Indonesia.go.id - Indonesia Dorong 5 Agenda Prioritas di Sektor Keuangan

Indonesia Dorong 5 Agenda Prioritas di Sektor Keuangan

  • Administrator
  • Selasa, 5 September 2023 | 21:06 WIB
ASEAN
  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kelima kiri) bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kelima kanan), menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara ASEAN, serta sejumlah delegasi mengikuti sesi foto bersama saat pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral ASEAN (AFMGM) ke-10 di Jakarta, Jumat (25/8/2023). ANTARA FOTO
Anggota ASEAN menyepakati Peta Jalan Regional Payment Connectivity (RPC) dengan menguraikan jangka waktu anggota ASEAN bergabung dengan RPC.

KTT ke-43 ASEAN sudah dibuka secara resmi. Pertemuan puncak kepala negara di kawasan Asia Tenggara dan pimpinan negara sahabat lainnya itu berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, pada  5--7 September 2023, dengan mengambil tema ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’.

Tentu akan banyak sekali agenda yang dihasilkan dari perhelatan KTT ke-43 ASEAN tersebut. Misalnya, di sektor keuangan, hasil pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM), yang diselenggarakan Jumat (25/8/2023) telah merumuskan lima agenda prioritas selama pertemuan berlangsung. 

Seperti disampaikan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, kelima agenda prioritas yang dihasilkan itu, pertama, gubernur bank sentral memandang pentingnya meningkatkan bauran kebijakan makroekonomi mengingat tantangan ekonomi global yang dihadapi.

Kedua, mengesahkan high-level principles terkait transaksi mata uang lokal ASEAN atau local currency transactions (LCT). Dalam pengesahan tersebut, gubernur bank sentral dan menteri keuangan di ASEAN sepakat mendorong penggunaan LCT.

Ketiga, perluasan RPC di kawasan ASEAN. Deklarasi pemimpin ASEAN berkomitmen memajukan RPC dan mempromosikan LCT pada KTT ASEAN Mei 2023 guna memfasilitasi pembayaran lintas negara yang lancar dan aman. 

Dalam konteks ini, Perry mengungkapkan anggota telah menyepakati Peta Jalan RPC dengan menguraikan jangka waktu anggota ASEAN bergabung dengan RPC. Dalam peta jalan ini, Vietnam telah bergabung dan akan diikuti oleh negara ASEAN lainnya.

Keempat, penguatan inklusi dan literasi keuangan digital. Anggota ASEAN telah menyelesaikan Pedoman Implementasi untuk memperkuat literasi keuangan digital di ASEAN. 

Pedoman itu menjadi pelengkap panduan yang sudah disepakati sebelumnya yang berisi agenda inklusi keuangan global guna sebagai panduan orientasi kepada para pembuat kebijakan di ASEAN.

Terakhir, peninjauan kembali mandat Komite Kerja. Di mana Perry mengungkapkan, negara anggota ASEAN perlu menjawab tantangan ekonomi global yang dinamis. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, negara anggota ASEAN mendukung pembentukan satuan tugas atau task force (TF) untuk meninjau kembali mandat Komite Kerja.

"Di tahap awal, satuan tugas ini dibentuk untuk mengembangkan panduan yang diperlukan oleh setiap Komite Kerja agar dapat meninjau kembali mandat Komite Kerja yang selaras dengan kebutuhan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025," sambung Perry.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menerangkan, diskusi antarmenteri keuangan dan gubernur bank sentral di ASEAN sangat penting untuk menunjukkan posisi ASEAN sebagai komunitas global. 

"Pertemuan menitikberatkan pada pentingnya memperkuat bauran kebijakan makroekonomi di negara anggota ASEAN dengan menggunakan seluruh instrumen yang ada untuk memastikan stabilitas ekonomi kawasan. Pertemuan ini juga menekankan pentingnya kebijakan yang terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi berbagai risiko yang ada," ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, posisi ASEAN harus terus tumbuh meskipun di bawah dinamika dan tantangan global yang semakin dinamis. Untuk itu, hasil diskusi menyepakati tiga tujuan strategis, di antaranya pemulihan dan pembangunan kembali, ekonomi digital, dan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, ekonomi ASEAN diprediksi tumbuh 4,5 persen tahun ini, akan lebih tinggi dari pertumbuhan global. Dengan perkiraan tersebut, pertumbuhan ekonomi ASEAN terus menjadi "bright" dan "rare" spot di ekonomi global. 

Sementara itu, inflasi diperkirakan akan masih tinggi di beberapa negara anggota ASEAN, namun relatif lebih rendah dibandingkan dengan kawasan lain. Selain itu, ASEAN telah mampu menjaga tingkat suku bunga dan depresiasi nilai tukar di kawasan di tengah peningkatan suku bunga global. 

Fundamental ekonomi ini menunjukkan ketahanan ASEAN terhadap guncangan global serta konsistensi perkembangan ekonomi kawasan untuk menjadi pusat pertumbuhan (epicentrum of growth).

Nah, bagaimana sebagai sebenarnya kondisi ekonomi global? Proyeksi IMF menyebutkan, pertumbuhan ekonomi global 2023 diperkirakan sebesar 2,7 persen, menurun dibandingkan 3,2 persen (2022) dan 6 persen (2021). 

Dari situ, ancaman resesi masih membayangi dunia. Sementara itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) mewarnai kondisi ekonomi saat ini dan diprediksi masih akan terus berlanjut.

Meski ekonomi global diproyeksikan menurun, pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara masih berada di atas pertumbuhan rata-rata dunia. Dalam satu dekade terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan ASEAN mencapai 3,98 persen, di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,6 persen. 

Proyeksi pertumbuhan di kawasan ASEAN pada 2022 sebesar 5,1 persen. Ini adalah tren positif yang ingin dipertahankan oleh Keketuaan Indonesia. Asumsi ekonomi makro ASEAN dapat diwujudkan melalui kemakmuran yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat ASEAN.

Oleh karena itu, Keketuaan Indonesia juga memberikan kesempatan bagi ASEAN untuk berperan aktif, menawarkan ide dan solusi untuk kepentingan perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Tidak itu saja, Indonesia sebagai ketua juga terus mendorong dan memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan. 

Indonesia diharapkan bisa berperan penting dalam pengelolaan kerja sama ASEAN, sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia dengan nilai USD3,3 triliun, yang juga melibatkan ekonomi mitra ASEAN senilai USD 84,6 triliun, menurut data 2021.

Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mendorong agar negara-negara ASEAN mempercepat implementasi agenda-agenda strategis di berbagai bidang yang akan memajukan perekonomian kawasan. 

 

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini