Bahasa | English


DAYA SAING

Perikanan Masih Jadi Sektor Unggulan

17 July 2019, 09:37 WIB

Bangsa ini butuh kedaulatan dan keberlanjutan. Industri perikanan negara ini,  bila tanpa kedaulatan dan keberlanjutan, akan berhenti.


Perikanan Masih Jadi Sektor Unggulan Hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Samudera Lampulo, Banda Aceh, Aceh, Kamis (13/6/2019). Foto: ANTARA FOTO/Ampelsa

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin baru saja meluncurkan Visi Indonesia dengan pendekatan lima sasaran prioritas dalam program kerja 2019-2024.

Ada lima target yang dicanangkan Joko Widodo di periode kedua pemerintahannya yang tertuang dalam Visi Indonesia. Kelima visi itu diharapkan mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibel dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh risiko.

Dari kelima visi itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi titik tekan Pemerintahan Jokowi, dengan titik berat adanya interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan.

Untuk artikel kali ini, saya menyoroti perlunya bangsa ini juga tetap fokus dengan daya saing yang dimilikinya, salah satunya adalah sektor perikanan. Bayangkan dengan wilayah perairan dan potensi lautnya yang luar biasa, wajar negara ini tetap menggunakan sektor perikanan sebagai sektor unggulan untuk bersaing di percaturan ekonomi global.

Menurut data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sektor pertanian, kehutanan, dan perikananan merupakan salah satu sektor penyumbang tertinggi pertumbuhan bila dilihat dari PDB lapangan usaha.

Proyeksi pertumbuhan sektor itu menyumbang 3,88% secara year on year, atau 12,36% secara PDB. Dan, berdasarkan data kementerian itu juga, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diprediksi menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar bersama sektor industri pengolahan. Sisanya disumbangkan oleh sektor jasa.

Artinya, data Kementerian Bidang Perekonomian sejalan dengan data yang dikeluarkan BPS selama kurun 20 tahun terakhir ini, sektor nonperdagangan (jasa) menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan sektor perdagangan.

Kontribusi Besar

Kabar baiknya, sektor produksi termasuk perikanan masih tetap memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kinerja ekspor negara ini. Menurut data Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), nilai ekspor komoditas perikanan pada semester I 2019 mencapai Rp40,57 triliun, atau naik 24,29% dibandingkan dengan semester I 2018 yang mencapai Rp32,64 triliun.

Kondisi itu diakui oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menurutnya, ekspor pada kuartal II memang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal I.

Hal itu karena permintaan lebih banyak pada Maret hingga Mei, sebagai persiapan untuk liburan musim panas. "Pasar biasanya membeli di November untuk persiapan di Natal, Tahun Baru, dan thanksgiving. Biasanya di Januari dan Februari slowing down dan harga turun karena demand berkurang. Peak lagi di Maret, April, dan Mei untuk liburan musim panas," terang Susi, Kamis (4/7/2019).

Bila dirinci, nilai ekspor tersebut terbagi atas nilai ekspor komoditas perikanan produk konsumsi yang sebesar Rp32,90 triliun. Sementara itu, nilai ekspor produk nonkonsumsi sebesar Rp7,67 triliun.

Nilai ekspor komoditas perikanan konsumsi meningkat 16% dibandingkan dengan semester I 2018 yang sebesar Rp28,46 triliun. Sementara itu nilai ekspor produk nonkonsumsi naik 83% dibandingkan dengan semester I 2018 yang sebesar Rp4,18 triliun.

Dari sisi volume, ekspor produk perikanan konsumsi hidup meningkat menjadi 40,6 juta ekor. Lalu volume ekspor produk perikanan konsumsi non hidup sebesar 505.801,83 ton. Sementara untuk produk perikanan nonkonsumsi terbagi atas nonkonsumsi hidup sebesar 2,98 miliar ekor dengan volume ekspor produk nonkonsumsi nonhidup sebesar 90.240,68 ton.

Melihat realisasi ekspor hingga semester I, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo optimistis nilai ekspor tahun ini bisa lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi ekspor tahun lalu. Terlebih, permintaan komoditas perikanan akan mengalami lonjakan di kuartal IV tahun ini.

"Tahun ini, kami optimistis nilai ekspor bisa mencapai USD5,5 miliar. Nilai itu naik dibandingkan dengan 2018 yang sekitar USD4,7 miliar," tutur Nilanto.

Apa saja yang menjadi produk ekspor unggulan di sektor itu? Ternyata produk ekspor unggulan itu, seperti udang, tuna, kepiting, cumi-cumi, rumput laut, rajungan, kakap, dan kerapu.

Bahkan, dalam rangka diversifikasi pasar, Kementerian itu juga mendorong dibukanya pasar baru, salah satunya adalah dengan mulai mengekspor patin ke Arab Saudi tahun ini. “Kami mengharapkan ekspor komoditas itu menjadi produk ekspor unggulan baru perikanan.”

Diharapkan Arab Saudi bisa menjadi salah satu bersama 10 negara lainnya menjadi negara tujuan ekspor perikanan Indonesia. Saat ini, berdasarkan data semester I Kementerian,  10 negara tujuan ekspor produk perikanan adalah Amerika Serikat, China, Jepang, Australia, Singapura, Thailand, Malaysia, Taiwan, Italia, dan Vietnam.

Diakui oleh Susi Pudjiastuti, sepanjang semester I 2019 ini KKP telah mendapatkan berbagai capaian sebagai buah manis dari ketegasan Indonesia dalam menangani illegal fishing selama 4,5 tahun terakhir. “Hilangnya kapal asing malah menambah produksi perikanan. Di saat sektor lainnya melemah, perikanan menunjukkan kenaikan secara signifikan,” ujarnya.

Peningkatan itu dibuktikan dengan naiknya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan. Nilai PDB Perikanan naik dari Rp58,97 triliun selama triwulan pertama 2018 menjadi Rp62,31 triliun pada triwulan pertama 2019.

Khusus di sektor perikanan tangkap, di masa lalu, nelayan Indonesia masih minim dalam menggunakan pendekatan bisnis. Salah satunya minim alat pendingin. Itu sangat disadari pemangku kepentingan di sektor itu. Namun, kini kapal-kapal nelayan sudah memiliki peranti itu.

Menurut data KKP, selama semester I 2019, sebanyak 72,5% dari 7.987 kapal yang terdaftar di Kementerian itu sudah memiliki freezer untuk menjaga kesegaran produk ikan yang ditangkapnya. Artinya, mayoritas kapal sudah punya freezer sebagai rantai dinginnya untuk mendorong kualitas ikan yang segar.

Sementara itu, KKP juga terus menunjukkan ketegasannya secara konsisten dalam bidang pengawasan kelautan dan perikanan. Hingga Juni 2019, KKP telah melakukan penangkapan kapal ilegal sebanyak 67 kapal yang tediri dari 17 kapal Malaysia, 15 kapal Vietnam, 3 kapal Filipina, dan 32 kapal Indonesia.

“Bangsa ini butuh kedaulatan dan keberlanjutan. Industri perikanan negara ini,  bila tanpa kedaulatan dan keberlanjutan akan berhenti. Keep the sustainable natural resources agar bisa berlanjut terus,” kata Susi, Jumat (12/7/2019). (F-1)

Ekonomi
Perairan
Narasi Terpopuler
Kemudahan Berusaha Pun Didorong
Tensi perang dagang AS dengan Tiongkok diyakini tetap tinggi tahun depan. Kedua negara adidaya diperkirakan tetap akan berseteru karena kepentingan geopolitik. ...
Pembenahan Dua BUMN
Pemerintah serius membenahi dua BUMN sektor energi, Pertamina dan PLN. Mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ditunjuk sebagai Komisaris Pertamina dan mantan Menteri Kominfo Rudiantara diangka...
Robot Menantang Dunia Kerja
Perkembangan automatisasi serta kecerdasan buatan merupakan tantangan baru bagi para pekerja. Akan banyak bidang-bidang pekerjaan yang tergantikan oleh mesin. Para pekerja perlu meningkatkan kemampuan...
Perang Dagang Masih Akan Berlanjut
Kebijakan proteksionis ala Donald Trump menjadi faktor utama terjadinya perang dagang dunia, yang memicu instabilitas ekonomi. Jikapun dalam Pemilu AS Oktober nanti Trump tidak terpilih, tak otomatis ...
Arus Liar Di Balik Agenda Amendemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amendemen yang melebar. Amendemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsolidasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...
Membangun Industri Sawit Berkelanjutan
Setelah berproses sejak 2014, di penghujung tahun ini akhirnya Presiden Joko “Jokowi” Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perke...
Ketika Rezim Cost Recovery Jadi Opsi Lagi
Menteri ESDM mempertimbangkan kembali hadirnya kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi (cost recovery) bagi wilayah kerja baru dan terminasi. ...
Komitmen Hutan Mangrove dan Padang Lamun
Indonesia terus mencari peluang kerja sama pengendalian emisi karbon di arena COP ke-25 di Madrid. Prioritasnya menekan angka deforestasi, reboisasi hutan kritis, dan restorasi gambut. ...
Kemensos Fokus Penurunan Stunting dan Kemiskinan
Anggaran Kementerian Sosial kelima terbesar dalam APBN 2020. Kegiatan akan difokuskan pada penanganan stunting dan pengurangan kemiskinan. ...