Indonesia.go.id - Capaian Sewindu Proyek Strategis Nasional

Capaian Sewindu Proyek Strategis Nasional

  • Administrator
  • Jumat, 1 Desember 2023 | 21:07 WIB
  • 0
PROYEK STRATEGIS NASIONAL
  Pemerintah berhasil merampungkan sebanyak 173 PSN dengan nilai sebesar Rp1.442 triliun. Pada akhir tahun 2023 ini, ditargetkan sebanyak 16 PSN sudah selesai untuk kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian 9 PSN pada semester I tahun 2024. PUPR
Dalam sewindu (2015--2023) pelaksanaan PSN, tercatat sebanyak 173 PSN telah tuntas dengan nilai sebesar Rp1.442 T. Kementerian PUPR targetkan penyelesaian 16 PSN pada akhir 2023.

Sewindu adalah kurun waktu yang cukup panjang dalam hal pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam kurun tahun 2015 hingga 2023, pemerintah berhasil merampungkan sebanyak 173 PSN dengan nilai sebesar Rp1.442 triliun. Selain itu, juga masih terdapat sejumlah proyek yang masih dalam tahap konstruksi serta lainnya beroperasi sebagian.

Adapun PSN yang telah rampung, merujuk narasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat menghadiri kegiatan penutup rangkaian Sewindu PSN yang bertajuk Malam Apresiasi menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Jumat (24/11/2023), terdiri atas proyek  kawasan industri, pariwisata, perdagangan, residensial, jalan dan jembatan, energi, bandar udara, smelter, hingga pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Proyek infrastruktur yang telah terealisasi tersebut dinilai Presiden Joko Widodo, mampu memberikan dampak bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing. Merujuk International Institute for Management Development, daya saing competitiveness Indonesia di 2022 di rangking 34, setelah sebelumnya ada di ranking 44.

“Kenaikan 10 itu kenaikan tertinggi di dunia dan salah satunya karena urusan infrastruktur yang bisa banyak kita selesaikan,” ungkap Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Main Event Sewindu PSN: Infrastructure Forum and Edutainment Expo, Rabu (13/9/2023).

Selain itu, demikian narasi Menko Airlangga selaku Ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), penyelesaian PSN telah berdampak signifikan dalam menciptakan konektivitas, sehingga mampu mengalirkan perekonomian dari pusat ke daerah, dan menghasilkan efek positif yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini ditunjukkan dengan hasil kajian LPEM UI dan Prospera terhadap 137 PSN, yang menunjukkan PSN telah memberikan output perekonomian hingga Rp1.670 triliun dan menciptakan lapangan kerja sebesar 4,5 juta.

KPPIP yang berperan sebagai unit koordinasi penyelesaian semua PSN di Indonesia, juga sedang berproses menyusun kajian tentang dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur PSN serta pengaruhnya terhadap kemandirian berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, telah pula dirilis Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN, yang saat ini mencakup 204 proyek dan 13 program. Karena itu, imbuh Menko Airlangga, Pemerintah  perlu mempertahankan momentum ini dan melanjutkan PSN.

Adapun PSN yang dibangun tersebar di berbagai wilayah dengan rincian 25 PSN di Sumatra, 16 PSN di Kalimantan, 17 PSN di Sulawesi, 15 PSN di Bali dan Nusa Tenggara, 10 PSN di Maluku dan Papua, 50 PSN di Jawa, serta 4 PSN di tingkat nasional.

Capaian impresif pembangunan PSN tersebut tentu didukung berbagai kemudahan mulai dari perizinan tata ruang, pengadaan lahan, jaminan pemerintah (sovereign guarantee), dan dukungan penyelesaian kendala (debottlenecking) oleh KPPIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, pemerintah juga telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non-APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture.

Peran Kementerian PUPR

“Kemenko Bidang Perekonomian mengapresiasi kolaborasi dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan pelaksanaan PSN selama 8 tahun terakhir. Terutama Kementerian PUPR, karena sekitar 90% merupakan pekerjaan infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR,” jelas Menko Airlangga.

Adapun jumlah PSN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR selama periode 2016-2023 adalah 201 PSN. Sebanyak 88 PSN telah diselesaikan dengan rincian 54 PSN selesai dan keluar dari daftar, dan sebanyak 34 PSN telah selesai dan masih dalam daftar Permenko Ekon 7/2023.

Pada akhir tahun 2023 ini, ditargetkan sebanyak 16 PSN sudah selesai untuk kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian 9 PSN pada semester I tahun 2024. Selanjutnya, 15 PSN ditargetkan selesai pada semester II tahun 2024. Sisanya sebanyak 42 PSN,  ditargetkan selesai setelah tahun 2024.

Adapun PSN bidang SDA yang ditargetkan selesai di akhir tahun ini meliputi Bendungan Lolak (Sulawesi Utara), Bendungan Karian (Banten), Bendungan Margatiga (Lampung), Bendungan Cipanas (Jawa Barat), Bendungan Pamukkulu (Sulawesi Selatan), Bendungan Temef (NTT), Bendungan Tiu Suntuk (NTB), Bendungan Sepaku Semoi (Kalimantan Timur), Bendungan Ameroro (Sulawesi Tenggara), dan D.I Baliase (Sulawesi Selatan).

Di bidang Bina Marga, terdapat Jalan Tol Kisaran–TebingTinggi, Jalan Tol Serpong–Cinere, Jalan Tol Cinere–Jagorawi dan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung. Kemudian di bidang Perumahan terdapat Rusun Lanud Halim Perdana Kusuma, dan Program BSPS pendukung ASEAN Summit di Tana Mori dan Labuan Bajo.

Infrastruktur Digital

Beralih kembali kepada pembangunan infrastruktur, ke depannya infrastruktur digital akan menjadi salah satu fokus utama. Potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan memiliki nilai USD330 miliar pada 2025 dan akan meningkat hingga USD1 triliun pada 2030, di mana sepertiganya berasal dari Indonesia. Angka tersebut bahkan akan meningkat dengan adanya skema Digital Economic Agreement Framework (DEFA).

Infrastruktur digital tersebut akan menyokong era Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Pemerintah telah meluncurkan "Making Indonesia 4.0" sebagai roadmap untuk mempercepat adopsi teknologi di industri kunci seperti makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan produktivitas industri sebesar 21%-26% dari PDB hingga 2030.

Kebijakan hilirisasi komoditas sumber daya alam Indonesia juga terus didorong untuk mendapatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi, serta mendukung ekonomi hijau. “Sehingga, ke depannya Pemerintah akan terus menyediakan infrastruktur industri atau pengembangan Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus yang memadai, dan menciptakan lingkungan usaha industri yang kondusif,” ungkap Menko Airlangga.

Kemajuan sektor industri tentunya menjadi salah satu hal yang akan membantu peningkatan masuknya investasi ke Indonesia. Capaian realisasi investasi pada triwulan III 2023 meningkat dibandingkan triwulan sama tahun lalu, yaitu sebesar 21,6%, dengan total investasi mencapai Rp374,4 triliun.

“Pemerintah Indonesia akan konsisten menjaga nilai realisasi investasi per tahun, dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur,” ujar Menko Airlangga.

Tidak hanya Pemerintah, demikian jelas Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo, sebagaimana dikutip situs resmi Kemenko Perekonomian (https://www.ekon.go.id/, tetapi segenap bangsa Indonesia harus terus bekerja keras untuk memastikan bahwa manfaat dari semua proyek ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat serta untuk memastikan visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

“Kami juga ingin mengapresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi para Anggota KPPIP yang secara konsisten berhasil menyelesaikan permasalahan dan mempercepat pelaksanaan PSN. Kami harap kolaborasi ini dapat terus berlanjut di masa depan,” pungkas Deputi Wahyu.

 

Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari