Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui pembangunan serta peningkatan kapasitas rumah sakit di wilayah tersebut.

Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Azhar Jaya menegaskan bahwa 15 rumah sakit (RS) di wilayah DTPK telah rampung dibangun dan siap beroperasi, dengan fokus pada penyediaan layanan spesialistik dasar.

“Kita berusaha memecahkan masalah kesehatan di daerah DTPK secara komprehensif. Kelima belas rumah sakit itu akan dilengkapi dengan minimal tujuh spesialis dasar, dan pemetaan kebutuhan SDM-nya sudah disusun,” kata Azhar Jaya seperti yang dikutip InfoPublik, Jumat (24/10/2024).

Ketujuh spesialis dasar tersebut meliputi penyakit dalam, anak, bedah, kebidanan dan kandungan, anestesi, patologi klinik, dan radiologi. Selain pembangunan fasilitasnya, secara bersamaaan Kemenkes juga menyiapkan sumber daya manusia ((SDM) kesehatan.

Saat ini, Azhar menjelaskan sudah ada beberapa tenaga kesehatan yang dikirim ke China dan Jepang untuk mengikuti pelatihan intervensi jantung dan neuro intervensi. Selain menyiapkan SDM, Kemenkes juga memastikan ketersediaan alat kesehatan mutakhir di seluruh RS tersebut. “Untuk alatnya sudah kita tender, termasuk peralatan intervensi dan penunjang lainnya. Targetnya, seluruh 15 RS ini bisa beroperasi sebagai Rumah Sakit Madya dengan standar pelayanan lengkap, sehingga pasien di daerah tidak perlu lagi dirujuk ke provinsi,” katanya.

Lebih lanjut,  Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes menyoroti perbaikan struktur pembiayaan RS, terutama dalam kaitannya dengan layanan BPJS Kesehatan dan pembiayaan pasien non-BPJS. Saat ini, tarif layanan masih berbasis case mix menggunakan sistem INA-CBGs, namun pemerintah tengah menyiapkan transisi menuju INA-DRG (Indonesia Diagnosis Related Group) yang dinilai lebih adil dan berimbang.

Dengan penerapan sistem baru ini, pemerintah berharap rumah sakit, khususnya di daerah, dapat lebih mandiri dan berkelanjutan secara finansial. “Kalau struktur pembiayaan sudah lebih berimbang, subsidi bisa berkurang, dan rumah sakit bisa tumbuh sehat tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan berkualitas,” kata Azhar.

Penulis: Putri
Redaktur: Kristantyo Wisnubroto

Berita ini sudah terbit di infopublik.id: https://infopublik.id/kategori/prioritas-nasional/944016/program-quick-win-presiden-prabowo-15-rsud-naik-kelas-siap-beroperasi