Kendati tetap mewaspadai gejolak eksternal, stabilitas sistem keuangan Indonesia dalam kondisi normal.
Pemerintah mendorong pemda menggandeng BUMN dan swasta terus membangun infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pada 2021 realisasinya mencapai lebih dari Rp302 triliun.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny Gerard Plate, memastikan kementeriannya mengalokasikan lebih dari 60 persen dari total anggaran 2022 untuk belanja produk-produk buatan dalam negeri, khususnya produk UMKM.
Kapasitas produksi terpakai triwulan I-2022 tercatat sebesar 73,08% atau meningkat 72,60% dari triwulan sebelumnya.
Pemerintah menyatakan siap kembali ke defisit APBN di bawah 3 persen pada 2023. Dari APBN 2023 yang sekitar Rp2.979 triliun ada Rp27 triliun hingga Rp30 triliun untuk IKN.
Salah satu agenda Presidensi G20 Indonesia mendorong kolaborasi antarnegara anggota G20 dalam mengentaskan pandemi global Covid-19.
Dari 14 Peraturan Menteri Keuangan yang baru, ada tiga yang menjadi perbincangan masyarakat. Yaitu, Peraturan tentang Pajak Kendaraan Bermotor Bekas, Pajak Kripto, dan Pajak membangun rumah.
Biaya perjalanan haji 2022 ditetapkan Rp39,88 juta. Biaya penyelenggaraan hajinya Rp81,7 juta. Kuota diprioritaskan untuk lansia dan mereka yang tertunda keberangkatannya di 2020.
E-Katalog diharapkan bisa menjadi showcase bagi produk UMKM dan koperasi. Potensi dana yang akan dibelanjakan melalui platform itu bisa lebih dari Rp400 triliun.
Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 diterbitkan terkait percepatan peningkatan produk dalam negeri. Anggaran pengadaan barang dan jasa di pusat Rp526 triliun, untuk daerah Rp535 triliun, dan BUMN Rp420 triliun.
