Indonesia wajib terus mencermati perkembangan dunia yang kini sedang tidak menentu. Salah satunya, melalui kebijakan fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, APBN dirancang sebagai instrumen penahan guncangan atau shock absorber.

Demikian pula dengan APBN 2024. Berkaitan dengan itu, Presiden Joko Widodo baru saja menetapkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 16 Oktober 2023. Pada tahun terakhir menjabat sebagai pemimpin negara, Presiden Jokowi menetapkan APBN 2024 dengan angka Rp3.325 triliun, lebih tinggi Rp264 triliun dari APBN 2023. 

Apa yang bisa dimaknai dari APBN 2024? Secara umum, postur yang telah ditetapkan tidak berbeda dengan Rancangan UU APBN 2024 yang sebelumnya dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR.  Dalam penjelasan UU itu disebutkan, meski terdapat risiko transmisi dari tekanan ekonomi global kepada perekonomian domestik, fundamental ekonomi makro Indonesia masih sehat dan berdaya tahan di tengah gejolak global yang tengah terjadi. 

Sebagai bukti fundamental dan makro ekonomi masih cukup sehat, bisa terlihat dari laju inflasi Indonesia masih jauh lebih moderat dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Eropa, India, Australia, Filipina, dan Singapura. 

Selain itu, lndonesia juga mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 5 persen dalam tujuh kuartal berturut-turut. Bahkan neraca perdagangan mencatatkan surplus selama 38 bulan berturut-turut.  Pencapaian itu berhasil menempatkan Indonesia kembali sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas yang sebelumnya dicapai pada 2020.

Indonesia juga berhasil melakukan konsolidasi fiskal dengan kembali kepada defisit kurang dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) yang dapat dilakukan pada 2022 atau lebih cepat satu tahun dari target semula, pada 2023. “Karena itu, arah dan strategi kebijakan APBN tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi,” tulis Presiden Jokowi, yang dikutip Minggu (22/10/2023). 

Pada saat yang bersamaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menekankan pesan dari Presiden Jokowi agar APBN 2024, terutama dari sisi domestik, harus dilakukan untuk mencapai keempat tujuan besar tahun 2024. Apa saja empat tujuan besar itu? Pertama, penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, penurunan stunting. Ketiga, peningkatan investasi, dan keempat pengendalian inflasi.

Dalam mencapainya, lanjut Sri Mulyani, sesuai desain kebijakan APBN 2024 harus menyasar, antara lain, penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah SDA, dan penguatan deregulasi dan institusi. Dia menerangkan, desain kebijakan ini berdasarkan asumsi makro 2024 di mana perekonomian global diproyeksikan penuh dengan turbulensi.

Perekonomian Indonesia sendiri diproyeksikan tumbuh 5,3--5,7 persen (yoy), inflasi berada di kisaran 1,5--3,5 persen (yoy), nilai tukar (Rp/USD) berada di rentang Rp14.800--Rp15.400, harga minyak mentah di rentang 75--85 (USD/barrel), lifting minyak di rentang 592--651 (ribu bph), dan lifting gas berada di kisaran 1.007--1.058 (boepd).

Sementara itu, sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 akan difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5--7,5 persen, rasio gini turun di rentang 0,374--0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5--5,7 persen, Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada level 75,54 persen, nilai tukar petani meningkat di rentang 105--108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107--110.

"Saya harap, seluruh desain kebijakan APBN #UangKita ini dapat membantu mencapai visi bangsa kita. Menuju Indonesia Maju 2045," pungkasnya.

Bila dicermati postur APBN 2024 harus diakui postur itu didesain mampu menghadapi guncangan, selain banyak lubang yang menghadangnya. Pernyataan itu juga dibenarkan Kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Dia menyampaikan, ke depannya ekonomi akan cukup menantang.

Indikator dari eksternal, masih terlihat kondisi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang terus tegang, bukan hanya soal dagang, melainkan juga ekonomi lainnya, yang berisiko terhadap Indonesia. Amerika Serikat sebagai pemain utama ekonomi dunia kini terus memacu pertumbuhan ekonomi domestiknya meski inflasi masih tinggi.  Salah satu instrumen yang digunakan adalah suku bunga yang tinggi.

Demikian pula dengan kinerja ekonomi Tiongkok yang melambat pada tahun ini. “Ini menjadi risiko, kenapa? Ini dampaknya adalah instabilitas dari eksternal kita, di mana terjadi kenaikan suku bunga yang cukup tinggi dan mungkin masih akan terus lebih tinggi lagi, dan mungkin untuk waktu yang cukup lama,” ujar Febri, di Jakarta, Selasa (24/10/2023).  

Meski demikian, Febrio menekankan, pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut melalui APBN 2024. Febrio mencontohkan, APBN berperan penting dalam merespons tekanan global yang juga berisiko terhadap melonjaknya harga minyak menuju USD100 per barel. 

Tak dipungkiri, kebijakan pemerintah yang prudent selama ini, yang diwujudkan dengan postur APBN, telah terbukti dalam tiga tahun terakhir mampu berperan sebagai penahan goncangan (shock absorber). Tak hanya itu, APBN dari tahun ke tahun pun tercatat semakin sehat.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari