Potensi investasi masuk ke Indonesia sebetulnya luar biasa besar. Tapi tersangkut masalah ribetnya perizinan dan birokrasi yang lelet. Pemerintahan Jokowi pun mencoba menerobos hambatan tersebut.
Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk mengembalikan pengurusan perizinan mengenai investasi ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kebijakan ini diambil untuk mengatasi ruwetnya perizinan di berbagai kementerian dan lembaga selama ini.
Penyelesaian perundingan perdagangan internasional kini menjadi perhatian khusus pemerintahan Joko Widodo. Hal itu merupakan salah satu cara dalam meningkatkan daya saing Indonesia, terutama ekspor.
Investor Amerika tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Tapi banyak hal yang harus segera diperbaiki agar iklim investasi menjadi menarik.
Target produksi minyak mentah Pertamina digenjot untuk naik dari realisasi tahun 2019. Sementara impor minyak ditekan, walaupun belum bisa sampai titik nol.
Wacana tentang pemberian Kartu Prakerja telah muncul sejak kampanye Pilpres 2019. Capres Jokowi mengungkapkan, kartu tersebut adalah salah satu upaya untuk menjembatani calon pekerja yang kebetulan belum mendapat pekerjaan.
Bermula dari Surabaya, reaktor gasifikasi sampah kini siap hadir di 11 kota lainnya. Reaktor ini bisa membuat sampah menjadi arang, sejalan dengan agenda Paris Agreement, tapi harganya masih mahal.
TPA Benowo Surabaya menjadi pionir pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Setelah yang model landfill gas beroperasi 2016, model terbaru dengan gasifikasi sampah siap memproduksi setrum.
Persoalan stunting, misalnya, hanya akan mengalami penurunan yang signifikan jika pasangan suami istri memperoleh pendidikan yang benar tentang asupan gizi bernutrisi bagi ibu dan calon anak-anak mereka.
Produksi minyak kini sudah mencapai 750.000 barel, atau sudah mendekati target lifting sesuai dengan APBN 2019 minyak sebesar 775.000 BOEPD.
