Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


Keluhan Program Pemerintah

Punya Keluhan Terkait Program Pemerintah, Segera LAPOR

Monday, 22 October 2018

Masyarakat tak perlu bingung lagi mau mengadukan kemana berbagai keluhan terkait program pemerintah yang ada di daerah, atau jika menemukan sasaran program  yang tidak tepat seperti program keluarga harapan (PKH) atau Rastra. Laporkan saja ke LAPOR! di lapor.go.id atau bisa juga melalui SMS ke 1708.


Punya Keluhan Terkait Program Pemerintah, Segera LAPOR Aplikasi lapor. Sumber foto: Dok Lapor

Laporan masyarakat terkait program-program pembangunan nasional akan sangat berguna untuk pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan yang lebih baik. Jadi jangan ragu-ragu untuk LAPOR.

LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian dan Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia.

LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. 

Selain dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah untuk pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik.

Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk situs 
https://lapor.go.id/
, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile. Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke intansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

Tindak Lanjut Pelaporan

LAPOR! akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.

Penutupan Laporan

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi K/L/D pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.

Layanan
Layanan Terpopuler
Tata Cara Bayar Denda SPT Pajak
"Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat pajak." Anda mungkin familiar atau pernah mendengar kalimat tersebut, bukan? Sebuah ajakan yang baik. Sederhananya, jika ada hak kita ya...
Melaporkan Hoaks dan Cyber Crime
Harus diakui, berita hoaks alias kabar bohong sudah menjamur di dunia maya. Hal tersebut menimbulkan keresahan karena tak sedikit orang yang percaya dengan konten yang tidak ada nilai kebenarannya ter...
Pengurusan Tiket A via KAI Access
PT Kereta Api (KAI) Indonesia telah memiliki layanan online via aplikasi telepon pintar (smartphone), yakni KAI Access. KAI Access adalah satu-satunya aplikasi resmi yang dikeluarkan oleh PT KAI Indon...
Cara Mengurus atau Mendapatkan Label SNI
Berbicara soal produk, baik itu barang, makanan, atau minuman di sekitar kita mungkin tak terbayang jumlahnya. Jangankan yang dapat dilihat oleh pengamatan sehari-hari, barang-barang terdekat ali...
Cara Tambah Daya Listrik PLN
Lampu menyala, mesin cuci bekerja, atau televisi sudah bisa ditonton dengan saksama. Tentu ada “kekuatan” yang bisa membuat perangkat alat elektronik tersebut bisa digunakan. Ya, itu adala...
Panduan MRT Jakarta
Senin, 1 April 2019, Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta resmi beroperasi secara komersial setelah menjalani masa percobaan hingga akhir Maret sejak diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Ratangga, demikia...
Mengurus Izin Keramaian
Izin keramaian dikeluarkan dari Kepolisian Republik Indonesia bagi masyarakat yang akan melangsungkan acara yang berpotensi menghadirkan banyak orang. ...
Hak Pilih dalam Pemilu 2019
Pemilihan Umum 2019 dilakukan secara serentak dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Perwakilan Rakyat yang akan duduk di DPR maupun DPD. Pesta demokrasi yang berlangsung lima tahun sekali in...
KTP Penghayat Pasca Putusan MK
Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependuduka...
Cara Membuat dan Memperpanjang SIM Online
Inovasi dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam proses pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu dengan adanya SIM Online. Tapi, sebelum jauh membahas prosedur pembuatan maupu...