Hamparan laut bukanlah pemisah. Bila jalinan telekomunikasi telah terhubung, apalah artinya jarak jarak 170 km  melintas laut dari Kota Padang ke Pulau Mentawai. Maka, telekonferensi yang digelar di Kampus Universitas Negeri Padang, Kamis (11/4/2019) itu pun berjalan lancar. Gambar di layar jernih, suara bening, dan delay voice-nya tidak mengganggu.

Telekonferensi itu hal biasa sekiranya dijalin dari Padang ke Jakarta, ke Surabaya, atau kota  besar lainnya. Namun, telekonferensi hari itu menjadi istimewa, karena menghadirkan Menteri Kominfo Rudiantara yang didampingi Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit di Padang, dan nun di seberang sana di Kepulauan Mentawai, ada Bupati Yudas Sibbagalet. Komunikasi berjalan tanpa gangguan.

Pada hari itu,  Menteri Komunikasi dan Informasi  (Kominfo) Rudiantara dijadwalkan memberikan kuliah umum dengan tema "Mempersiapkan SDM Indonesia Menapaki  Revolusi Industri 4.0". Tak kurang dari 3.000 mahasiswa hadir di hall nan sejuk di Kampus Universitas Negeri Padang itu. Para pimpinan universitas pun hadir termasuk Rektor Profesor H Ganefri MPd, PhD.

Kepada para mahasiswa Menkominfo Rudiandara menekankan bahwa Bangsa Indonesia tak akan menghindar dari Revolusi Industri 4.0. Pemerintahan Jokowi-JK, menurutnya, menaruh perhatian besar atas isu 4.0 itu dan bersungguh-sungguh menyongsongnya. Maka, selain menyiapkan SDM (sumberdaya  manusia), pemerintah mendorong infrastruktur telko, yang serba digital itu, untuk memanfaatkannya sebagai peluang. Bukan ancaman.

Kesetaraan digital menjadi prinsip yang dipegang Pemerintahan Jokowi-JK  dalam mengembangkan inftastruktur telko itu. Pembangunan Palapa Ring yakni jaringan kabel serat optik yang menjangkau  440 kabupaten/kota di 34 provinsi se-Indonesia, dengan kabel laut sepanjang 35 ribu km dan kabel darat hampir 22 ribu km, adalah bentuk komitmen membangun kesetaraan digital tersebut. Palapa Ring memungkinkan teknologi 4G dioperasikan di seluruh Indonesia.

Toh, masih ada daerah blank spot yang tak terlayani jaringan Palapa Ring secara langsung. Melalui Kementerian Kominfo, Pemerintah melakukan upaya khusus guna membuka tabir isolasi digital itu sejak 2015. Kementerian Kominfo mendapat menangani tugas spesial itu lewat Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi  (BAKTI) yang dibentuknya. BAKTI pun terjun ke daerah-daerah sepi yang  tak dilirik layanan seluler-internet komersial.

‘’Pemerintah senantiasa berupaya mengurangi kesenjangan digital itu hingga ke pelosok Indonesia, dengan mewujudkan pembangunan di Indonesia secara merata melalui  penyediaan akses internet dan seluler. Melalui BAKTI, Kementerian Kominfo membangun prasarana telekomunikasi di daerah 3-T  yang  tak menarik minat pihak swasta untuk mengelolanya, karena financially not viable,’’ ujar Menteri Rudiantara di Universitas Negeri Padang itu.

Wilayah 3 T yang dimaksud Rudiantara adalah  tertinggal, terluar, dan terdepan. Istilah ini mengacu pada area remot, yang sepi dari hiruk-pikuk kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial, tapi penting dari ketahanan nasional dan keadilan sosial. BAKTI mendapat tugas membuka akses digital dengan membangun menara BTS (base transciever station), yang bisa menghubungkan warga setempat ke dunia digitas yang nyaris tanpa batas.

Kunjungan kerja Menteri Rudiantara ke Padang (11/4/2019) itu dimanfaatkan pula  untuk meresmikan Menara BTS baru di Desa Matobe, Puau Mentawai. Itu Menara BTS ke-33 yang dibangun BAKTI di Kepulauan Mentawai. Dengan demikian, ada 183 titik lokasi yang kini bisa mengakses internet di Kepulauan Mentawai, utamanya di sekitar bangunan fasilitas umum seperti kantor pemerintahan, puskesmas, rumah sakit, dan sekolah-sekolah.

Secara nasional, menara BTS yang dibangun BAKTI kini telah mencapai sebih dari 860 unit. Menara telko yang menjulang 32 meter itu menyebar di 121 kabupaten, sebagian besar di Indonesia Timur, seperti di Papua serta Maluku. Menara BTS ini hanya butuh catu daya listrik 450 watt, bisa dipasok dari pembangkit listrik sel surya berukuran mini.  Selanjutnya, sinyal menara ini bisa terkoneksi ke Palapa Ring melalui jalur gelombang teresterial maupun satelit, tergantung jaringan yang tersedia.

Lebih jauh, Menteri Rudiantara mengingatkan bahwa  pemerataan infrastruktur telekomunikasi itu merupakan ujud konkrit kehadiran negara di daerah terpencil. "Pemerintah hadir untuk memastikan bahwa hak atas informasi melalui akses telekomunikasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh penjuru Indonesia," tandas Menteri Kominfo.

Pembangunan akses internet di daerah 3T itu telah memberikan layanan nyata. Di antaranya, akses internet untuk mendukung  pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi siswa SMP dan SMA sejak 2015. Dengan adanya layanan internet dari BAKTI, Menteri Kominfo mengharapkan siswa dan masyarakat umim bisa  mengembangkan diri melalui pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang bersifat edukatif dan menunjang produktivitas. 

BAKTI tidak hanya penyedia perangkat keras. Badan pemerintah di bawah kementerian Kominfo itu juga menawarkan aplikasi belajar bahasa Inggris online alias BAHASO, untuk memperkuat program literasi digital. Saat ini, tidak kurang dari 2.600 siswa, antara lain dari Pulau Sipora (Mentawai), dan sejumlah lainnya dari NTB dan NTT, giat mengikuti prohram BAHASO untuk meraih sertifikat.

Untuk pelayanan kesehatan, BAKTI mendorong pemanfaatan aplikasi HaloDoc dan piranti Tele-CTG (cardiotography).  Puskesmas di Desa  Matobe, Kecamatan Sikakap, Kepulauan Mentawai, pun kini punya kapasitas lebih baik untuk menangani pasien penyakit jantung  berkat piranti baru  tersebut. Sementara itu, warga bisa memanfaatkan HaloDoc, platform layanan digital yang memungkinkan para pengguna berkomunikasi ke lebih 20 ribu dokter berlisensi, kapanpun diperlukan.

Khusus untuk Kepulauan Mentawai, yang rawan bencana alam, kehadiran jaringan telekomunikasi bisa menjadi penopang mitigasi risiko,  terutama mempercepat diseminasi infomasi  kebencanaan. Layanan yang serba cepat bisa membantu proses mitigasi  atau antisipasi bencana sehingga dapat mengurangi segala dampak bencana alam seperti banjir, tanah longsor atau gempa bumi. 

Direktur Utama Bakti Anang Latif mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melayani masyarakat di wilayah 3-T, melalui kombinasi teknologi telekomunikasi sehingga lembaga-lembaga publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan daerah, instansi kepolisian setingkat Polsek (Kepolian Sektor) atas instansi militer setingkat Koramil (Komando Rayon Militer) di kita kecamatan. Aplikasinya terus bisa dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAKTI sendiri, menurut Atang Latif, mendapat tugas membangun 5.000 unit menara BTS di area T-3. Tahun 2019 ini,  BAKTI belum bisa ongkang-ongkang kami karena harus memenuhi target 2.000 unit. Pemerintah mengalokasi dana khusus untuk program “BAKTI Sinyal” ini dari  pos BNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berupa pungutan 1,25% dari penerimaan kotor semua operator seluler.

Pungutan semacam lazim dalam bisnis seluler dan disebut sebagai universal service obligation (USO). Hasil USO itulah yang kini menjadi menara-menara BTS di daerah terpencil itu. Selanjutnya, berdasar atas porsi kontribusi di masing-masing operator tadi, pengoperasi BTS Bakti itu secara proporsional dibagikan kembali ke operator. Maka, sesuai porsi tadi, BTS “BAKTI Sinyal” itu sebagian besar (60%) dioperasikan oleh Telkomsel. Selebihnya oleh Indosat dan XL Axiata.

Di mana BTS BAKTI ini boleh dibangun? Secara normatif tentu mengikuti ketentuan T-3, yakni daerah tertinggal secara ekonomi dan sosial akibat lokasi yang terpencil. Syarat berikutnya ialah terluar dan tedepan, yakni di darah yang berhadapan dengan perairan internasional atau di perbatasan dengan negara lain, selain tertinggal pula. Karenanya, BTS BAKTI dibangun di Mentawai atau Papua, bukan di Batam atau Bintan.

Namun, program ‘’BAKTI Sinyal’’ itu bisa menampung aspirasi dari bawah yakni komunitas di daerah T-3 itu sendiri. Pimpinan masyarakat atau  komunitas, formal atau informal, dapat  mengusulkannya  lewat pemda, lembaga negara, atau kementerian yang membinanya. Selanjutnya, instansi tersebut mengajukan permohonan ke Kementerian Kominfo agar membangun BTS BAKTI di daerah tersebut dengan pertimbangan khusus.

Kementerian Kominfo akan mempertimbangkan permohonan itu dan memutuskan sesuai prioritas. Bila semua syarat terpenuhi, wuzzz. menara dibangun dan pintu ke dunia maya internet pun segera terbuka. (P-1)