Kabar gembira itu dilansir situs resmi Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id) pada Selasa (2/1/2024), hari kerja pertama 2024.  Dengan tegas dan yakin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang baru saja berakhir, dengan hasil luar biasa.

Di tengah risiko volatilitas kondisi global, APBN 2023 telah berperan penting sebagai shock absorber dalam upaya meredam dampak gejolak perekonomian global. Selain sehat, kinerja APBN 2023 juga terjaga kuat, dan menghasilkan momentum pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut, sehingga menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di 2024.

“Dalam satu kata, APBN kita sudah ahead of the curve. Pencapaian kita jauh lebih cepat dari yang kita perkirakan atau kita desain. Bahkan semenjak 2022, 2023 ini. Jadi APBN dua tahun berturut-turut sudah ahead of the curve, mampu untuk menyehatkan dirinya, namun bisa pada saat yang bersamaan, menyehatkan ekonomi dan melindungi masyarakat,” ungkap Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Menkeu, perjalanan APBN selama beberapa tahun ke belakang, dapat disimpulkan bahwa APBN sudah menyelesaikan perjalanannya pascapandemi. Pemerintah berhasil menyelesaikan dan mengatasi pandemi dengan baik. Saat ini, ekonomi sudah kembali pulih, masyarakat makin diperkuat, pun dengan APBN yang sudah semakin kuat. Menurut Menkeu, kondisi ini yang menjadi modal bagi Indonesia untuk memasuki tahun 2024 dan seterusnya.

Ekonomi Tumbuh 5%

Merujuk dokumen resmi Kemenkeu, kinerja positif pelaksanaan APBN tahun 2023 terlihat dari kondisi fiskal yang semakin sehat, dengan ditopang pendapatan negara yang meningkat signifikan. Dalam hal ini, realisasi defisit mencapai 1,65% terhadap PDB atau lebih rendah dari targetnya pada APBN 2023 sebesar 2,84% PDB, atau pada Perpres 75/2023 sebesar 2,27% terhadap PDB.

Dengan data seperti itu, diprediksi akan menyebabkan keseimbangan primer kembali mencapai nilai positif setelah surplus terakhir di 2011. Namun demikian, spillover effect dari pelemahan ekonomi global serta tingginya suku bunga global masih tetap perlu diwaspadai dampaknya di 2024.

Hasil kerja keras APBN tahun 2023 juga menunjukkan hasil positif, yakni perekonomian nasional mampu tumbuh 5,05% (Q1-Q3). Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 diperkirakan dapat mencapai targetnya sebesar 5,0%. Hal ini sejalan dengan tren penguatan pemulihan ekonomi yang konsisten di kisaran 5% dalam 8 kuartal berturut-turut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didorong oleh tingkat konsumsi domestik yang stabil, serta kinerja positif perdagangan internasional. Namun demikian, dinamika perekonomian global yang masih volatile akibat konflik geopolitik, dan lesunya perekonomian RRT masih perlu untuk diwaspadai.

Sementara untuk tingkat inflasi domestik 2023 bergerak moderat dan tetap terkendali seiring dengan menurunnya gejolak inflasi dunia, akibat tingginya harga komoditas pangan dan energi. Inflasi Indonesia diperkirakan berada di kisaran 2,6% didukung oleh kebijakan stabilisasi, serta berfungsinya peran APBN sebagai shock absorber. Keberhasilan dalam menjaga supply dan distribusi kebutuhan pangan dan energi nasional, termasuk dengan subsidi dan kompensasi energi berperan dalam menjaga tingkat inflasi.

Selain itu, rata-rata harga minyak Indonesia (ICP) pada tahun 2023 berada pada kisaran USD78 per barel. Harga minyak Indonesia (ICP) cenderung mengalami fluktuasi di sepanjang tahun 2023 seiring dengan konflik geopolitik yang masih eskalatif, penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, serta keputusan OPEC+ untuk mengurangi produksi minyak.

Sementara untuk neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus dalam 43 bulan beruntun, didukung oleh PMI manufaktur Indonesia yang terus berada di zona ekspansif selama 28 bulan berturut-turut.

Akselerasi belanja negara dilaksanakan sebagai wujud dukungan penuh APBN dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga.

Realisasi APBN 2023

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.774,3 triliun (112,6 persen terhadap APBN 2023 atau 105,2 persen dari Perpres 75/2023) atau tumbuh 5,3 persen dibandingkan realisasi 2022. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun melampaui target APBN 2023 (106,6 persen terhadap APBN atau 101,7 persen terhadap Perpres 75/2023), tumbuh kuat sebesar 5,9 persen dari realisasi 2022.

Yang perlu kembali dicatat, angka tersebut diraih di tengah gejolak perekonomian global yang sangat dinamis dan termoderasi harga komoditas.

Menarik pula disimak adalah sisi belanja negara 2023 yang mengalami akselerasi sebagai wujud dukungan APBN terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas, pelaksanaan kebutuhan agenda Pemilu 2024, serta meredam dampak El Nino dan stabilisasi harga.

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.121,9 triliun melampaui alokasi APBN 2023 (102,0% dari APBN 2023 atau 100,2% dari Perpres 75/2023), atau meningkat 0,8% dari realisasi tahun 2022. Hal itu ditopang dari pemanfaatan automatic adjustment Kementerian/Lembaga (K/L) serta optimalisasi alokasi belanja guna melanjutkan berbagai proyek prioritas.

Itu sejalan dengan strategi kebijakan untuk melanjutkan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Realisasi Belanja Negara terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp2.240,6 triliun (99,7% terhadap APBN 2023 atau 97,3% dari Perpres 75/2023), terkontraksi 1,7% dari realisasi tahun 2022.

Realisasi belanja K/L yang merupakan komponen dari Belanja Pemerintah Pusat mencapai sebesar Rp1.153,5 triliun (115,2% dari APBN 2023 dan Perpres 75/2023), meningkat 6,3% dibandingkan 2022. Peningkatan pagu belanja K/L antara lain untuk penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN dan persiapan pelaksanaan Pemilu.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L mencapai Rp1.087,2 triliun (87,3% dari APBN atau 83,5% dari Perpres 75/2023), menurun 9,0% dibandingkan realisasi 2022. Belanja non–K/L tersebut antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp475,7 triliun. (111,6% dari APBN 2023 atau 106,9% dari Perpres 75/2023).

Realisasi Transfer ke Daerah tahun 2023 mencapai Rp881,3 triliun (108,2 persen dari Pagu APBN 2023 dan Perpres 75/2023), meningkat sebesar 8,0% dibandingkan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, peningkatan alokasi DBH dan pembayaran kurang bayar DBH s.d. tahun 2022 dan peningkataan penyaluran DAK.

Rasio Utang Terjaga

Realisasi Defisit anggaran 2023 sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB, sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal oleh Pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global. “Defisit kita jauh lebih kecil 1,65% dari PDB dengan demikian rasio utang kita insyaallah bisa terus terjaga, dan dalam hal ini bisa dikelola dalam sisi risiko, maupun kinerjanya. Kinerja APBN 2023 yang sangat positif ini tentu menjadi bekal yang sangat baik untuk menyongsong pelaksanaan APBN 2024,” jelas Menkeu Sri Mulyani.

Realisasi pembiayaan anggaran 2023 mencapai Rp359,5 triliun (60,1% dari target APBN 2023 atau 74,9% dari target Perpres 75/2023). Pembiayaan utang di 2023 sebanyak Rp407,0 triliun (58,4% dari target APBN TA 2023 atau 96,6% dari Perpres 75/2023), dilaksanakan dengan prudent dan mampu menjaga efisiensi biaya utang (cost of fund). 

Pemerintah melanjutkan kebijakan pembiayaan investasi sebesar Rp90,1 triliun melalui antara lain penyertaan modal negara kepada BUMN dan investasi kepada BLU. Kebijakan tersebut ditempuh antara lain guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, perlindungan lingkungan hidup, dan meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional.

Dari paparan Menkeu terkait realisasi APBN 2023, dapat disimpulkan bahwa APBN telah memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap belanja negara, bahkan realisasinya di atas 100 persen.

Namun, karena realisasi pendapatan negara bagus, penerimaan pajak tumbuh kuat, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) naik signifikan, pada 2023 ini pemerintah mampu menurunkan defisit APBN.

Penulis: Dwitri Waluyo
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari