Siaran Pers

Kementerian Komunikasi dan Informatika No.54/HM/KOMINFO/02/2022

Jumat, 18 Februari 2022

Tentang

Jadi Agenda DEWG-G20, Sekjen Kominfo Ajak Media Massa Bangun Kecakapan dan Literasi Digital Masyarakat 

Media massa memiliki peran penting dalam mendiseminasikan informasi mengenai kecakapan dan literasi digital di Indonesia. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Mira Tayyiba mengajak media untuk menjalankan peran dalam mengedukasi masyarakat. 

“Peran media sangat penting bukan saja untuk mendiseminasi informasi, tapi juga turut mengedukasi. Jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk mengedukasi masyarakat agar semangat untuk membangun ruang digital Indonesia yang bersih dan sehat supaya kita bisa memanfaatkannya secara produktif,” ujarnya dalam DEWG Sofa Talk: Mengulik Isu Kecakapan dan Literasi Digital di Forum G20, yang berlangsung secara virtual dari Jakarta Pusat, Jumat (18//2022).

Sekjen Mira Tayyiba menyatakan isu literasi digital juga menjadi salah satu tema bahasan dalam Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia tahun 2022. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mengajak media massa dan elemen pentahelix nasional untuk berkolaborasi memperjuangkan isu kecakapan dan literasi digital dalam agenda DEWG tahun ini.

“Semuanya melalui skema pentahelix nasional lainnya seperti media akademisi, dunia usaha, komunitas hingga masyarakat luas, ini bisa menggarisbawahi, bisa menunjukkan urgensi dan manfaat dari literasi digital dan kecakapan digital agar masyarakat yang mendapatkan manfaatnya,” jelasnya. 

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo yang juga Chair DEWG Presidensi G20 Indonesia 2022, percepatan transformasi digital nasional perlu didorong dengan keberadaan ekosistem digital yang inklusif. Oleh karena itu, melalui DEWG Presidensi G20 Indonesia, Pemerintah mengusung tiga isu prioritas yakni Konektivitas dan Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19, Kecakapan dan Literasi Digital serta Arus Data Lintas Batas.  

“Khusus kecakapan dan literasi digital, isu tersebut diusung agar masyarakat dapat menggunakan ruang digital secara produktif dan mendapatkan nilai tambah. Urgensinya sama ketika kalau kita diberikan suatu alat baru, misalnya anak-anak dikasih mainan. Pertanyaan pertamanya bisa menggunakannya atau tidak? Jadi kurang lebih juga sama, kita pastikan semua berlaku secara inklusif,” jelasnya.

Mengutip data We Are Social dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Sekjen Mira Tayyiba menunjukkan pengguna internet di Indonesia lebih dari 200 juta penduduk atau sekitar 73,7%.  

“Rata-rata setiap pengguna mengakses internet selama 8 jam 36 menit dalam sehari.  Jadi hampir 9 jam, kalau kita ambil dari 24 jam sehari berarti 37,5 persennya didedikasikan untuk berinternet. Sehingga kalau kita sudah menghabiskan waktu kita 37,5 persen untuk hal yang tidak produktif, rasanya sayang sekali,” ungkapnya.

Menurut Sekjen Kementerian Kominfo, masyarakat atau pengguna platform digital seharusnya tidak sekadar menggunakan ruang digital. Namun, perlu memperhatikan dampak yang didapatkan dengan memanfaatkan ruang digital.

“Yang kita maksudkan bisa memakainya adalah yang pertama, tentunya memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Dan yang kedua, adalah dalam menggunakannya harus beretika,” tandasnya.

Berdasarkan data Kementerian Kominfo, pada Desember 2021 Pemerintah telah memutus akses atau takedown sekitar 2,7 juta konten negatif di runang digital. Sekjen Mira Tayyiba menyontohkan hal itu sebagai gambaran dampak penggunaan ruang digital yang tidak produktif. 

“Kenapa di-takedown? Karena kita ingin ruang digital kita bersih dan sehat agar bisa digunakan secara produktif. Ibaratnya seperti rumah atau ruangan, kalau banyak barang yang tidak digunakan dan menjadi sampah, kita mau menggunakan ruang itu secara efektif juga sulit. Kalau untuk yang bersih dan steril sama sekali, kita realistis saja tidak mungkin itu bisa dilakukan. Tetapi kalau masing-masing dari kita memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan untuk memilih dan memilah, walaupun ada sampah tapi dia tidak akan ambil sampah itu, tidak akan terprovokasi oleh sampah itu,” jelasnya.

Perkuat SDM Digital

Sekjen Kementerian Kominfo menyatakan, pembahasan isu kecakapan dan literasi digital dalam DEWG Presidensi G20 Indonesia diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. 

“Ada kesepakatan dalam koridor ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan. Bila ekosistem ini kuat maka manfaat bagi pengguna justru akan sangat banyak, karena apa yang dilakukan untuk penguatan ekosistem pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna,” jelasnya.

Kementerian Kominfo memiliki Program Penguatan SDM digital dari level basic hingga advance skills. Menurut Sekjen Mira Tayyiba, program-program tersebut diharapkan dapat memfasilitasi masyarakat dalam memanfaatkan ekosistem digital.

“Untuk Program Kominfo sendiri ada di literasi digital paling dasar yang diperuntukkan untuk masyarakat luas dan harus memahami empat modul, baik itu budaya digital, keamanan digital, etika digital, dan kecakapan digital,” jelasnya. 

SDM digital juga diperkuat melalui pelatihan di tingkat menengah yakni Program Digital Talent Scholarship (DTS). Program tersebut memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA hingga mahasiswa yang akan mendapatkan pelatihan khusus seperti artificial intelligence, machine learning, data analytics hingga big data. 

“Pelatihan di tingkat advance adalah program Digital Leadership Academy yang ditujukan untuk para pembuat keputusan. Kalau masyarakatnya semua sudah paham tetapi yang membuat kebijakan kurang paham, ini juga tidak efektif. Jadi semua lini kita address dan menjadi salah satu program Kominfo untuk masyarakat,” jelas Sekjen Kementerian Kominfo.

Dalam Sofa Talk, hadir Staf Khusus Menteri Kominfo Dedy Permadi serta Mitra National Strategic Stakeholders DEWG antara lain Ketua Umum Siberkreasi, Yosi Mokalu; Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, Bima Laga; dan Kepala Departemen HI FISIP Universitas Indonesia, Asra Virgianita selaku mitra National Knowledge Partner.

Biro Humas Kementerian Kominfo