penerima, dari total penerima yang ditargetkan sebanyak 15,7 juta penerima.
Adapun, program perlindungan sosial lainnya yang di luar pengelolaan Kemensos, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, kartu Prakerja, dan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga 450 dan 900 KV.
Semua kebijakan ini terus dikejar implementasinya demi memulihkan ekonomi dan kesehatan masyarakat.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Eri Sutrisno/Elvira Inda Sari
Redaktur Bahasa: Ratna Nuraini
