Bahasa | English


AKSELERASI EKONOMI

Ini Program Quick Wins Pemerintah

11 November 2019, 04:19 WIB

Program prioritas (quick wins) yang disiapkan berjangka enam bulan itu merupakan program untuk merespons pelambatan ekonomi global.


Ini Program Quick Wins Pemerintah Airlangga Hartarto Menko Perekonomian. Foto: ekon.go.id

Di depan mata, pada 2020, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan yang berat, perekonomian global semakin menghadapi ketidakpastian, yang berdampak terhadap pelemahan ekonomi di banyak negara termasuk perekonomian domestik.

Beberapa faktor global yang sangat berpengaruh terhadap prospek ekonomi 2020, seperti belum tercapainya kesepakatan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Meski kedua negara adidaya itu secara ekonomi mulai menurunkan eskalasi perang dagangnya.

Belum tuntasnya Brexit yang berpotensi menyebabkan defisit yang semakin melebar juga membawa ancaman resesi. Tidak itu saja, adanya rencana stimulus European Central Bank (ECB), masih terjadinya pelambatan serta perang tarif dengan AS juga menjadi potret buram ekonomi dunia 2020.

Di Timur Tengah, sejumlah konflik di kawasan itu juga menjadi penyebab risiko global.  Konflik itu antara lain serangan Turki terhadap pemberontak Kurdi, serangan terhadap tanker minyak Iran, dan potensi serangan balasan dari Iran. Begitu juga penempatan pasukan tambahan AS di Arab Saudi yang dianggap sebagai persiapan serangan terhadap Iran.

Dan, tentu masih berlanjutnya perang tarif AS dan Tiongkok juga memberikan pengaruh bagi risiko krisis global tersebut. Kondisi itu semakin menekan ketika Pemerintah Tiongkok melalui People Bank of China (PBOC) yang berencana memberikan stimulus melalui tambahan likuiditas 200 miliar Yuan melalui pinjaman ke sistem perbankan negara itu dengan tenor 1 tahun.

Imbas dari beberapa faktor itu tentu berdampak terhadap perekonomian global. Bahkan, World Economic Outlook yang dirilis pada Oktober, telah memberikan peringatan bahwa pertumbuhan ekonomi global diproyeksi hanya 3,4% dan itu juga berpotensi turun.

Pelambatan ekonomi global itu tentu berdampak bagi perekonomian Indonesia. Ada tiga jalur  dari imbas pelambatan ekonomi global itu. Pertama, pasar finansial, yakni aliran modal ke Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara maju.

Kedua, bagi penanaman modal asing (FDI). Sentimen negative global dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Dan, ketiga, sektor perdagangan. Kinerja neraca nonmigas tetap akan tertekan, dan defisit neraca masih tetap tinggi.

Pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin bersama tim Kabinet Indonesia Maju pasti sudah mengantispasi pengaruh global itu. Tidak itu saja, di bawah kendali dan komando Erlangga Hartarto, Menko Bidang Perekonomian pun sudah menyiapkan program ekonominya.

Program ekonomi itu memang tidak secara khusus untuk menghadapi pelambatan ekonomi global. Program itu dibagi dalam dua tahap, program prioritas (quick wins) dan program kerja 2020-2024 di bidang perekonomian.

Namun, tidak dipungkiri program prioritas (quick wins) yang disiapkan berjangka enam bulan itu merupakan program untuk merespons pelambatan ekonomi global tahun depan tersebut.

Berkiatan dengan program yang disiapkan Kemenko Perekonomian itu yang juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga teknis di bawahnya itu digelar pada Kamis (7/11/2019) . "Ini langkah awal koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir agar program selaras antara Kemenko Perekonomian dengan kementerian lembaga teknis,” ucap Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berkaitan dengan acara tersebut.

Ada 4 kelompok program prioritas (quick wins) dan program kerja 2020-2024 di bidang perekonomian yang menjadi perhatian pemerintah. Tema besar yang diambil dalam pembahasan itu adalah "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing".

Program Sasaran

Ke-4 kelompok program yang disasar adalah pertama program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (growth). Kedua, program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (inklusif).

Ketiga, program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi (sustainability). Keempat, program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (competitiveness). “Sebelumnya Presiden sudah mengatakan, 6 bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down tersebut,” kata Airlangga.

Adapun program prioritas tersebut antara lain program Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, dan Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Ada pula mengenai perbaikan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerapan Kartu Pra Kerja, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi, Percepatan Elektronifikasi Keuangan Daerah, Green Refinery, dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Berkaitan dengan program prioritas itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, kerangka pikir penyusunan program tersebut tentunya sejalan dengan visi-misi Presiden RI.

Visi misi yang berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.

Susiwijono menuturkan, ada beberapa kriteria program atau kegiatan di kementerian dan lembaga yang akan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian. Pertama yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua yang bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.

“Kemudian kriteria ketiga adalah yang berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. Serta kriteria terakhir yang menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech,” terangnya.

Berkaitan dengan langkah antisipatif pelambatan ekonomi global itu, langkah pemerintah itu tentu patut diapresiasi. Indonesia sudah sewajarnya segera mengantisipasi pengaruh lingkungan global itu karena dampaknya bagi ekonomi nasional juga bisa cukup serius.

Harapannya, pemerintah bisa mengantisipasinya, bahkan syukur-syukur bisa membaliknya menjadi peluang bagi ekonomi Indonesia. Yang jelas, dalam beberapa kali turbulensi ekonomi global, bangsa ini selalu bisa berkelit. Akankah kali ini bangsa ini bisa keluar dari perangkap krisis global di depan mata itu? (F-1)

Ekonomi
Narasi Terpopuler
Robot Menantang Dunia Kerja
Perkembangan automatisasi serta kecerdasan buatan merupakan tantangan baru bagi para pekerja. Akan banyak bidang-bidang pekerjaan yang tergantikan oleh mesin. Para pekerja perlu meningkatkan kemampuan...
Perang Dagang Masih Akan Berlanjut
Kebijakan proteksionis ala Donald Trump menjadi faktor utama terjadinya perang dagang dunia, yang memicu instabilitas ekonomi. Jikapun dalam Pemilu AS Oktober nanti Trump tidak terpilih, tak otomatis ...
Ketika Rezim Cost Recovery Jadi Opsi Lagi
Menteri ESDM mempertimbangkan kembali hadirnya kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi (cost recovery) bagi wilayah kerja baru dan terminasi. ...
Arus Liar Di Balik Agenda Amendemen
Presiden Jokowi merasa terganggu oleh wacana amendemen yang melebar. Amendemen UUD perlu situasi khusus, yakni ketika visi politik sebagian besar elemen masyarakat telah terkonsolidasikan. ...
Dari Cikarang Lewat Patimban ke Pasar Dunia
Pelabuhan Patimban Subang akan jauh lebih besar dari Tanjung Perak dan Makassar. Dermaga terminal (hasil reklamasi) memberi kedalaman 17=18 meter hingga dapat melayani kargo ukuran ultra-large yang ta...
Membangun Industri Sawit Berkelanjutan
Setelah berproses sejak 2014, di penghujung tahun ini akhirnya Presiden Joko “Jokowi” Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perke...
Komitmen Hutan Mangrove dan Padang Lamun
Indonesia terus mencari peluang kerja sama pengendalian emisi karbon di arena COP ke-25 di Madrid. Prioritasnya menekan angka deforestasi, reboisasi hutan kritis, dan restorasi gambut. ...
Kemensos Fokus Penurunan Stunting dan Kemiskinan
Anggaran Kementerian Sosial kelima terbesar dalam APBN 2020. Kegiatan akan difokuskan pada penanganan stunting dan pengurangan kemiskinan. ...
Lompatan Katak Kendaraan Listrik
Pemerintah Indonesia mematok target produksi dua juta motor listrik pada tahun 2025. Pemerintah  diminta segera melakukan disain peta jalan BEV tanpa harus menunggu kesiapan industri komponen uta...
Menuju Fasilitator Perdagangan Kelas Dunia
Pelindo II atau Indonesia Port Corporation atau disingkat IPC akhir tahun 2019 ini merayakan ulang tahunnya yang ke-27. IPC telah menyusun road map hingga 2024. Di mana pada 2024, IPC memiliki target ...