Untuk diketahui, sampai dengan 3 Mei 2025, pelaksanaan program MBG sudah mencapai 1.286 titik. Pada periode yang sama, penerima makan berizi sekarang sudah 3,4 juta penerima manfaat.
Salah satu topik yang menjadi sorotan utama adalah pendidikan antikorupsi sejak usia dini, sebuah praktik yang telah lama diterapkan di Hong Kong.
Kemkomdigi berkomitmen untuk mengawasi ekosistem digital secara adil dan tegas demi menjamin keamanan ruang digital nasional. Dalam hal ini, peran aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan.
PHTC merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan merata hingga ke pelosok negeri.
Kemkomdigi memperkuat pengawasan serta penegakan hukum digital melalui sinergi strategis dengan Kementerian dan Lembaga (K/L), termasuk Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Momentum peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang diperingati pada 3 Mei setiap tahun juga bisa menjadi peluang bagi media nasional agar tetap menjaga jurnalisme berkualitas di tengah gempuran teknologi.
Masyarakat perlu juga ikut memeriksa dan memastikan bahwa yang di Sekolah Rakyat ini memang benar-benar yang masuk di dalam kriteria miskin dan miskin ekstrem.
Penyitaan dan perampasan aset yang diduga sebagai hasil korupsi untuk negara nantinya bisa diatur dengan UU agar tercipta keadilan dan kepastian hukum serta penghormatan terhadap HAM.
Presiden RI menegaskan pendidikan adalah penentu apakah bangsa ini akan menjadi negara maju atau tetap miskin
PP TUNAS secara khusus mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menyaring konten yang berpotensi membahayakan anak-anak, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta memastikan proses remediasi yang cepat dan transparan.
