Mentan Amran menyampaikan bahwa capaian ini juga tidak lepas dari peningkatan produksi dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional naik lebih dari 3 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu.
Keberhasilan inovasi pupuk Indonesia terbukti berdampak langsung pada pelayanan petani. Salah satunya dalam mempermudah alur distribusi pupuk, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Putin di Beijing dan kedua pemimpin tersebut berkomitmen untuk memperkuat kerja sama di berbagai sektor, khususnya ekonomi dan investasi.
Seiring peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara, Presiden Prabowo pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperdalam kemitraan strategis dengan Tiongkok.
Ke depan, Halo Bumdes Farm berencana meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas jaringan distribusi. Langkah ini diharapkan memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
"Pemerintah bakal lebih aktif mengintervensi pasar untuk menekan kenaikan harga. Instrumen utamanya adalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras 10 kilogram," kata Menteri Dalam Negeri.
Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM mengatakan pemerintah menargetkan kapasitas PLTS atap bisa mencapai 1 gigawatt (GW) pada akhir tahun ini.
Hingga 1 Agustus 2025, peserta JKN telah mencapai 281,13 juta jiwa atau 98,65 persen penduduk Indonesia. Capaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan Universal Health Coverage (UHC) tercepat dan terbesar di dunia.
Wamenkomdigi menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keselamatan masyarakat dalam penggunaan media sosial.
Menteri Sosial mengatakan digitalisasi dilakukan untuk memastikan bansos PKH lebih tepat sasaran melalui mekanisme objektif dan transparan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
