Kepala Badan Gizi Nasional menjelaskan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun, yakni Rp37 triliun pada Oktober, Rp59,5 triliun pada November, dan Rp76,4 triliun pada Desember.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, realisasi penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025, menunjukkan tren positif. Pada Agustus lalu, target penyerapan sebesar Rp9 triliun berhasil terlampaui hingga mencapai Rp13,2 triliun.
"Ini adalah tren penyerapan anggaran yang akan terjadi di 2025. Jadi kami melihat Agustus, kami targetkan Rp9 triliun terserap. Alhamdulillah hari ini, kita sudah bisa menyerap Rp13,2 triliun. Artinya sudah melampaui target. Di bulan September, kami targetkan (penyerapan anggaran) Rp19 triliun, mudah-mudahan juga terlampaui," kata Dadan dalam siaran pers yang diterima pada Kamis (11/9/2025).
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan proyeksi penyerapan anggaran hingga akhir tahun, yakni Rp37 triliun pada Oktober, Rp59,5 triliun pada November, dan Rp76,4 triliun pada Desember. Dengan alokasi anggaran MBG sebesar Rp52 triliun pada 2025, BGN memperkirakan akan membutuhkan tambahan sekitar Rp24 triliun untuk mendukung penuh intervensi program tersebut.
Terkait tahun anggaran 2026, BGN telah menerima Surat Bersama Pagu Anggaran dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 3 Juli 2025. Dari pagu indikatif awal Rp217 triliun, kini resmi ditetapkan sebesar Rp268 triliun, dengan tambahan Rp50 triliun.
"Dengan total anggaran 2006 untuk BGN sebesar Rp268 triliun jadi kalau di nota keuangan kemarin disampaikan Rp335 triliun maka yang Rp67 triliun masuk dalam kategori stand by karena pagu anggaran yang resmi kami terima adalah Rp268 triliun," katanya.
"Ini kemajuan yang kami peroleh awalnya kami mendapatkan pagu indikatif Rp217 triliun, dengan keluarnya pagu anggaran akan ada tambahan Rp50 triliun sehingga anggaran yang kami terima kurang lebih Rp268 triliun," sambung Dadan.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp34 triliun akan dialokasikan untuk bantuan pangan bergizi bagi anak sekolah, Rp3,1 triliun untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta Rp3,9 triliun untuk belanja pegawai. Selain itu, Rp3,1 triliun untuk digitalisasi, Rp700 miliar untuk pemantauan dan pengawasan, serta Rp3,8 triliun untuk penyediaan dan penyaluran termasuk pelatihan tenaga gizi.
Jika diklasifikasikan, 95,4 persen anggaran BGN 2026 atau Rp255 triliun dialokasikan untuk program pemenuhan gizi nasional, sedangkan sisanya 4,6 persen atau Rp12,4 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen.
Berdasarkan fungsi, anggaran BGN bersumber dari tiga sektor, yaitu pendidikan Rp223 triliun (83,4 persen), kesehatan Rp24,7 triliun (9,2 persen), dan ekonomi Rp 19,7 triliun (7,4 persen). Adapun berdasarkan jenis belanja, 97,7 persen atau Rp261 triliun diarahkan untuk belanja barang, terutama pengadaan makanan bergizi. Belanja pegawai tercatat 1,4 persen atau Rp3,8 triliun, sedangkan belanja modal hanya 0,9 persen.
"Kami tidak memperbanyak untuk modal, kami lebih banyak untuk belanja barang terutama untuk intervensi kepada penerima manfaat. Jika diklasifikasikan berbasis anggaran operasional dan non-operasional maka operasional itu nilainya hanya 2,9 persen atau Rp7,7 triliun, sementara non-operasional atau lebih banyak ke arah intervensi itu 97,1 persen," jelasnya.
Penulis: Ismadi Amrin
Redaktur: Untung S
Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional/937214/realisasi-penyerapan-anggaran-mbg-dalam-tren-positif
