Bahasa | English


MENGURUS PEMAKAMAN

Tata Cara Mengurus Pemakaman

20 June 2019, 00:00 WIB

Kehilangan seseorang yang dekat dengan kita tentu akan sangat memukul perasaan, terlebih lagi apabila orang tersebut meninggal dunia. Rasa duka dan kesedihan yang mendera orang-orang yang ditinggalkan akan semakin bertambah ketika menjalani prosesi pemakaman.


Tata Cara Mengurus Pemakaman Ilustrasi. Foto: Shutterstock

Sekarang mengurus pemakaman orang yang meninggal tak lagi serumit dahulu. Syarat-syarat yang dibutuhkan tak lagi sebanyak dahulu. Ditambah lagi saat ini pihak keluarga tak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk mengurus pemakaman.

Yang harus dilakukan pertama kali ketika hendak melaksanakan pemakaman adalah mengurus Izin Pemakaian Tanah Makam (IPTM). Untuk mendapatkan IPTM, ahli waris atau pihak keluarga yang meninggal harus datang ke Ketua RT/RW sesuai alamat di KTP untuk selanjutnya meminta surat pengantar ke kelurahan.

Berikut dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus IPTM ke kelurahan:

  1. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris/keluarga asli dan fotokopi.
  2. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang meninggal asli dan fotokopi.
  3. Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi atau kerabat dekat asli dan fotokopi.
  4. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit asli dan fotokopi.
  5. Surat Pengantar dari RT/RW.

Berikut langkah-langkah mengurus pemakaman:

  1. Datang ke kelurahan sesuai alamat di KTP, minta surat pengantar kematian dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang diminta.
  2. Setelah mendapat surat pengantar dan surat keterangan kematian dari kelurahan, datang ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan pilih petak makam. Setelah itu minta surat pengantar untuk mengurus Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sesuai dengan blok makam yang akan digunakan.
  3. Datangi loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mengurus IPTM. Apabila tidak ada loket PTSP, tanyakan kepada petugas kelurahan.
  4. Di loket tersebut Anda akan diarahkan untuk membayar retribusi di bank yang telah ditunjuk. Setelah membayar Anda akan diberi nomor validasi yang harus diserahkan kembali ke loket PTSP.
  5. Kembali ke kantor kelurahan dengan membawa nomor validasi untuk menerima IPTM.
  6. Tak dipungut biaya untuk melakukan penguburan jenazah. Gunakan juga fasilitas tenda, kursi, sound system, dan jasa gali kuburan dengan gratis apabila tersedia di TPU.
  7. IPTM berlaku tiga tahun sejak pemakaman. Apabila masa berlaku telah habis, bisa dilakukan perpanjangan melalui petugas kelurahan dan TPU.

Di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, mengurus IPTM sudah bisa dilakukan secara online. Data-data mengenai ketersediaan petak makam, unit, blok, dan lokasi sudah bisa diakses melalui internet. Database diperbarui secara berkala untuk menghindari praktik pungutan liar untuk memesan makam secara ilegal. Anda bisa melakukan registrasi dan verifikasi data melalui sistem online di PTSP kelurahan. Artinya, warga DKI Jakarta tak perlu datang ke TPU untuk mengecek ketersediaan petak makam. Untuk melakukan registrasi dan verifikasi hanya perlu menyiapkan KTP almarhum/almarhumah yang berdomisili di DKI Jakarta. Jika tidak berdomisili di Jakarta namun ingin dimakamkan di sana, syarat tersebut bisa diganti dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit di luar DKI Jakarta.

Berikut biaya retribusi untuk pemakaian tempat pemakaman di DKI Jakarta:

  1. Blok AAI (Rp100.000)
  2. Blok AAII (Rp80.000)
  3. Blok AI (Rp60.000)
  4. Blok AII (Rp40.000)
  5. Blok AIII (Rp0)
Layanan
Layanan Terpopuler
Layanan Legalisasi Dokumen Kemenlu
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan permohonan legalisasi dokumen, Kementerian Luar Negeri RI telah menerapkan prosedur permohonan layanan legalisasi melalui aplikasi berbasis android. Layanan ...
SaPa Kemendagri
SaPa Kemendagri merupakan aplikasi pengaduan dan aspirasi yang dioperasikan oleh Kemendagri. Melalui SaPa, masyarakat dapat membuat pengaduan dan menyatakan aspirasi terhadap layanan yang diberikan ol...
Cara Pasang Sambungan Sementara Listrik PLN
Tak perlu khawatir karena Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan layanan penyambungan sementara untuk kebutuhan daya listrik yang besar. ...
Izin Memelihara Hewan Langka
Hewan langka wajib dijaga dan dilestarikan. Secara umum, hal tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui Balai Konservasi atau pun Suaka Margasatwa. ...
Call Center Polri 110
Untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif, Polri pun memiliki layanan Call Center Polri 110. ...
Serempak, Seputar Perempuan dan Anak, Kementerian PPPA
Serempak merupakan media interaktif sebagai wadah kerja sama multi-stakeholder dan untuk Meningkatkan akses perempuan pada TIK (teknologi informasi dan komunikasi). ...
Izin Memiliki Senjata
Warga sipil boleh memiliki senjata api (senpi) sebagai alat pertahanan diri. Namun, kepemilikan senjata api ini harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan Kepolisian Republik Indon...
Tarif Preferensi Free Trade Agreement (FTA)
Perjanjian perdagangan tersebut memungkinkan Indonesia untuk memperoleh manfaat dari pemberlakuan tarif preferensi, misalnya untuk menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing industr...
Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)
Satu dari beberapa bagian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti dikutip dari situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Kem...
Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
Gelar pahlawan nasional diberikan kepada warga Negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur a...