Pada  11 Juni 2021, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 2 yang berada di Desa Sidogemah, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Berfungsinya jalan tol ini nantinya akan mengurangi kemacetan lalu lintas secara signifikan di kawasan Kaligawe dan Bandara Ahmad Yani.

"Keistimewaan Jalan Tol Semarang-Demak adalah multifungsi. Selain untuk meningkatkan konektivitas, juga berfungsi sebagai pengendalian banjir rob," ujar Presiden Jokowi saat kunjungan tersebut.

Tol ini juga dikatakan Kepala Negara akan berfungsi sebagai kolam retensi dan terintegrasi dengan tanggul laut. Di sinilah peran pencegahan banjirnya. Seperti diketahui banjir rob kerap melanda Semarang, terutama di wilayah Genuk dan Kaligawe.

Kehadiran tanggul laut bisa merevitalisasi kawasan industri di daerah tersebut. Wilayah-wilayah bekas genangan yang mengering ini kemudian bisa digunakan untuk kawasan industri dan pendukungnya, serta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Jawa Tengah.

Skema Kerja Sama Badan Usaha

Proyek Tol Semarang-Demak merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Jawa koridor Pantura. Koridor ini akan menghubungkan Semarang, Demak, Tuban, dan Gresik, menyambung ke Tol Gresik-Surabaya yang sudah terhubung dan beroperasi sebelumnya.

Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR, Hedy Rahadian mengatakan, pembiayaan pembangunan jalan Tol Semarang-Demak menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Jalan tol dengan panjang 26,7 km ini terbagi menjadi dua seksi, yakni Seksi 1 Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,39 km yang merupakan porsi pemerintah. Kebutuhan biaya yang diperlukan di seksi ini sekitar Rp10,56 triliun. Sementara itu, Seksi 2 (Sayung-Demak) sepanjang 16,31 km adalah porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

Untuk Seksi 1, rencana konstruksi dimulai pada Januari 2022 dan ditargetkan selesai November 2024. Sedangkan Seksi 2, pada Juni 2021 konstruksi sudah mencapai progres 41,63 % dan ditargetkan selesai Juni 2022. Pembangunan Seksi 2 dilaksanakan oleh PT PP-PT WIKA Konsorsium Maratama-Studi Teknik (KSO) dan Konsultan Supervisi PT Virama Karya (Persero) dengan biaya konstruksi sebesar Rp4,3 triliun.

Secara teknis jalan Tol Semarang-Demak Seksi 2 rencananya memiliki dua Simpang Susun (SS), yaitu SS Sayung dan SS Demak. Arah pelebaran pada jalan tol ini adalah pelebaran ke dalam yang memiliki 2x2 lajur awal dan 2x3 lajur akhir.

Tol ini akan menjadi pendukung peningkatan konektivitas di wilayah Jawa Tengah bagian utara sekaligus menjadi penghubung kawasan strategis seperti pelabuhan, bandara, kawasan industri, dan kawasan pariwisata  di wilayah Demak dan sekitarnya.

Perlu diketahui, Tol Semarang-Demak ini nantinya akan terhubung langsung dengan Tol Semarang Harbour. Tol Harbour ini menghubungkan antara kawasan industri Kendal dengan Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang yang kelak memiliki total panjang 21,03 km, lebar lajur 3,6 meter, lebar median 5,5 meter, jumlah persimpangan  sebanyak dua junction, serta jumlah interchange sebanyak lima.

Proyek Tol Semarang Harbour ini ditargetkan beroperasi pada 2023 dengan tujuan  mengatasi kemacetan dan mendorong mobilisasi logistik di Semarang. Titik awal jalan tol ini berada di sekitar Kaliwungu, Kabupaten Kendal, dan akan terkoneksi dengan Tol Semarang-Batang dan berakhir di daerah Kaligawe yang tersambung dengan tol Semarang-Demak.

Bahan Timbunan

Tol Semarang-Demak ini membutuhkan material timbunan yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi menggelar rapat koordinasi (Rakor) teknis tentang “Dukungan penyediaan bahan timbunan untuk infrastruktur tol-tanggul laut Semarang-Demak dan pengamanan pesisir pantai utara Jawa” pada 12 Agustus 2021.

“Rakor teknis ini membahas apa saja kemungkinan material timbunan yang akan digunakan pada pembangunan Tol-Tanggul Laut Semarang-Demak dan Pengamanan Pesisir Pantai Utara Jawa,” ujar Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (Asdep IDPSDA) Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Rahman Hidayat. Hal tersebut menjadi penting untuk dibahas karena dapat menjadi solusi dalam menangani banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah yang terjadi di wilayah tersebut.

Melalui kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa diperlukan sebanyak 9--10 m3 material timbunan untuk pembangunannya. Penambangan pasir laut pun direncanakan akan diambil dari beberapa titik, di antaranya zona U6-1 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Provinsi Lampung, zona U6-2 yang berada di sebagian perairan sebelah selatan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, zona U6-3 yang berada di sebagian perairan Kabupaten Tulangbawang Provinsi Lampung, zona U6-4 yang berada di sebagian perairan sebelah barat Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan zona U6-5 yang berada di sebagian perairan sebelah timur Pulau Bawean, Provinsi Jawa Timur.

Dalam pengambilan bahan timbunan ini prosesnya tetap memerhatikan ketentuan peraturan pemanfaatan ruang laut pada zona perikanan tangkap. Perlu melakukan kajian kesesuaian ruang sebagai landasan alokasi pola ruang laut untuk kegiatan pertambangan. Serta, mengusulkan area lokasi kegiatan pengambilan bahan timbunan (pasir laut) yang merupakan bagian vital menunjang proyek strategis nasional (PSN) untuk masuk dalam daftar PSN. Juga, mendorong terbitnya peraturan pemerintah dan/atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Perubahan dan Penyesuaian Zonasi Ruang Laut.

Penulis: Eri Sutrisno
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari