Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) solar dan pertalite mulai terasa. Sejumlah harga barang dan jasa bergerak ke level yang lebih tinggi, menyusul kenaikan harga solar dari Rp5.150 ke Rp6.800 per liter, dan pertalite dari Rp7.650 ke Rp10.000 per liter, sejak Sabtu, 3 September 2022. Dalam perkiraan Bank Indonesia yang dirilis pada Jumat (9/9/2022) disebutkan, kenaikan harga (inflasi) pada pekan kedua September 2022 mencapai 0,77% month to month (mtm).

Komoditas utama penyumbang inflasi adalah BBM itu sendiri yakni sebesar 0,66% (mtm). Berikutnya, telur ayam ras sebesar 0,03% (mtm). Kenaikan harga beras serta tarif angkutan dalam kota masing-masing menyumbang sebesar 0,02% (mtm). Adapun tarif angkutan antarkota serta  antarprovinsi, rokok kretek filter, dan bahan bakar rumah tangga (BBRT) berkontribusi masing-masing 0,01% (mtm).

Tak semuanya mencatatkan kenaikan. Sejumlah komoditas pada saat yang sama justru mengalami deflasi pada saat yang sama. Harga bawang merah terkoreksi sebesar -0,06% (mtm), minyak goreng  -0,03% (mtm), cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan emas perhiasan masing-masing telah terdeflasi -0,02% (mtm). Tarif angkutan udara menyusut -0,01% (mtm).

Namun, kenaikan harga diperkirakan masih akan terjadi. Harga barang industri pun bakal menyusul terkerek naik setelah struktur biaya produksinya dihitung ulang dan disesuaikan dengan komponen biaya BBM. Inflasi yang lebih tinggi tak terhindarkan.

Pada Juni 2022 inflasi di Indonesia mencapai 4,35% year on year (yoy), yakni jika dibandingkan dengan harga Juni 2021. Berikutnya, pada Juli 2022 inflasi tercatat 4,94%, lantas melandai ke 4,69% (yoy) pada Agustus. Pemerintah memperkirakan, kenaikan harga BBM itu akan memberikan dampak inflasi 1,8 persen. Dengan demikian, inflasi pada September atau Oktober 2022 bisa mencapai sekitar 6,5 persen (yoy).

Kenaikan harga solar, pertalite, juga pertamax  92 (dari Rp12.500 ke Rp14.500), biasa merembet ke banyak sektor. Efek domino orang menyebutnya. Mengingat, BBM itu mempengaruhi struktur biaya produksi pada banyak komoditas.

Presiden Joko Widodo ketika berbicara di depan acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/9/2022), mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah telah bertekad melakukan intervensi untuk mengendalikan inflasi. ‘’Penyesuaian subsidi BBM yang diumumkan minggu tentu akan berimbas pada inflasi. Hitungan dari menteri-menteri, kira-kira akan naik di 1,8 persen. Tapi saya enggak diem saja, kita harus intervensi," ujar Presiden Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (7/9/2022).

Presiden Jokowi meminta, pemerintah daerah (pemda) turut berperan mengatasi inflasi seperti kiprah saat menghadapi ledakan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan untuk membelanjakan 2 persen dari dana transfer umum (DTU), yang mencakup dana alokasi umum (DAU) serta dana bagi hasil (DBH), untuk bantuan sosial (bansos). Ketentuannya telah dituangkan pada  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 134/PMK.07/2022  tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi tahun 2022.

"Daerah harus gerak kayak Covid-19 kemarin, dengan cara dua persen DAU bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos," katanya.

Selain itu, menurut Presiden Jokowi, belanja tak terduga (BTT) dalam APBD juga bisa digunakan mengatasi inflasi. Misalnya, guna memenuhi kebutuhan tambahan biaya transportasi dan distribusi komoditas bahan pangan.

Presiden Jokowi pun mencontohkan, bila harga cabai atau bawang merah melonjak di satu daerah akibat kegagalan panen yang mengganggu rantai pasok, solusinya adalah mendatangkan komoditas itu dari daerah lain yang supply-nya melimpah. Ada tambahan dalam biaya transportasi. ‘’Belanja tak terduga itu bisa digunakan untuk membantu biaya transportasi itu,’’ kata Presiden Jokowi.

Kewajiban belanja pemda sebesar 2 persen dari DTU itu merupakan bagian dari salah satu bantuan sosial (bansos)  yang digelontorkan pemerintah sebagai pengalihan subsidi BBM. Pemerintah telah menetapkan Rp2,17 triliun dari DTU bisa digunakan untuk bantuan bagi angkutan umum, ojek, dan nelayan.

Pemerintah pusat sendiri telah memulai menyalurkan Rp12,4 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) yang akan diberikan pada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka mewakili 30 persen penduduk termiskin. Setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp150.000 sebanyak empat kali yang akan dibagikan dalam dua tahap, yaitu pada Setember dan Desember 2022.

Ada pula bantuan subsidi upah (BSU) yang dianggarkan sebanyak Rp9,6 triliun bagi 16 juta pekerja dengan maksimal gaji sebesar Rp3,5 juta per bulannya. Nantinya, bantuan akan dibayarkan kepada tiap pekerja sebesar Rp600.000, yang akan dibayarkan pada satu kali kesempatan sekaligus. Secara keseluruhan bansos terkait kenaikan BBM itu adalah Rp24,17 triliun.

Inflasi adalah momok bagi semua negara di dunia. Maka, Presiden Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama menghadapinya. "Jadi yang paling penting menurut saya, jaga persatuan dan kesatuan, bahu-membahu untuk negara kita," kata Presiden Jokowi.

Penulis: Putut Trihusodo
Redaksi: Ratna Nuraini/Elvira Inda Sari