PEREKONOMIAN
  Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pada wartawan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2022 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center, Jakarta, pada Rabu (30/11/2022).

Ekonomi Tahun Depan, Tetap Optimis Sembari Waspada

  •   Senin, 5 Desember 2022 | 12:45 WIB
  •   Oleh : Administrator

Perekonomian dunia diprediksi diselimuti awan gelap dan ketidakpastian tahun depan. Namun, mesin ekonomi nasional memberikan indikasi sebaliknya.

Kinerja ekspor, investasi, dan konsumsi dalam negeri Indonesia tetap tumbuh positif dan memberikan optimisme.

Tren ekonomi nasional yang seperti itu disambut positif oleh Presiden Joko Widodo ketika memberikan pidato di acara Pertemuan Tahunan 2022 Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (30/11/2022). Pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan, ada sejumlah tantangan ekonomi yang perlu diwaspadai.

Jika ditelaah, setidaknya ada tiga hal penting yang perlu dijaga agar mesin ekonomi nasional terus menggeliat. Yakni, kinerja ekspor, investasi, serta konsumsi rumah tangga.

Pada aktivitas ekspor, tren surplus neraca dagang terus berlanjut dan per Oktober 2022 telah mencapai USD45,52 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan surplus sepanjang tahun lalu. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan, performa ekspor nasional bisa melemah pada 2023.

Pasalnya, dijelaskan Presiden Jokowi, ketidakpastian global terus berlanjut dan beberapa mitra dagang utama Indonesia berpotensi mengalami pelemahan ekonomi. Mitra dagang yang dimaksud Presiden Jokowi adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara di Uni Eropa.

Presiden Jokowi juga mengatakan, semua negara-negara anggota G20 kini sedang pusing memikirkan situasi perekonomian global. "Saya setuju bahwa kita harus optimistis, tapi tetap hati-hati dan waspada. Tahun ini ekspor Indonesia melompat sangat tinggi sekali, tapi hati-hati tahun depan bisa menurun," ujar Presiden Jokowi.

Demikian pula dengan performa penanaman modal yang tak kalah prima. Pada kuartal III-2022, kinerja penanaman modal tercatat mencapai Rp892,4 triliun, atau setara dengan 74,4 persen dari total target investasi yang pada tahun ini yang disasar mencapai Rp1.200 triliun.

Pun dengan konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh 5,39 persen (year on year/yoy) pada kuartal III-2022, serta tetap kokoh menyangga fondasi produk domestik bruto (PDB). Khusus adanya penolakan penghiliran yang kini gencar dilakukan Indonesia, Presiden Jokowi tetap kukuh meneruskan program itu demi menopang ekonomi nasional.

Presiden bahkan bersikukuh menyetop ekspor sejumlah komoditas mineral tambang untuk diolah di dalam negeri. Apalagi, kontribusi nyata penghiliran ke ekonomi nasional signifikan.

Nilai ekspor dari nikel dan produk nikel berhasil melompat dari Rp20 triliun sebelum penyetopan ekspor, menjadi Rp300 triliun saat dilarang. Hal itu juga mampu membuat neraca perdagangan nasional berhasil surplus dalam 29 bulan berturut-turut.

“Saya beri contoh, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu sampai 27 persen, karena apa? Hilirisasi,” ujar Presiden Jokowi.

 

Pasang Kuda-Kuda

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, bank sentral telah memasang kuda-kuda khusus berkaitan dengan sisi moneter dan inflasi. Ada lima siasat yang siap dieksekusi oleh otoritas moneter.

Pertama, menyesuaikan kebijakan suku bunga acuan dengan mengacu pada perkembangan dan ekspektasi inflasi. Kedua, melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit pada sektor unggulan.

Ketiga, mendorong akselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital. Keempat, mengakselerasi pendalaman pasar uang dan valas untuk memperkuat operasi dan transmisi kebijakan. Dan kelima, memperluas program pengembangan ekonomi keuangan inklusif pada UMKM dan syariah.

Perry Warjiyo menambahkan, pengetatan moneter di negara maju, terutama kenaikan suku bunga di AS, perlu terus diwaspadai oleh bangsa ini. Merespons hal itu, kebijakan moneter akan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas, sementara kebijakan lainnya akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seiring dengan risiko resflasi--kombinasi resesi dan inflasi tinggi--yang menghantui perekonomian dunia pada tahun depan.

Perry juga menambahkan, situasi dunia masih bergejolak. Ketidakpastian masih tinggi terkait perang Rusia dan Ukraina. Prospek ekonomi dunia juga diperparah oleh memanasnya hubungan ekonomi Tiongkok dan AS, serta berlanjutnya kebijakan lockdown Covid-19 di Tiongkok.

"Harga energi dan pangan masih tinggi, pasokan dan distribusi barang yang masih tersendat, risiko stagflasi dan bahkan resflasi, serta persepsi risiko yang negatif dari para investor global," ujar Perry.

Namun demikian, Bank Indonesia pun meramalkan, ekonomi dunia akan tumbuh melambat tahun depan, dari 3 persen tahun ini menjadi 2,6 persen. Dalam skenario terburuk, pertumbuhan 2023 bahkan kemungkinan hanya 2 persen.

Dari sisi anggaran, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah menjelaskan pemerintah telah menyiapkan skenario belanja 2023 dengan tetap mencerminkan kehati-hatian. Menurutnya, pemerintah dalam menetapkan target APBN 2023 dengan prinsip hati-hati, terutama mengantisipasi ketidakpastian harga-harga komoditas, dan kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

“Target pendapatan negara adalah Rp2.463 triliun, ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian,” kata Sri Mulyani, Kamis (1/12/2022).

Adapun, target Rp2.463,0 triliun tersebut akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan secara sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun pada 2023. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp814,7 triliun. 

Sri Mulyani menuturkan, APBN 2023 sendiri dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama, meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang diperkirakan terus berlangsung pada 2023. Untuk itu, dia menilai, perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemda, terutama terkait belanja.

“Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” pungkasnya.

 

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari