Bahasa | English


FASILITAS PAJAK

Insentif Jumbo untuk Tingkatkan SDM

28 June 2019, 14:29 WIB

Pemerintah akan memberikan fasilitas super deduction tax (insentif pajak jumbo) untuk menggenjot peningkatan SDM. Fasilitas itu diberikan kepada perusahaan yang mengambangkan riset dan program vokasi.


Insentif Jumbo untuk Tingkatkan SDM Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Presiden dan kabinetnya sudah enam kali melakukan rapat terbatas untuk menyusun berbagai insentif pajak demi mendorong perekonomian nasional. Tampaknya dalam rencana ini pemerintah ingin memberikan apresiasi kepada pengusaha yang membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga kepada industri yang berorientasi ekspor.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, beberapa insentif pajak sudah diputuskan dan aturannya dalam waktu dekat akan diluncurkan. Presiden sendiri, Menkeu mengatakan, ingin agar banyak insentif pajak bagi pengusaha.

Yang paling menarik adalah super deduction tax atau insentif pajak jumbio yang merupakan apresiasi pemerintah kepada kalangan dunia usaha yang terlibat dalam program vokasi dan pengembangan SDM di Indonesia.

Regulasi insentif pajak jumbo tersebut nantinya diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut akan bersamaan dengan penerapan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil kelas low cost green car (LCGC).

Insentif pajak jumbo yang diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi sebesar 200% bagi industri yang menyediakan pendidikan vokasi. Sedangkan industri yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) untuk inovasi akan diberikan pengurangan penghasilan bruto maksimal 300%. Artinya karena penghasilan bruto yang tercatat berkurang, beban pajak yang harus dibayarkan pun menurun.

Sri Mulyani menegaskan, ada syarat yang harus dipenuhi perusahaan jika ingin mendapatkan insentif pajak jumbo ini. Salah satu syaratnya adalah hasil riset yang dilakukan harus berdampak besar pada perekonomian nasional, seperti peningkatan daya saing produk, peningkatan ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Makanya perusahaan yang mengajukan insentif akan dianalisis terlebih dahulu oleh pemerintah.

Harus diakui bahwa Indonesia masih belum memiliki tradisi riset yang memadai. Padahal tidak ada negara maju yang tidak memiliki kemampuan riset. Data Bank Dunia pada akhir 2017 menyebutkan bahwa dana riset Indonesia hanya 0,3 persen dari PDB. Jumlah yang tertinggal jauh dari Thailand sebesar 0,6 persen, Malaysia 1,1 persen, Cina dua persen, dan Singapura sebesar 2,6 persen.

Dalam Nota Keuangan APBN 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kemristekdikti sebesar Rp41,26 triliun. Anggaran tersebut naik dibanding 2018 sebesar Rp39,87 triliun, 2017 sebesar Rp37,7 triliun dan 2016 sebesar 37,67 triliun. Dari nilai tersebut, anggaran untuk penguatan riset dan pengembangan tahun ini hanya dialokasikan sebesar Rp2,01 triliun, naik dari 2018 sebesar Rp1,84 triliun, dan 2017 sebesar Rp1,5 triliun.

Sepertinya besaran anggaran itu belum mampu untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang maju karena risetnya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran swsta untuk terlibat secara aktif. Dalam kerangka itulah, insentif pajak jumbo diluncurkan.

Selain riset yang memiliki dampak besar bagi kemajuan industri, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada pengusaha yang menggelar program vokasi. Menurut catatan ada 35 kompetensi keahlian yang telah didetailkan untuk memperoleh insentif ini. Kompetensi itu, antara lain, elektronika industri, permesinan, pengecoran, pengelasan, kimia industri, perbaikan dan perawatan audio video, serta perbaikan dan perawatan alat berat.

Pada sektor automotif, insentif diberikan untuk perancangan dan perbaikan automotif elektronika  atau ototronik, perbaikan bodi automotif, dan pembuatan komponen industri automotif. Termasuk kendaraan beremisi rendah seperti mobil listrik.

Pada sektor furnitur, ada kompetensi pembuatan dan desain produk furnitur. Kemudian sektor perkapalan, terdiri dari rancang bangun kapal, konsturksi, pengelasan, kelistrikan, dan instalasi pemesanan kapal. Di luar itu, masih ada sektor tekstil dan garmen, logistik industri, dan lainnya.

Dengan menggenjot program vokasi, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran akan semakin menurun. Targetnya tingkat pengangguran dapat berada di kisaran 5%-5,3% pada 2020. Pada 2018, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,3%.

Selain menargetkan penurunan tingkat pengangguran, pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan tahun 2020 di bawah 9%. Saat ini, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,82%. Sementara itu, tahun depan diperkirakan tingkat kemiskinan akan di bawah 9%.

Sepertinya langkah pemerintah ini mendapat sambutan positif dari kalangan industri. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan insentif pajak tersebut bermanfaat untuk memudahkan kalangan industri mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun upaya mendorong pendidikan vokasi perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia pada era industri 4.0. Beberapa kemampuan baru yang diperlukan pada era 4.0 seperti penguasaan coding dan financial technology (fintech). Kadin sendiri telah menggandeng 2.614 perusahaan untuk berpartisipasi dalam program vokasi. (E-1)

Ekonomi
Narasi Terpopuler
E-Wallet Kian Tebal di Tengah Pandemi
Sepanjang Januari 2020, aktivitas pembayaran digital mencapai lebih 457 juta transaksi dengan valuasi sekitar Rp15,87 triliun. ...
Penting Menjaga si Pelindung Pantai
Moratorium dan konservasi hutan mangrove berguna sebagai mitigasi bencana. Mangrove mampu mengurangi dampak terjangan tsunami ke daratan. ...
Silaturahmi Lebaran dengan Normal Baru
Hal-hal yang sebelumnya mungkin kita anggap tak lazim dan tak pernah terpikirkan. Tapi perubahan harus kita terima, mau tak mau. ...
Melonggarkan Karantina dan Herd Immunity
Pelonggaran pembatasan fisik di tengah ancaman virus Covid-19 selalu bertolak dari sejumlah indikator perbaikan kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. ...
Mengusung Sarinah Kembali ke Khittah
Renovasi akan segera dilakukan atas gedung Sarinah dan akan selesai Mei 2021. Restoran Mc Donald’s pergi. Pembaharuan dilakukan agar Sarinah bisa terus bersaing, dengan tak meninggalkan nilai se...
Jalan Cepat Memangkas Antrean
Pemakaian tes cepat molekuler (TMC) untuk Covid-19 praktis, cepat, dan berguna untuk memangkas antrean pasien. Ada 305 faskes yang siap mengoperasikan. Tapi, pasokan cartridge terbatas di tengah pande...
Tangkap Peluang Relokasi Pabrikan Amerika dari Tiongkok
Pemerintah menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk menampung relokasi pabrik AS dari Tiongkok. Lokasi industri tersebut berada di Jawa Tengah. Brebes siap. ...
Selamatkan Satwa dari Dampak Covid-19
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan siap memasok kebutuhan pakan dan obat-obatan bagi satwa di 81 lembaga konservasi berizin di Indonesia selama pandemi Covid-19. ...
Pesan Terbuka di Balik Angka-Angka
Kapasitas diagnosis molekuler meningkat empat kali lipat. Pasien yang positif Covid-19 cenderung susut, dari 10,7% ke 8,86%. Namun, antrean pasien yang harus menjalani diagnosis tambah panjang. ...
Geraknya Mendatar tapi Potensinya Masih Besar
RUU Minerba telah disinkronkan dengan RUU Cipta Kerja sesuai dengan keinginan pemerintah. ...