Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


Keluhan Program Pemerintah

Punya Keluhan Terkait Program Pemerintah, Segera LAPOR

Monday, 22 October 2018

Masyarakat tak perlu bingung lagi mau mengadukan kemana berbagai keluhan terkait program pemerintah yang ada di daerah, atau jika menemukan sasaran program  yang tidak tepat seperti program keluarga harapan (PKH) atau Rastra. Laporkan saja ke LAPOR! di lapor.go.id atau bisa juga melalui SMS ke 1708.


Punya Keluhan Terkait Program Pemerintah, Segera LAPOR Aplikasi lapor. Sumber foto: Dok Lapor

Laporan masyarakat terkait program-program pembangunan nasional akan sangat berguna untuk pemerintah dalam mengambil langkah kebijakan yang lebih baik. Jadi jangan ragu-ragu untuk LAPOR.

LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian dan Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia.

LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. 

Selain dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah untuk pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik.

Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk situs 
https://lapor.go.id/
, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile. Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke intansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

Tindak Lanjut Pelaporan

LAPOR! akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.

Penutupan Laporan

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi K/L/D pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.

Layanan
Layanan Terpopuler
Perizinan Berusaha Melalui OSS
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernu...
Cara Mendapatkan Hak Paten
Paten adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bagi karya intelektual yang bersifat teknologi, atau dikenal juga dengan istilah invensi, dan mengandung pemecahan/solusi teknis ...
Bea Masuk dan Pajak Impor Belanja Online
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan PMK Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, batas nilai pembebasan bea masuk dan pajak dalam r...
Bagaimana mendapatkan Kredit Usaha Rakyat?
Kredit Usaha Rakyat atau KUR merupakan layanan atau pembiayaan yang diberikan pemerintah kepada para pelaku usaha kecil menengah atau koperasi yang feasible atau memiliki kelayakan, potensi, prospek b...
Mengurus Izin Belajar bagi Mahasiswa Asing
Proses izin belajar orang asing ke perguruan tinggi-perguruan tinggi di Indonesia semakin dipermudah melalui integrasi dan pengembangan aplikasi penerbitan izin belajar dan student visa berb...
Fungsi NPWP dan Cara Membuatnya
Warga negara yang baik adalah yang taat membayar pajak. Untuk melakukan transaksi perpajakan diperlukan Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.  ...
Membuat Paspor Biasa Secara Online
Untuk melakukan perjalanan antar negara, kita memerlukan paspor. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat&nb...
Ini Cara Klaim Santunan Kecelakaan
Kecelakaan dalam menggunakan moda angkutan massal jalur darat, laut, dan udara bisa mengancam siapa pun. Tanpa pandang bulu, ketiga jenis moda tersebut dapat sewaktu-waktu terkena kecelakaan akib...
Cara Mengurus Peralihan Hak Waris Tanah
Peralihan hak waris atas sebidang tanah perlu didaftarkan secara administrasi kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), agar legalitasnya sah diakui oleh nega...
Berikut Alur Pengaduan Penipuan Seluler
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menerbitkan Ketetapan (TAP) BRTI Nomor: 04 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengaduan Penyalahgunaan Jasa Telekomunikasi, yang berlaku terhitung sejak...