Presiden Prabowo menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar rakyat sekaligus wujud nyata demokrasi. Oleh karena itu, tata kelola yang bersih dalam sektor kesehatan menjadi keharusan.
“Tim kami yang ada di Komite akan mengawal secara lebih detail, salah satunya pemilihan teknologi yang paling tepat digunakan di tengah perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat,” kata Menkomdigi.
Meutya mengajak para mahasiswa, sarjana hingga lulusan program magister untuk ambil bagian dalam AI Talent Factory yang akan menggandeng perguruan tinggi di berbagai daerah.
Mendagri menegaskan, bahwa penyakit TBC masih menjadi masalah kesehatan utama di Indonesia dan memerlukan keseriusan penanganan dari semua pihak, terutama pemerintah daerah.
Wamen Kemkomdigi meminta platform digital asing yang beroperasi mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dengan menindak tegas konten DFK secara sistematis atau otomatis jika terdeteksi.
Menkes Budi mengatakan dari estimasi 1 juta kasus per tahun, Indonesia baru mencatat 508.994 kasus hingga 25 Agustus 2025 atau 47 persen dari target nasional.
Cakupan imunisasi yang tinggi menjadi fondasi utama untuk meraih bonus demografi dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Bahjuri Ali, menambahkan keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari terpenuhinya gizi masyarakat. Menurutnya, aspek halal juga penting untuk memastikan penerimaan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik.
Adapun peraturan Menkeu yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 (PMK 49/2025) tentang Tata Cara Pinjaman Dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.
Regulasi itu menjamin anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan belajar di ruang digital dengan aman, terlindungi dari konten negatif, penyalahgunaan data, dan risiko eksploitasi anak.
