Anggaran kementerian tahun ini digeser besar-besaran untuk program padat karya di seluruh daerah.
Pandemi Covid-19 dalam setahun terakhir ini menyebabkan ekonomi nasional terpuruk dan menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 27,55 juta orang pada September 2020. Jumlah tersebut meningkat 2,76 juta dibandingkan posisi September 2019.
Angka tersebut membuat kemiskinan Indonesia kembali ke level 10,19 persen dari jumlah penduduk. Sebelumnya angka terendah kemiskinan terendah dalam sejarah NKRI terjadi September 2019, yakni sebanyak 9,22 persen.
Kondisi ini mau tak mau membuat pemerintah secara dinamis terus menggulirkan kebijakan penanganan wabah corona seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Sedikitnya 510 kabupaten dan kota yang dilaporkan warganya mengalami kasus terinfeksi SARS COV-2.
Sebagai upaya dalam memulihkan perekonomian nasional, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah memperbanyak program padat karya untuk memperkuat daya beli dan meningkatkan konsumsi masyarakat.
Jokowi mengingatkan, belanja pemerintah baik pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah dengan APBD menjadi satu-satunya penggerak perekonomian masyarakat sekarang ini. "Masyarakat di bawah harus diberikan penghasilan yang seluas-luasnya, diberikan pekerjaan yang seluas-luasnya," tutur Presiden saat membuka Munas VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Tahun 2021, Kamis (11/2/2021), di Istana Negara, Jakarta.
Untuk itu, pemerintah pusat juga melakukan program padat karya tunai secara besar-besaran di semua kementerian yang ada. Sebagian besar anggaran digeser ke situ.
Salah satu kementerian yang alokasinya terbesar untuk program karya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Alokasi anggaran padat karya tunai (PKT) 2021 disiapkan untuk menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206 orang senilai Rp12,06 triliun.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat untuk menggarap infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.
Apa saja program PKT di PUPR? Di antaranya mereka membuat program infrastruktur sumber daya air (SDA) dengan anggaran sebesar Rp3,23 triliun yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) di 34 provinsi. Alokasi anggaran tersebut antara lain disalurkan melalui tujuh kegiatan, yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi, pembuatan Akulfer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) tersebar di 265 lokasi serta kegiatan operasi dan pemeliharaan (OP) air tanah dan air baku di 1.703 lokasi.
Di bidang jalan dan jembatan, Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp3,01 triliun untuk pekerjaan preservasi jalan, jembatan, dan drainase jalan.
Kemudian bidang permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp3,36 triliun yang digunakan, antara lain, untuk program PKT reguler seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.390 lokasi.
Selanjutnya anggaran padat karya juga disalurkan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 114.900 unit senilai Rp2,46 triliun. Program padat karya juga dimasukkan dalam kegiatan Kementerian Perhubungan pada tahun ini.
Salah satunya mengalokasikan anggaran Rp3,2 miliar untuk pemeliharaan di sektor perkeretaapian di Jawa Tengah. Program ini diperkirakan bakal menyerap 39 ribu tenaga kerja. Tiga proyek infrastruktur perkeretaapian di Jawa Tengah yakni Proyek Elektrifikasi Jalur KA Lintas Yogyakarta--Solo, Proyek Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan–Solo Jebres, dan Proyek Elektrifikasi Jalur KA Lintas Solo Balapan–Solo Jebres.
Hal serupa juga dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk tahun 2021 terdapat delapan kegiatan program padat karya dengan besaran anggaran Rp405,61 miliar. Kegiatan yang dilakukan meliputi pembangunan irigasi perikanan tambak/kolam, minapadi, bantuan keramba jaring apung (KJA) budidaya laut, klaster kawasan tambak udang, dan klaster kawasan tambak udang milenial (MSF).
Selanjutnya kegiatan rehabilitasi kawasan mangrove, pengembangan usaha garam rakyat (pugar)/irigasi lahan garam, serta pembangunan sarana dan prasarana niaga garam rakyat.
Dari delapan kegiatan padat karya itu, KKP memperkirakan penyerapan tenaga kerja mencapai 4.673 orang. Adapun besaran upah yang akan mereka terima di kisaran Rp100 ribu hingga Rp120 ribu per hari per orang.
Dana Desa
Dari pagu anggaran Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp72 triliun yang dikelola Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) sebesar Rp37,08 triliun dialokasikan untuk program padat karya tunai desa (PKTD). Dengan alokasi dana ini akan tercipta 203.940.000 hari orang kerja (HOK).
Selama 2020, menurut Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, seorang warga desa lazim bekerja delapan hari untuk satu jenis kegiatan, dan mendapatkan kesempatan kerja kumulatif enam bulan, yaitu di luar musim tanam dan panen pertanian.
Ada pula yang berbentuk ekonomi produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) dengan pendapatan setara. Dengan demikian, PKTD dinilai sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja insidental bagi warga desa. Targetnya serapan tenaga kerja melalui PKTD bisa menjangkau 4.248.750 warga desa.
Beragam program padat karya tunai ini akan terwujud jika ada kolaborasi yang baik antara pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Program ini tentunya juga mesti didukung protokol kesehatan yang ketat dan perlindungan sosial bagi kelompok tak mampu.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari