Kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 menuju tren yang semakin baik. Meski defisit APBN hingga akhir Oktober lalu tercatat mencapai Rp548,9 triliun atau 3,29 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Harus diakui pencapaian ini jauh lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu yang masih mengalami defisit hingga Rp764,8 triliun atau 4,67 persen terhadap PDB.

Berkaitan dengan realisasi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, secara keseluruhan APBN masih mengalami defisit. “Namun, bila dibandingkan dengan target APBN 2021 maupun realisasi periode sama tahun lalu masih jauh lebih baik," ujarnya, dalam konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) pada Kamis (25/11/2021).

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengungkapkan realisasi defisit anggaran hingga akhir Oktober 2021 itu baru 54,5 persen target defisit APBN setahun penuh yang ditetapkan Rp1.006,4 triliun. Dari data di atas, bila dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun lalu terjadi penurunan hingga 28,2 persen.

“Ini sudah menunjukkan kesehatan APBN dalam tren yang baik,” ucap Sri Mulyani. Menurutnya, defisit yang lebih rendah terjadi karena adanya kenaikan penerimaan negara.

Berkaitan dengan sisa waktu satu bulan menjelang menutup 2021, Menkeu Sri Mulyani juga optimistis penyerapan APBN akan menunjukkan hasil yang memuaskan.

"Jelang tutup tahun, Dirjen Bea dan Cukai, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Pajak, dan lainnya akan bekerja di front line untuk selesaikan satu tahun anggaran," ujarnya.

Pernyataan Sri Mulyani itu diungkapkan dalam kesempatan groundbreaking Rusunara di Jayapura, Jumat (26/11/2021). Lantas bagaimana pendapatan negara hingga akhir Oktober 2021?

Menurut Sri Mulyani, pendapatan negara mencapai Rp1.510,0 triliun atau 86,5 persen dari target APBN 2021 hingga akhir Oktober 2021. Realisasi ini tumbuh 18,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp1.277 triliun.  “Harus diakui, pendapatan negara itu ditopang oleh penerimaan perpajakan dan PNBP,” ujar Sri Mulyani.

Dari sisi penerimaan perpajakan tahun ini juga memberikan gambaran yang menggembirakan. Menurut Menkeu, kinerja penerimaan masih tumbuh 17 persen (yoy) menjadi Rp1.159,4 triliun atau sudah mencapai 80,3 persen dari target APBN sebesar Rp1.444,5 triliun.

Lebih terinci lagi, penerimaan perpajakan itu terutama disokong dari penerimaan pajak Rp953,6 triliun atau tumbuh 15,3 persen (yoy) dan setara dengan 77,6 persen dari pagu APBN sebesar Rp1229,6 triliun.

"Terjadi perubahan yang cukup dinamis dari sisi penerimaan. Ini merefleksikan pemulihan ekonomi dunia usaha yang sekarang mampu untuk membayar pajak kembali karena kondisi bisnis mereka sudah kembali pulih," ujar Menkeu.

Pajak Tumbuh Positif

Mantan Managing Director Bank Dunia itu menambahkan, hingga akhir Oktober 2021, semua jenis pajak tercatat tumbuh positif. Pendapat Sri Mulyani juga diamini oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo.

“Outlook penerimaan pajak 2021, kami berusaha memenuhi target yang ditetapkan. Bahkan beberapa sektor menujukkan pertumbuhan yang baik, seperti sektor pertambangan atau industri penghiliran,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menkeu juga menjelaskan, penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp205,8 triliun atu tumbuh 25,5 persen (yoy) dan telah mencapai 95,7 persen dari pagu APBN 2021.

"Bea cukai tumbuh kuat karena disumbangkan oleh bea masuk yang meningkat 16,8 persen dan bea keluar yang tumbuh delapan kali lipat. Jadi penerimaan bea cukai sangat baik yang mendapatkan momentum akibat pemulihan ekonomi," ucap Sri Mulyani.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), tercatat tumbuh 25,2 persen (yoy) menjadi Rp349,2 triliun. Hingga Oktober 2021, realisasi PNBP sudah melampaui terget karena setara 117,1 persen target yang ditetapkan Rp298,2 triliun.

"Kami harap, sampai akhir tahun pendapatan negara bisa tembus semuanya di angka 100 persen, sehingga melebihi target Rp1.743,6 triliun," tambah Sri Mulyani.

Sedangkan belanja negara hingga Oktober 2021 mencapai Rp2.058,9 triliun setara dengan 74,9 persen dari target Rp 2.750 triliun. Realisasi ini meningkat 0,8 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Jika dirinci, belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp1.416,2 triliun atau 72,5 persen dari pagu Rp 1.954,5 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp642,6 triliun atau turun 7,9 persen, tumbuh 5 persen.

Secara keseluruhan, Menkeu Sri Mulyani pun optimistis kinerja sejumlah direktorat jenderal di bawahnya itu mampu pengaruhi laporan kinerja APBN menjadi lebih baik. "Harapannya, APBN bisa kita tutup dengan sangat baik, tingkat penerimaan bagus, belanjanya bagus. Artinya, kita bisa menguatkan lagi perekonomian Indonesia dari dampak Covid-19. Serta berupaya sehatkan lagi APBN," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2021 berpotensi tumbuh di atas 5% setelah pada kuartal III-2021 mengalami sedikit penurunan akibat merebaknya Covid-19 varian Delta yaitu sebesar 3,51 persen.

“Kami memperkirakan keseluruhan tahun 2021 pertumbuhannya ada di 3,5 persen hingga 4 persen. Kami berharap pertumbuhan di kuartal IV di atas 5 persen,” tambahnya.

Pernyataan Sri Mulyani ini hampir mirip dengan pernyataan yang pernah disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2021 harus bisa mencapai 5,5 persen hingga 6 persen agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 sebesar 4 persen.

Menjawab apa yang menjadi faktor pertumbuhan itu, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen. Beberapa faktor itu adalah sejumlah indikator ekonomi yang mulai pulih dan tumbuh positif dan faktor Covid-19 yang melandai. Salah satu indikator itu, yakni tingkat inflasi di angka 1,7 persen dan nilai tukar yang hanya sedikit mengalami depresiasi.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari