Bahasa | English


KUSUKA

Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka)

25 October 2019, 09:54 WIB

Kusuka merupakan bagian dari Satu Data KKP seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.


Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka) Logo KKP. Foto: Dok. KKP

Data atau kejelasan informasi terkait profesi bisa membantu seseorang saat ingin mendapat bantuan atau ikut serta dalam program yang dicanangkan oleh pemerintah. Di samping itu, pemerintah pun, melalui berbagai instansi dan kementerian, juga terus menyosialisasikan bermacam program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Begitu pula yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Dalam rangka memberikan perlindungan, pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, dan pendataan terhadap pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka).

Kusuka merupakan bagian dari Satu Data KKP seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Dalam hal ini, pelaku usaha kelautan dan perikanan sendiri adalah setiap orang atau korporasi yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir.

Fungsi Kartu Kusuka

  1. Sebagai identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  2. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  3. Pelayanan dan pembinaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  4. Sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program satu data Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Manfaat Kartu Kusuka

  1. Memudahkan pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam mengakses transaksi online.
  2. Memudahkan akses pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan.
  3. Memudahkan dalam pengajuan asuransi nelayan.

Ruang Lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

  1. Nelayan yang terdiri dari nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik.
  2. Pembudi daya ikan yang terdiri dari pembudi daya ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan.
  3. Petambak garam, yakni petambak kecil, penggarap tambak, dan pemilik tambak.
  4. Pengolah ikan
  5. Pemasar Perikanan
  6. Penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan

Pemberlakuan Kartu Kusuka

Kartu Kusuka berlaku di seluruh Indonesia selama menjadi pelaku usaha kelautan dan perikanan dan diperpanjang setiap lima tahun.

Alasan Kartu Kusuka Dibutuhkan

Data identitas dari Kartu Kusuka digunakan sebagai database tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan yang dimanfaatkan kementerian untuk menentukan kebijakan terkait program perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Informasi dalam Kartu Kusuka

Pada Kartu Kusuka, terdapat informasi-informasi sebagai berikut:

  1. Nama pelaku usaha
  2. Profesi pelaku usaha
  3. Alamat pelaku usaha
  4. Nomor Induk Kependudukan orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi
  5. Masa berlaku
  6. Kode QR Identitas dan informasi tambahan di kartu Kusuka:
  • Tempat dan tanggal lahir perseorangan atau penanggung jawab korporasi
  • Profesi tambahan pelaku usaha
  • Tahun register
  • Nomor telepon
  • Sarana dan prasarana produksi yang digunakan

Cara Mendapatkan Kartu Kusuka

1. Via Online

  • Mendaftar pada situs https://satudata.kkp.go.id/.
  • Menunggu proses administrasi dari administrator

2. Via Offline

  • Datang langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau UPT di lokasi terdekat.
  • Mengisi formulir permohonan penerbitan Kartu Kusuka.
  • Menyiapkan fotokopi KTP orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi.
  • Melampirkan surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk perseorangan.
  • Fotokopi nomo pokok wajib pajak (NPWP) untuk korporasi.
  • Masa berlaku Kartu Kusuka selama lima tahun dan dapat diperpanjang.
  • Seluruh proses permohonan penerbitan, perubahan, perpanjangan, dan penggantian kartu Kusuka tidak dikenakan biaya.
Layanan
Layanan Terpopuler
Panduan New Normal di Lingkungan Kerja
Tak ada yang tahu kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir. Pemerintah berkewajiban menggerakkan roda perekonomian di tengah pandemi ini. ...
Prosedur Izin Keluar Masuk DKI Jakarta
Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan ketentuan bagi masyarakat yang keluar dan masuk wilayah ibu kota selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) dapat diurus secar...
Protokol Kepulangan WNI dari Luar Negeri
Di tengah pandemi dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah, sejumlah pekerja Indonesia di luar negeri mulai berdatangan. Pemerintah tak mau kecolongan. ...
Bijak Kelola THR di Era Pandemi
Perlu menggunakan Tunjangan Hari Raya (THR) sewajarnya dan tidak boros. Di samping itu, jangan biarkan pendapatan tambahan ini berlalu tanpa makna. ...
Fatwa Salat Idulfitri dari MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang salat Idulfitri di musim pandemi Covid-19 ini. Umat Muslim bisa melakukan salat sendiri di rumah. ...
Aplikasi 10 Rumah Aman Agar Betah di Rumah
Pemerintah meluncurkan sejumlah aplikasi untuk membendung penyebaran corona. Aplikasi 10 Rumah Aman bisa menjadi teman agar Anda tetap betah di rumah. ...
Kapan Nikah? Cek di siapnikah.org
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meluncurkan situs siapnikah.org. Situs ini untuk menyiapkan warga negara yang akan membangun rumah tangga. ...
Mesin Pintar Dukung Penerapan PSBB
Di sejumlah daerah yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diketahui warganya masih belum patuh. Untuk mendukung penerapan PSBB, pemerintah meluncurkan mesin pintar bernama &ldqu...
Cara Melindungi Lansia dari Virus Corona
Orang lanjut usia (lansia) lebih rentan terinfeksi virus corona dibanding dewasa maupun anak-anak. ...
Cara Ajukan Klaim Perawatan Rumah Sakit Pasien Covid-19
Biaya perawatan seluruh pasien Covid-19 di Indonesia dibebankan pada anggaran Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB). Jika pasien telanjur membayar, rumah sakit harus mengembalikan ke pasien. ...