Lokasi Kamu : (Showing) Jakarta Kota
Bahasa | English


TENAGA KERJA

Pengiriman TKI Terampil, Solusi Masalah Buruh Migran

5 April 2019, 12:45 WIB

Lahirnya Undang-Undang No. 18/2018 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap nasib TKI.


Pengiriman TKI Terampil, Solusi Masalah Buruh Migran Siti Aisyah dibebaskan dari segala dakwaan pembunuhan Kim Jong-nam saat konferensi pers di Kedubes RI di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (11/3/2019). Sumber foto: Antara Foto

TKI (Tenaga Kerja Indonesia) Siti Aisyah akhirnya terbebas dari ancaman hukuman mati di Malaysia. Terbebasnya wanita berusia 26 tahun asal Serang, Banten itu tentu menjadi kabar gembira bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali bagi Presiden Joko Widodo.

Ucapan rasa rasa syukur tak henti-hentinya terungkap di sejumlah lini masa media sosial maupun media konvensional atas bebasnya wanita tersebut dari ancaman hukuman mati atas tuduhan ikut membunuh Kim Jong Nam, warga negara Korea Utara.

Di tengah-tengah terbebasnya Siti Aisyah, isu Siti Aisyah dan masalah perlindungan terhadap TKI pun sempat menjadi isu hangat di tengah meningkatnya suhu politik dalam negeri menuju pemilihan umum, baik pilpres maupun pileg.

Dalam konteks ini, saya tidak akan masuk ke ranah perdebatan tersebut. Namun lebih pada menyoroti sampai sejauh mana peran pemerintah melindungi warganya terutama yang menjadi pekerja di luar negeri?

Bagi pekerja migran Indonesia, mereka tentu tak berharap menjadi TKI di negeri orang. Bila ada ada pekerjaan yang lebih baik di dalam negeri, kenapa harus ke luar negeri? Itulah yang selalu dijawab TKI ketika ditanya latar belakang mereka menjadi TKI.

Tak dipungkiri, banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pekerja migrasi Indonesia (PMI) ke luar negeri. Namun, ujung dari masalah itu adalah penyediaan lapangan kerja yang terbatas di dalam negeri. Itulah yang menjadi penyebab mereka sebagai pekerja migran.

Dalam konteks negara, populasi yang banyak dan pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dan berdampak terhadap penyediaan lapangan kerja, menjadi masalah krusial bagi satu negara.

Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu solusi mengatasi persoalan itu, atau meminjam istilah teori ekonomi kependudukan sebagai the first stage of labor migration trantition.

Sebagai solusi sesaat, tenaga kerja migran internasional dapat memberikan dampak positif bagi negara tujuan, negara asal, dan para migran sendiri beserta keluarganya. Di sisi lain, bagi negara tujuan, kehadiran pekerja migran ini dapat mengisi segmen-segmen lapangan kerja yang sudah ditinggalkan oleh penduduk setempat karena tingkat kemakmuran negara tujuan itu sudah meningkat.

Dalam konteks perlindungan TKI, Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla harus diakui sudah sangat perhatian. Bahkan, lahirnya Undang-Undang No. 18/2018 merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap nasib TKI tersebut.

Reformasi Tata Kelola

Melalui UU yang mengatur soal Perlindungan Buruh Migran, reformasi tata kelola buruh migran yang berbasis pelayanan publik mulai berjalan. Ibarat tak ada gading yang tak retak, tak ada sesuatu yang sempurna, begitu juga dengan UU itu. Praktik-praktik yang melanggar seperti percaloan tetap masih terjadi, meski intensitasnya telah jauh menurun.

Bagaimana sumbangan pekerja migran Indonesia itu terhadap devisa negara? Data Bank Indonesia menyebutkan penerimaan remitansi pekerja migran Indonesia selama 2018 mencapai USD10,97 miliar, atau setara dengan Rp153,58 triliun.

Angka itu naik 24,66% dibandingkan dengan periode 2017 yang tercatat USD8,8 miliar. Angka yang cukup besar, dan tentunya berperan besar bagi neraca transaksi berjalan negara ini.

Namun, persoalannya Indonesia hanya terkenal sebagai negara pemasok tenaga kerja tidak terampil. Dalam beberapa tahun ini, ada upaya pemerintah untuk mengubah imej penyedia tenaga kerja kasar menjadi penyedia tenaga kerja terampil, ahli, dan berdaya saing tinggi.

Selama periode 2014-2018, ada tren yang menarik berkaitan dengan pengiriman jenis pekerjaan dari TKI tersebut. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selama periode itu, jumlah penempatan TKI mencapai 1,48 juta.

Dari total jumlah TKI sebanyak 1,48 juta pekerja itu. Komposisi TKI yang bekerja di sektor formal mencapai 777.650 orang dan informal 708.951 pekerja, Wajar saja, pemerintah kemudian berusaha menggenjot pengiriman tenaga kerja formal (terampil) sebagai bagian solusi untuk penyediaan lapangan kerja. Bahkan, 2019 telah ditetapkan sebagai tahun zero TKI informal.

Khusus untuk penempatan TKI formal, ada beberapa pendekatan yang dilakukan, yakni melalui skema government to government (G to G), seperti antara Indonesia-Korea Selatan dan Indonesia-Jepang. Selain melalui skema G to G, penempatan TKI formal juga dengan pendekatan government to privat (G to P), dan privat to privat (P to P).

Penempatan TKI formal terampil, professional dan mandiri telah menjadi tekad dan arah kebijakan pemerintah. Namun ada masalah TKI formal negara ini, yakni masih adanya gap antara permintaan (demand) dan potensi (supply) dalam hal kompetensi dan bahasa.

BNP2TKI—lembaga yang bertanggungjawab terhadap penempatan dan perlindungan TKI—tidak tinggal diam. Lembaga ini pun menyiapkan pelatihan untuk meningkatkan keahlian bagi pekerja yang akan dikirim ke luar negeri. Misalnya, melakukan pelatihan pelayanan bagi calon TKI dan perawat.

Promosi yang tiada henti untuk mempromosikan TKI yang terlatih agar mereka bisa segera terserap di pasar kerja di negara-negara tujuan penempatan TKI menjadi penting, termasuk dukungan dari perwakilan Indonesia di luar negeri. Negara ini sudah saatnya naik kelas dengan mulai mengurangi pengiriman TKI tak terdidik. (F-1)

Sosial
Narasi Terpopuler
Angin Segar dari Pertemuan G20 Fukuoka
Digital ekonomi Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai diprediksi mencapai USD100 miliar pada 2025 dari sebelumnya USD27 miliar pada 2018. ...
Mengoptimalkan Aspal Buton Mengurangi Ketergantungan Impor
Aspal Buton merupakan satu-satunya aspal di Indonesia yang terbaik dan terbesar di dunia. Sejak 2015, pemerintah RI juga mengarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan aspal Buton untuk pembangunan jalan...
Menunggu Investasi Setelah Naik Kelas
Berbagai Lembaga survei menempatkan ekonomi Indonesia dalam kacamata positif. Kini waktunya Indonesia lebih giat menebarkan jalan untuk menarik investasi langsung ke dalam negeri. ...
Peluang Investasi di Indonesia semakin Menarik
Indonesia kini memiliki peringkat kredit BBB/Outlook stable, meningkat dibandingkan periode sebelumnya di posisi BBB-/Outlook stable. ...
Rekayasa Menekan Angka Kecelakaan
Angka kecelakaan pada arus mudik 2018 menurun drastis. Jalan tol,  perbaikan jalan negara dan provinsi, serta rekayasa lalu lintas yang ketat dinilai berhasil menekan laju kecelakaan. Pemudik dar...
PT PELINDO II Naik Peringkat
IPC memiliki 12 (dua belas) cabang pelabuhan yang tersebar di wilayah bagian barat Indonesia, yakni Pelabuhan Tanjung Priok, Sunda Kelapa, Palembang, Pontianak, Teluk Bayur, Banten, Bengkulu, Panjang,...
Indonesia Berpotensi Raih Berkah
Perlu segera diantisipasi dampak perang dagang AS-Cina agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan bisa lebih baik ke depannya. ...
Buah dan Sayur Makin Menjanjikan
Nilai tukar petani (NTP) Januari-Mei 2019 mencatat yang tertinggi  selama enam tahun. Ada harapan beberapa bulan ke depan akan terus bergerak positif. Namun, subsektor perkebunan rakyat masih bel...
Tujuh Dermaga di Gerbang Jawa-Sumatra
Arus mudik Jawa-Sumatra 2019 berjalan lancar. Terminal kelas eksekutif ikut menyambut para pemudik. Dermaga baru dan feri-feri besar membuat kapasitas penyebarangan meningkat ...
Hore, Peringkat Indonesia Naik Lagi
Lembaga pemeringkat dunia S&P menaikkan peringkat utang Indonesia dari BBB- dengan outlook stabil menjadi BBB. Kesempatan Indonesia untuk meraih investasi langsung lebih banyak. ...