Pembacaan pidato kenegaraan dan nota keuangan atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Presiden RI setiap tahunnya.

Namun tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang terkesan sarat rutinitas, pidato Kepala Negara kali ini tampak istimewa. Pasalnya, RAPBN 2024 yang disampaikan Presiden merupakan APBN terakhir di era kepemimpinannya bersama dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, dalam menyokong program kerja Kabinet Indonesia Maju. Bukan itu saja, APBN 2024 merupakan perincian fiskal dan tujuan pembangunan negara edisi perdana setelah Indonesia lepas dari pandemi Covid-19.

Berkaitan dengan pembacaan nota keuangan atau RAPBN 2024 itu, Presiden Joko Widodo menyebut, postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024 dibuat dengan pelbagai parameter.

“Parameter berupa tantangan dan agenda pembangunan serta upaya reformasi fiskal yang komprehensif," ujar Presiden Jokowi  di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Presiden Jokowi mengungkapkan kondisi makro ekonomi yang tidak bersahabat ketika dunia dihadapkan pada guncangan hebat pandemi Covid-19 yang menelan korban 6,9 juta manusia dalam tiga tahun terakhir. Bukan itu saja, pandemi juga menggerus perekonomian global sekitar USD2 triliun. “Ini memaksa seluruh negara menggunakan instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan secara luar biasa. Tidak semua negara berhasil mengatasi krisis ini,” ujarnya.

Data IMF per Juni 2023 menunjukkan, ada 36 negara yang berada dalam tekanan ekonomi akibat beban utang yang meningkat. “Namun, syukur alhamdulillah, Indonesia telah berhasil mengatasi tantangan besar akibat pandemi tersebut dengan hasil yang baik,” tambahnya.

Kepala Negara pun mengungkapkan data bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil menangani krisis kesehatan dengan cepat dan baik. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pemulihan ekonomi yang cepat, konsisten, dan inklusif.

Namun, Presiden juga mensyukuri, pertumbuhan ekonomi selama tujuh kuartal terakhir, sejak akhir 2021, secara konsisten berada di atas 5,0 persen. Tingkat pengangguran berhasil diturunkan dari 6,26 persen  pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023.

Sementara itu, tingkat kemiskinan juga terus menurun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023, dari puncaknya di masa pandemi 10,19 persen pada September 2021. Begitu juga dengan kemiskinan ekstrem yang turun dari 2,04 persen pada Maret 2022 menjadi 1,12 persen pada Maret 2023.

Pemulihan ekonomi yang cepat dan kuat telah membawa Indonesia naik kelas, masuk kembali ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income countries) pada 2022.

Pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Pada semester I-2023, ekonomi nasional tumbuh 5,1 persen. Inflasi semakin terkendali dan mencapai 3,1 persen hingga Juli 2023.

Di sisi lain, Jokowi menambahkan kebijakan fiskal Indonesia termasuk salah satu yang paling efektif dalam menangani pandemi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Defisit fiskal Indonesia sudah kembali di bawah 3 persen PDB.

“Realisasi itu satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Di sebagian besar negara, defisit fiskal masih sangat lebar,” tuturnya.

Bahkan, Presiden Jokowi mengemukakan, rasio utang Indonesia juga salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara G20 dan ASEAN, bahkan sudah menurun dari 40,7 persen PDB pada 2021 menjadi 37,8 persen pada Juli 2023. Sebagai perbandingan, rasio utang Malaysia saat ini di tingkat 66,3 persen PDB, Tiongkok 77,1 persen, dan India 83,1 persen.

Dalam konteks itu, Presiden Jokowi menilai, peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional. Kebijakan fiskal ke depan dirancang dengan tujuan mengakselerasi target dan prioritas pembangunan nasional.

Agenda transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, baik hasil tambang maupun pangan, akan terus dilanjutkan. Perlindungan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, juga akan tetap menjadi fokus penting untuk menopang perbaikan struktural secara fundamental.

Berkaitan dengan postur RAPBN 2024, Presiden Jokowi usulan mengusulkan banyak penyesuaian. Presiden Jokowi merinci, pendapatan negara pada 2024 direncanakan sebesar Rp2.781,3 triliun. Anggaran ini tumbuh 5,5 persen dari outlook APBN 2023 yaitu Rp2.637,2 triliun.

Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp1.969,9 triliun dan pendapatan kepabeanan cukai Rp321 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak diperkirakan sebesar Rp473 triliun.

Tembus Rp3.304,1 T

Selanjutnya, belanja negara pada 2024 diperkirakan sebesar Rp3.304,1 triliun atau tumbuh 5,8 persen dari outlook APBN 2023 sebesar Rp3.123,7 triliun. Anggaran itu terdiri atas belanja kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp1.086,6 triliun dan belanja non-KL Rp1.359,9 triliun, serta transfer ke daerah Rp875,6 triliun.

"(Dengan demikian) defisit anggaran sebesar 2,29 persen PDB atau sebesar Rp522,8 triliun," kata Presiden Jokowi dalam sidang tahunan RAPBN 2024 tersebut.

Dari sisi belanja, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyesuaikan beberapa anggaran. Seperti anggaran kesehatan yang direncanakan mencapai Rp186,4 triliun atau 5,6 persen dari APBN. Anggaran ini tumbuh 8,1 persen dibandingkan outlook 2023 yang sebesar Rp172,5 triliun.

Sementara itu, untuk pendidikan, Presiden Jokowi mengusulkan, anggaran Rp660,8 triliun atau 20 persen APBN. Anggaran ini naik 19,7 persen dari outlook APBN 2023 yang dipatok hanya Rp552,1 triliun.

"Ini tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, transfer ke daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77,0 triliun," kata Presiden Jokowi.

Bagaimana untuk anggaran perlindungan sosial? Presiden Jokowi juga mengusulkan anggaran untuk sektor perlindungan sosial yaitu Rp493,5 triliun. Anggaran ini tumbuh 12,4 persen dari outlook 2023 yang hanya mencapai Rp439,1 triliun.

Secara rinci, anggaran perlindungan sosial untuk PKH dan kartu sembako dialokasikan sebanyak Rp81,2 triliun naik Rp7,4 triliun. Selanjutnya untuk PIP, KIP kuliah, PBI, JKN bantuan iuran pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja PBPU BP kelas III dan bansos lainnya Rp82,3 triliun, naik Rp10,3 triliun.

"Tahun depan perlinsos kita tingkatkan 12,4 persen mencapai mendekati pada tahun saat pandemi 2020. Ini karena tadi komitmen menurunkan kemiskinan ekstrem dan berbagai perbaikan di bidang untuk mendukung terutama kelompok yang berpendapatan 40 persen terbawah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor, DJP Pajak, Rabu (16/8/2024).

Selanjutnya untuk subsidi nonenergi seperti bunga KUR, subsidi perumahan, PSO dan subsidi pupuk mencapai Rp114,3 triliun, atau naik Rp36,1 triliun. Kemudian untuk subsidi energi, seperti subsidi listrik, BBM, dan LPG sebesar Rp185,9 triliun.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan, untuk anggaran infrastruktur 2024 diusulkan Presiden Jokowi naik yaitu Rp422,7 triliun. Anggaran ini tumbuh 5,8 persen dibandingkan outlook 2023 yang sebesar Rp399,6 triliun.

Sri Mulyani juga merinci, dari belanja K/L  akan dialokasikan sebanyak Rp213,7 triliun. Ini diperuntukkan untuk pelaksanaan inpres jalan daerah, pembangunan IKN, renovasi stadion dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.

Terakhir, untuk anggaran ketahanan pangan di 2024 diusulkan mencapai Rp108,8 triliun. Anggaran ketahanan pangan ini naik 7,8 persen dibandingkan outlook 2023 yang hanya Rp100,9 triliun.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari