Bahasa | English


SERTIFIKASI

Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person

30 December 2019, 12:00 WIB

Kompetensi sumbar daya manusia menjadi hal yang sangat penting bagi Indonesia. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia dapat meningkatkan daya saing di tingkat nasional dan internasional.


Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person Komite Akreditasi Nasional. Foto: KAN

Untuk itu, perlu ada sebuah mekanisme akreditasi sehingga tercapai kesamaan atau kesetaraan serta pengakuan perbedaan antarnegara dalam hal pendidikan dan pelatihan, pengalaman serta persyaratan lisensi.

Nah, di Indonesia ada Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang merupakan lembaga non struktural dengan tugas dan tanggung jawab di bidang akreditasi penilaian kesesuaian.

KAN memberikan akreditasi untuk untuk Lembaga Sertifikasi Person (LSP) guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu.

KAN telah mendapat pengakuan internasional untuk mengakreditasi LSP mengacu pada SNI ISO/IEC 17024:2012 “Penilaian kesesuaian – persyaratan umum lembaga sertifikasi person”.

SNI ISO/IEC 17024 adalah mekanisme atau skema yang dapat menjadi rujukan bagi LSP agar dapat memberikan sertifikasi person secara terpercaya dan dapat diterima secara luas, bahkan mendapat pengakuan internasional.

Apabila suatu LSP memperoleh akreditasi SNI ISO/IEC 17024 dari KAN, sebagai pengesahan pihak ketiga terkait kemampuan LSP dalam menunjukkan kesesuaian proses dengan standard, maka sertifikasi person yang diterbitkan dapat mendapat saling pengakuan di negara lain dan dapat diterima secara lintas negara.

Nah, berbekal sertifikasi person dari LSP yang terakreditasi SNI ISO/IEC 17024 dari KAN, tenaga kerja Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional dan internasional.

Sebab, tenaga kerja tersebut dianggap telah membuktikan dirinya dapat memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja setara dengan kualifikasi tenaga kerja internasional melalui proses ujian sertifikasi person yang setiap prosesnya telah memenuhi standard internasional yang diminta oleh SNI ISO/IEC 17024.

Jadi, sertifikasi person memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor industri, baik industri manufaktur maupun industri jasa.

Tujuan sertifikasi person:

Memberikan pengakuan kompetensi person untuk melakukan tugas atau pekerjaan tertentu sehingga akan memberikan kepercayaan kepada klien dan pengguna produk atau jasa yang dihasilkan oleh person yang disertifikasi.

Pengakuan kompetensi ini dilakukan bukan hanya berdasarkan pemenuhan terhadap kualifikasi saja, namun dibuktikan dengan dilakukan ujian (examination) terhadap person yang disertifikasi.

Proses akreditasi

Secara keseluruhan, proses akreditasi memakan waktu 132 hari dimulai dari aplikasi hingga terbitnya sertifikat dan lampiran akreditasi.

Berikut proses akreditasi seperti dikutip dari data KAN.

  1. Aplikasi, berupa kajian permohonan, yang membutuhkan waktu lima hari.
  2. Dokumen "lengkap", jika ada perbaikan kajian permohonan, yang memakan waktu lima hari.
  3. Penetapan tim, untuk verifikasi perbaikan, penunjukan tim dan persetejuan dari audit. Proses ini selama enam hari.
  4. Audit kecukupan, selama lima hari.
  5. Dokumen "cukup", setelah ada tindakan perbaikan, menghabiskan waktu 22 hari.
  6. Persiapan asesmen, berupa penetapan tanggal dan pembayaran biaya asesmen, membutuhkan waktu lima hari.
  7. Asesmen lapangan/Witness, membutukan waktu tujuh hari.
  8. Tindaklanjut asesmen. Di sini ada tindakan perbaikan dan verifikasi tindakan perbaikan. Proses ini berlangsung selama 54 hari.
  9. Laporan akhir asesor dan rekomendasi teknis. Di sini terdapat evaluasi hasil asesmen dan pertimbangan teknis panitia teknis. Waktu yang dibutuhkan lima hari.
  10. Rekomendasi sekretaris KAN dan KAN Konsil berdasarkan rapat KAN. Waktu yang diperlukan delapan hari.
  11. Akreditasi, dua hari.
  12. Sertifikat dan lampiran akreditasi, delapan hari.

LPK (laboratorium, lembaga inspeksi, atau lembaga sertifikasi) dapat melakukan pendaftaran akreditasi secara online melalui: http://akreditasi.bsn.go.id/

Berkas permohonan di antaranya adalah:

  • Formulir-formulir permohonan akreditasi yang telah diisi lengkap;
  • Dokumentasi Mutu termutakhir;
  • Legalitas hukum organisasi;
  • Laporan audit internal;
  • Laporan tinjauan manajemen;
  • dan Dokumen/rekaman terkait lainnya.
Layanan
Layanan Terpopuler
Tata Cara Mengajukan Keringanan Cicilan
Sejumlah bank dan finance telah melakukan restruksturisasi atau keringanan pinjaman bagi mereka yang terdampak Covid-19. Bagaimana cara pengajuannya? ...
Token Listrik Gratis bagi Masyarakat
PLN memberikan diskon pembayaran separuh harga selama tiga bulan kepada 24 juta pelanggan listrik bersubsidi 450 VA dan 7 juta 900 VA. Berikut syarat dan caranya mendapatkannya. ...
Kartu Sembako dan Cara Mendapatkannya
Corona tak hanya berakibat pada kesehatan tapi juga ekonomi. Pemerintah menggulirkan paket jaring pengaman sosial agar masyarakat bawah terlindungi. ...
Tak Sekadar Pemakaman Biasa
Sejumlah warga kebingungan memperlakukan jenazah orang yang berstatus PDP dan positif Covid-19. MUI dan Dirjen Bimas Katolik turun tangan mengeluarkan pedoman. ...
Kenali Stunting, Cegah Sekarang Juga
Stunting pada anak dapat dicegah jika orang tua mengambil langkah-langkah penting dalam dua tahun pertama kehidupan seorang anak. Prioritas pencegahan dimulai saat ibu hamil, dengan menjaga kecukupan ...
Mengenali dan Mencegah Demam Berdarah Dengue
Musim hujan adalah saat rawan wabah demam berdarah dengue (DBD). Kenali gejala dan tanda-tanda awal DBD agar tak salah membedakan dengan demam biasa. ...
Menjaga Rahasia Pasien
Data pasien positif  corona mutan, baik kasus 1 dan 2, sempat beredar luas. Ada sejumlah aturan perlindungan hak privasi pasien. ...
Manfaat dan Ketentuan Izin Panel Surya Atap
Pemanfaatan energi surya untuk kelistrikan mandiri telah menjadi alternatif bagi masyarakat. Pemerintah memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) A...
Cara Mengurus Izin Mendirikan Bangunan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperlukan sebagai keabsahan sebuah bangunan terhadap lingkungan sekitar. Bangunan yang tidak dilengkapi IMB terancam dibongkar oleh pemerintah setempat. ...
Pedoman Kesehatan Hadapi Covid-19
Apa yang harus dilakukan masyarakat terkait kesehatan dalam upaya menghadapi Covid-19? ...