Selaku pemegang Keketuaan Indonesia di ASEAN untuk sektor energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berharap, posisi Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 bisa menjadi ruang sinkronisasi dalam menghasilkan hasil konkret yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan energi berkelanjutan.

Pasalnya, sektor energi merupakan salah satu bagian dari pilar sustainability yang menyokong Keketuaan Indonesia di ASEAN bersama dua pilar lainnya, yakni recovery and rebuilding dan digital economy.

Untuk itu, Indonesia memprioritaskan interkonektivitas antarnegara-negara ASEAN sebagai isu krusial pada Keketuaan ASEAN 2023. Keberagaman energi yang dimiliki negara-negara ASEAN membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk memanfaatkan sumber energi lintas negara.

Indonesia akan memprioritaskan ketahanan energi berkelanjutan melalui pengembangan interkonektivitas pada ASEAN Power Grid (APG) dan Trans ASEAN Gas Pipeline (TAGP) untuk mempercepat transisi energi di Asia Tenggara.

Kawasan ASEAN memiliki sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang sangat besar, yaitu lebih dari 17.229 GigaWatt (GW). Energi sebanyak itu dapat dijadikan modal dalam mencapai target untuk jangka pendek adalah porsi energi baru terbarukan (EBT) pada bauran energi mencapai 23 persen dan porsi EBT pada kapasitas pembangkit sebesar 35 persen di tahun 2025. Target itu sesuai ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation (APAEC).

Sementara itu, cadangan terbukti gas yang dimiliki negara ASEAN mencapai 130 triliun standar kaki kubik (TCF), sebagian besar berada di Indonesia sebesar 44,2 TCF. Kawasan Asia Tenggara juga memanfaatkan momentum untuk menggerakkan transisi energi mengingat potensi EBT banyak tersediar, seperti geothermal, biomassa, solar panel, angin, dan air.

Salah satu proyek EBT terbesar yang sedang dibangun adalah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata, Jawa Barat. PLTS ini berkapasitas 145 MW dan menjadi salah satu fasilitas floating photovoltaics (PV) terbesar di Asia Tenggara. Dijadwalkan mulai Oktober 2023, pembangkit ini sudah beroperasi. Proyek ini dipamerkan dalam ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) di KTT ke-43 ASEAN, pada 5 September 2023. 

Komitmen seluruh anggota ASEAN untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050 merupakan perkembangan positif. Sementara itu, hanya Filipina yang belum berkomitmen untuk mencapai nol bersih pada 2050, sedangkan Indonesia telah menetapkan target pada tahun 2060.

Pembahasan isu transisi energi akan dibahas bersama secara lebih lanjut oleh negara-negara ASEAN dan mitra maupun lembaga internasional dalam berbagai sesi retreat maupun bilateral pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN pada 5--7 September 2023 di Jakarta. 

Dengan demikian, untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber energi yang melimpah tersebut diperlukan infrastruktur interkonektivitas lintas negara, untuk memenuhi permintaan energi dari sumber energi yang berada di negara lain. “Interkoneksi akan menciptakan energi yang terjangkau dan berkelanjutan, serta sistem energi lokal, bersamaan dengan memitigasi perubahan iklim, sebagai komitmen pada kawasan ASEAN. Isu terkait interkonektivitas inilah yang menjadi fokus Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023,” ujar Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana ASEAN Energy Business Forum (AEBF) 2023 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 24 Agustus 2023.

Di samping interkonektivitas infrastruktur tenaga listrik dan gas, Indonesia juga menggagas untuk memperluas interkonektivitas pada subsektor biomassa dan biofuel. Selain itu, terkait dengan sumber mineral, Indonesia memiliki banyak potensi nikel dan mineral lain, begitu pun dengan negara ASEAN lainnya, diperlukan interkonektivitas untuk menciptakan industri, antara lain industri baterai yang mendukung kendaraan listrik.

Sejak ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) ASEAN Power Grid pada awal 2000-an, negara-negara ASEAN telah mendapatkan manfaat dari interkonektivitas jaringan listrik. Indonesia pun menyambut baik perpanjangan MoU APG setelah 2024.

Pada 2022, ASEAN telah mulai menyambungkan jaringan listrik di Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura melalui Lao PDR, Thailand, Malaysia, Singapore Power Integration Project (LTMS-PIP). Interkoneksi tersebut terbukti dapat meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan, serta meningkatkan resiliensi dan stabilitas jaringan listrik pada kawasan tersebut.

“Kami juga mendorong inisiatif jual beli tenaga listrik (new multilateral power trade) pada subregion Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BIMP). Dengan memperkuat kerja sama pada kawasan ASEAN, kita akan menciptakan ekosistem di mana surplus energi dari negara satu dapat memenuhi kebutuhan negara lainnya, dan memelihara win-win situation untuk seluruh negara,” ungkap Sekjen ESDM Dadan.

Pihak Indonesia juga mendukung perpanjangan kerja sama Trans-ASEAN Gas Pipeline yang akan berakhir pada 2024. Kerja sama ini dinilai sangat penting untuk meningkatkan interkonektivitas gas bumi pada kawasan ASEAN. Terlebih, peran gas bumi saat ini sangat penting untuk mendukung keamanan energi dan sebagai jembatan untuk transisi energi.

Adapun gelaran The 41st ASEAN Ministers on Energy Meetings (AMEM-41) pada 24--25 Agustus 2023 di Bali, menghasilkan Joint Ministerial Statement (JMS) atau Pernyataan Bersama mengenai keberlanjutan dari implementasi ASEAN Plan for Energy Cooperation (APAEC) Fase II: 2021--2025, yang terdiri dari interkoneksi negara-negara ASEAN melalui ASEAN Power Grid (APG), Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP); Coal and Clean Coal Technology (CCT); Energy Efficiency and Conservation (EE&C); Renewable Energy (RE); Regional Energy Policy and Planning (REPP); dan Civilian Nuclear Energy.

Kolaborasi antarnegara ASEAN sebagai upaya mempercepat transisi energi sehingga tercapai target dekarbonisasi regional serta mendorong ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Penulis: Kristantyo Wisnubroto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari