Kementerian Luar Negeri RI pada Senin (8/5/2023) melaporkan melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok ihwal keberhasilan membebaskan 20 WNI korban perdagangan orang yang dipekerjakan di online scams dan membawa keluar dari wilayah konflik di Myawaddy, Myanmar.

Melalui kerja sama KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke​ wilayah Myawaddy, para WNI dapat dibebaskan dan dibawa menuju perbatasan Thailand. Ke-20 WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yaitu pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang, dan 6 Mei 2023 sebanyak 16 orang.

Saat ini, Tim Pelindungan WNI KBRI Bangkok telah membawa mereka ke Bangkok, Thailand. Untuk proses pemulangan, KBRI Bangkok akan berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk perizinan repatriasi ke Indonesia.

Kasus keberadaan 20 WNI di Myawaddy bermula ketika dua pelaku yang memiliki jaringan internasional terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melancarkan modusnya dengan menawarkan pekerjaan di Myanmar. Nyatanya, 20 WNI yang termakan modus dua pelaku sindikat trafficking tersebut justru diduga disekap, disiksa, diperbudak, dan diperjualbelikan di Myanmar. Mereka dipaksa bekerja 17 jam sehari dan hanya digaji Rp10 juta per bulan. 

Kasus perdagangan orang melalui online scams menjadi sorotan menjelang perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, 9--11 Mei 2023. Oleh karena itu, selaku pemegang Keketuaan ASEAN 2023, Pemerintah RI mengusung pembahasan pemberantasan perdagangan manusia dalam agenda KTT ASEAN kali ini.

Ketika memberikan keterangan pers di Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo, Senin (8/5/2023), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara khusus menekankan pemberantasan perdagangan manusia yang berkenaan dengan penipuan daring atau online scams.

“Ini penting dan sengaja saya usulkan karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita,” ujar Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Kepala Negara mengungkapkan bahwa baru-baru ini Pemerintah Indonesia telah sukses melakukan penyelamatan 20 WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di Myanmar. Meski operasi penyelamatan itu bukan hal mudah, karena lokasinya di tengah situasi konflik yang membahayakan tim diplomat RI maupun negara ASEAN lainnya.

Selain itu, Presiden Jokowi menambahkan bahwa di antara 1.048 orang korban perdagangan manusia yang berhasil diselamatkan oleh otoritas Filipina terdapat 143 WNI. Korban lainnya berasal dari sejumlah negara ASEAN.

Untuk itu, Kepala Negara menegaskan, kejahatan perdagangan manusia harus diberantas secara tuntas dari hulu hingga ke hilir. “Saya ulangi, harus diberantas tuntas sehingga dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ujar Presiden Jokowi.

Menyikapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menilai, Indonesia berperan penting memimpin koordinasi dengan negara-negara ASEAN terkait isu tindak pidana perdagangan orang menggunakan modus online scams.

“Saya pikir ini adalah concern dan kepentingan ASEAN agar Indonesia memimpin tahun ini untuk bekerja secara erat dengan negara-negara anggota ASEAN untuk melawan segala bentuk perdagangan orang,” ujarnya, usai sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29 (The 29th ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC) di Nusa Dua, Bali, Senin (8/5/2023).

Sekjen ASEAN menerangkan, untuk mendalami kejahatan ini merupakan tugas negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena itu, ASEAN diminta untuk bekerja sama dan tidak bergerak secara individu dalam menghadapi kasus TPPO.

Adapun hasil dari sidang ASCC 2023 telah menyepakati empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN 2023, di antaranya soal pekerja migran. “Saya yakin, dokumen ini sangat signifikan untuk memproteksi pekerja migran dan nelayan migran di daerah kita di ASEAN,” jelas Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn.

Pimpinan sidang ASCC ke-29, Menko PMK Muhadjir Effendy mengemukakan bahwa empat dokumen komitmen yang akan dibahas dalam KTT ASEAN, yakni terkait one health, jejaring desa ASEAN, pelindungan pekerja migran dalam situasi krisis, dan pekerja migran khususnya nelayan migran.

Dalam Sidang ASCC ke-29, Menko PMK menambahkan, para menteri dan Sekretaris Jenderal ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama dalam mewujudkan prioritas Pilar Sosial Budaya di bawah Kepemimpinan ASEAN Indonesia.

Modus Perdagangan Manusia

Pada kesempatan terpisah, Polri mendukung isu tindak pidana perdagangan manusia dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN. Sejak Covid-19 merebak 2020--2022, kasus TPPO naik signifikan dengan jumlah korban yang cukup banyak mencapai 1.387 orang.

Hal itu diungkapkan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, Jumat (5/5/2023). “Kenaikan jumlah korban pada 2022, terjadi karena pemulihan pascapandemi Covid-19 dan pencabutan pembatasan perjalanan ke luar negeri,” jelas Direktur Tipidum Bareskrim Polri.

Seperti apa modus perdagangan orang itu? Brigjen Djuhandani mengungkapkan, tren yang terjadi beberapa tahun terakhir adalah korban dengan modus dipekerjakan untuk online scams, judi bahkan penipuan di Kamboja dan Myanmar.

Para sindikat kejahatan internasional ini mendirikan perusahaan di kedua negara dan merekrut korban warga Indonesia. Sindikat ini memasang lowongan kerja di Instagram dan Facebook untuk dipekerjakan sebagai operator judi dan lain-lainnya untuk melakukan kejahatan dengan korban di luar negeri.

Kemudian para korban tersebut diberangkatkan dari Jakarta menuju Thailand atau Singapura terlebih dulu menggunakan pesawat. Lantas mereka diterbangkan lagi atau lewat jalur darat menuju Kamboja atau Myanmar.

Pihak Polri dapat membongkar cukup banyak kasus trafficking ini berkat bantuan informasi dari Kementerian Luar Negeri dan KBRI setempat. Pemerintah tidak main-main dalam memberantas TPPO ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pihaknya telah menyerahkan nama-nama terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang ke Bareskrim Polri.

“Nama-nama dan targetnya sudah kita berikan kepada Bareskrim Polri untuk segera dieksekusi, ditangkap pelakunya,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD di Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Kamis (4/5/2023).

Kemenkopolhukam sendiri telah merancang terapi kejut (shock therapy) terhadap sindikat TPPO dengan menangkap terduga pelaku maupun penyalur di daerah.

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari