Indonesia dan sejumlah negara sempat dihantui gelombang kedua Covid-19 pada awal kuartal III-2021. Namun seiring dengan progres vaksinasi dan pengendalian virus corona yang tertangani dengan baik, pemulihan ekonomi nasional pun dapat terus berlanjut.

Dengan kondisi itu, wajar saja jika pemerintah sangat optimistis bahwa kondisi makroekonomi sepanjang tahun diproyeksikan tetap dalam kendalinya. Indikator itu sangat jelas dan terlihat dari data-data makroekonomi.

Hal ini tecermin dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup memuaskan, dengan kinerja penerimaan pajak tumbuh sebesar 13,2% secara year-on-year (yoy) dan defisit masih berada di bawah target pemerintah.

Sejalan dengan itu, otoritas fiskal menaikkan batas bawah outlook pertumbuhan ekonomi pada tahun ini, yakni dari 3,7%—4,5% menjadi 4%.

Indikator itu juga didukung proyeksi dari sejumlah lembaga dunia—OECD dan IMF—yang memproyeksikan ekonomi global untuk 2021 masih solid, masing-masing 5,7 persen dan 5,9 persen, meski risiko meningkat, setelah kontraksi -3,1% di 2020.

Dari sejumlah indikator di atas, seperti disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kinerja pendapatan negara terus membaik dan diharapkan terus berlanjut seiring pulihnya aktivitas masyarakat.

Sri Mulyani juga menyatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,3 persen, ditopang oleh konsumsi masyarakat yang masih kuat, meningkatnya aktivitas investasi, masih kuatnya kinerja ekspor didorong berlanjutnya tren harga komoditas, serta pemulihan yang merata di berbagai wilayah.

“Kinerja ekonomi kita dengan perbaikan ini memberikan suatu optimisme untuk merevisi kuartal ketiga kita, outlook pertumbuhan dari kuartal ketiga kita membaik menjadi 4,3 persen,” ujarnya pada konferensi pers virtual “APBN KiTa”, edisi Oktober 2021, Senin (25/10/2021).

Menkeu mengakui, pertumbuhan kuartal III memang menurun dibanding kuartal kedua. Namun, Sri Mulyani juga mengingatkan sepanjang kuartal ketiga, negara ini sempat mengalami varian Delta yang begitu tinggi.

“Hal itu yang menyebabkan adanya koreksi terhadap pemulihan ekonomi kita di kuartal ketiga. Namun koreksi tidak terlalu dalam,” ujar Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan juga menyampaikan untuk keseluruhan tahun, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan akan mencapai 4,0 persen. “Di mana kinerja untuk kuartal keempat tetap akan berpotensi rebound. Mungkin lebih normal dan tentu rebalancing dari berbagai kegiatan ekonomi seperti di Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa akan mempengaruhi outlook di kuartal keempat dan terutama untuk tahun depan.” 

Pada kesempatan itu juga disampaikan pelbagai indikator dini perekonomian nasional mengalami peningkatan kembali pada September 2021. PMI Manufaktur, misalnya, telah kembali memasuki zona ekspansif di angka 52,2 meningkat dari 43,7 di Agustus.

Demikian pula dengan konsumsi listrik, penjualan kendaraan bermotor, berbagai indeks, antara lain, keyakinan konsumen, penjualan ritel dan belanja Bank Mandiri.

Sri Mulyani juga memberikan gambaran soal aktivitas investasi yang menuju tren positif, ditunjukkan oleh konsumsi semen yang meningkat dan impor besi baja juga tetap positif.

Selain itu impor tumbuh cukup tinggi untuk bahan baku dan barang modal mendukung aktivitas produksi nasional. Penguatan indikator-indikator tersebut memberikan sinyal menguatnya kembali aktivitas konsumsi dan investasi domestik, di tengah inflasi yang masih relatif rendah di kisaran 1,6 persen (yoy).

Demikian pula dengan surplus neraca perdagangan pada September 2021 yang masih kuat, tercatat USD4,37 miliar, ditopang oleh kinerja ekspor yang tumbuh 47,6 persen (yoy), sementara impor tumbuh 40,3 persen (yoy). Posisi cadangan devisa tercatat USD146,9 miliar, jauh di atas standar batas kecukupan internasional.

Kinerja APBN

Menguatnya kinerja ekonomi nasional telah mendorong berlanjutnya peningkatan kinerja APBN. Per September 2021, penerimaan negara mencapai Rp1.354,8 triliun (77,7 persen dari target), tumbuh kuat sebesar 16,8 persen (yoy), ditopang oleh meningkatnya penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai (BC) dan PNBP.  

Peningkatan penerimaan negara itu seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan ekspor impor, dan tren kenaikan harga komoditas. Lantas bagaimana dengan realisasi belanja negara? Hingga September 2021, realisasinya mencapai Rp1.806,8 triliun (65,7 persen dari pagu), tumbuh minus 1,9 persen (yoy), lebih rendah dari tahun lalu 15,5 persen (yoy).

Realisasi belanja, diakui Sri Mulyani, masih belum optimal khususnya untuk komponen belanja non-K/L dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang masih mengalami perlambatan. Namun pembiayaan investasi tumbuh signifikan sebesar 172 persen.

Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp1.265,3 triliun (64,7 persen dari pagu), tumbuh 4,4 persen (yoy), menurun dari tahun lalu 21,2 persen (yoy). Penurunan ini sebagai dampak dari belanja non-K/L karena di periode yang sama pada 2020 terdapat pembayaran kompensasi.

Belanja K/L tumbuh 16,1 persen (yoy), terdiri dari belanja modal tumbuh 62,2 persen (yoy) untuk pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pengadaan peralatan dan belanja barang tumbuh 42,4 persen (yoy) untuk mendukung akselerasi program PEN dalam pelaksanaan vaksinasi, klaim perawatan, bantuan upah, dan bantuan usaha mikro.

Sebagai wujud perhatian kepada faktor kesehatan masyarakat, pemerintah tetap menganggarkan masalah kesehatan. Hingga September 2021, realisasi Anggaran Kesehatan mencapai Rp170,8 triliun, tumbuh 60,6 persen (yoy), membaik dari tahun lalu 58,5 persen (yoy), dimanfaatkan utamanya untuk klaim perawatan 511,7 ribu pasien, pengadaan 107,3 juta dosis vaksin, insentif nakes, serta penanganan kesehatan lainnya (seperti penerima bantuan iuran JKN dan bantuan operasional kesehatan).

Demikian pula dengan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) terealisasi Rp304,1 triliun (86,2 persen dari pagu), dimanfaatkan antara lain untuk BLT desa, diskon listrik bagi 32,6 juta pelanggan, subsidi bunga UMKM, program prakerja, bantuan PKH bagi 10 juta keluarga, kartu sembako bagi 17,1 juta KPM, dan bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta keluarga, penyaluran transfer ke daerah dan dana desa Rp541,5 triliun, atau 68,1 persen dari pagu.

Pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran program PEN dalam APBN 2021 sebesar Rp699,43 triliun, meningkat dibanding pada 2020 yang besarnya Rp695,2 triliun. Realisasi program PEN sampai dengan 22 Oktober 2021 mencapai Rp433,91 triliun atau 58,3 persen dari pagu. Kemajuan signifikan dari PEN terjadi pada klaster perlindungan sosial dan kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu, juga menjelaskan fokus strategi APBN adalah percepatan vaksinasi terus dilakukan sehingga pandemi Covid-19 tetap terkendali. “Belanja negara (APBN) memang diotimalkan untuk menuju pemulihan ekonomi.”

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari