Merespons beban fiskal yang membengkak akibat lonjakan harga minyak mentah di pasar dunia, sebagai akibat pengaruh geopolitik global yang terus menguat, pemerintah mempersiapkan penambahan alokasi dana perlindungan sosial (perlinsos). Alokasi dana perlinsos merupakan respons pemerintah untuk memberikan bantalan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Nilai alokasi dana perlinsos yang dipersiapkan pemerintah mencapai Rp24,17 triliun. Rencana penambahan alokasi dana parlinsos itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/8/2022).

“Terkait pengalihan subsidi BBM, masyarakat akan mendapatkan bantuan sosial atau bansos dalam rangka meningkatkan daya beli. Sebab dalam waktu terakhir memang tendensi kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, perlu direspons,” ujar Menkeu Sri.

Rencana kebijakan yang diungkapkan pemerintah bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Pekan lalu, Sri Mulyani telah mewanti-wanti bahwa belanja subsidi dan kompensasi BBM diperkirakan akan melebar Rp195,6 triliun pada 2022, menjadi Rp698 triliun dari anggaran saat ini Rp502,4 triliun.

Itu dipicu oleh tren harga minyak dunia, jumlah volume konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat, hingga nilai tukar rupiah. Adapun harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) meningkat dari USD100 per barel menjadi USD105 per barel dan kurs rupiah naik dari Rp14.450 per dolar AS menjadi Rp14.700 per dolar AS. Data seperti disebutkan dalam APBN 2022 merincinya lebih jauh, yakni subsidi dan kompensasi energi ditetapkan hanya Rp152,5 triliun dengan asumsi ICP USD63 per barel dan kurs Rp14.350 per dolar AS.

Merespons kondisi itu, Menkeu Sri dalam sebuah konferensi pers menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus meminta kepada dirinya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang rencana pemerintah untuk memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun.

“Total bantalan sosial yang ditetapkan oleh Presiden [Rp24,17 triliun] untuk bisa dieksekusi. Bantalan sosial itu sudah bisa mulai dilakukan pada minggu ini. Ini diharapkan bisa mengurangi tekanan kepada masyarakat, bahkan mengurangi kemiskinan,” jelas Menkeu Sri.

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menjelaskan ada tiga jenis bantalan sosial tambahan yang akan disalurkan pemerintah. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun dan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Disalurkan oleh Kemensos

BLT ini disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia (Persero). “Jadi, 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan anggaran sebesar Rp12,4 triliun. Ini akan mulai dibayarkan oleh Mensos Rp150.000 selama empat kali. Jadi, dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp 300.000 pertama dan Rp 300.000 kedua,” jelas Menkeu.

Kedua, bantuan subsidi upah (BSU) dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing akan menerima sebesar Rp600.000.

“Presiden juga menginstruksikan kepada kami untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan dengan bantuan sebesar Rp600.000, dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Ini juga nanti Ibu Menaker akan segera menerbitkan juknis (petunjuk teknis)-nya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” tambah Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) diminta menyiapkan sebanyak dua persen dari dana transfer umum (DTU), yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), untuk subsidi di sektor transportasi.  Subsidi dengan nominal anggaran Rp2,17 triliun ini akan diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan serta untuk perlindungan sosial tambahan.

Selain itu, pemda juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. “Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan, kami di Kementerian Keuangan juga menetapkan Peraturan Menteri Keuangan di mana 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH diberikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan,” kata Menkeu.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan dana bansos Rp24,17 triliun itu bertambah lagi, bila dirasakan perlu bertambah. Yang jelas, seperti ditegaskan Sri Mulyani, dana bansos tak akan memotong anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan, pemerintah telah menetapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi Rp502,4 triliun akan tetap penuh dialokasikan untuk meredam kenaikan harga energi yang berada di atas USD100 per barel dan fluktuasi nilai tukar rupiah di kisaran Rp14.700--Rp14.800 atau sudah meningkat dari yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022 yaitu Rp14.450 per dolar AS.

“Dengan perkembangan itu, subsidi dan kompensasi yang sudah kami naikkan ke Rp502 triliun, itu nggak mencukupi. Artinya, Rp502 triliun sudah pasti dipakai semua,” kata Sri Mulyani, saat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Berkaitan dengan asal sumber dana tambahan anggaran bansos, menurut Sri Mulyani, pemerintah masih mengkalkulasinya. Namun, Bendahara Negara itu mengaku, sejumlah pos berpotensi direlokasikan dari program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Yang jelas, kebijakan pemerintah dengan program parlinsos itu tentu patut diapresiasi.  Program parlinsos itu jelas merupakan wujud afirmasi pemerintah untuk masyarakat yang terkena dampak dari kenaikan harga pangan dan energi akibat ekses geopolitik dunia.

Penulis: Firman Hidranto
Redaktur: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari